Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mempercepat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2025–2029 yang diarahkan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Langkah percepatan ini disebut ditopang tren positif perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada 2025 tercatat mencapai 5,3 persen, yang didorong penguatan sektor unggulan, peningkatan investasi, serta transformasi ekonomi bernilai tambah.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-7 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Barat di Hotel Alimor, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (22/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Musprov dan berharap forum itu menghasilkan kepengurusan yang solid serta mampu memberi kontribusi nyata bagi masyarakat melalui sinergi dengan pemerintah provinsi.
Gubernur juga menyebut kondisi inflasi Kalimantan Barat relatif terkendali. Meski demikian, ia menekankan perlunya kewaspadaan dan perbaikan berkelanjutan untuk menghadapi dinamika perekonomian global.
Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, Ria Norsan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Ia juga mengingatkan agar mewaspadai pergerakan kurs dolar dan dinamika global lainnya, serta berharap Kadin dapat berperan lebih besar dalam mendukung iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, tokoh nasional asal Kalimantan Barat Oesman Sapta Odang (OSO) menilai Kadin Kalbar memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan mendukung pembangunan. Ia menekankan pentingnya kontribusi nyata Kadin, termasuk membantu pemerintah daerah, menjaga keamanan dan stabilitas, serta membangun cara berpikir yang konstruktif demi kemajuan bersama.
OSO juga berharap Kadin Kalbar terus bersinergi dengan pemerintah dalam pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Menurutnya, pemerintah bekerja melalui sistem dan perencanaan yang terinci, sementara Kadin melihat dari perspektif ekonomi. Ia menutup dengan harapan Musprov menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan Kalimantan Barat.
