Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 sebagai acuan awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Paparan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam agenda pengantar dan keterangan pemerintah atas KEM PPKF 2026 pada Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025.
Dalam penjelasannya, Sri Mulyani menekankan bahwa penyusunan KEM PPKF 2026 berlangsung di tengah tantangan global yang kian kompleks. Ia menyoroti perubahan tatanan dunia yang ditandai fragmentasi geopolitik, menguatnya proteksionisme, serta pergeseran dari kerja sama multilateral menuju kompetisi antarnegara. Kondisi tersebut menjadi konteks penting dalam penetapan asumsi dasar ekonomi makro 2026.
Dalam dokumen KEM PPKF, pemerintah menetapkan kisaran asumsi makro 2026, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,2–5,8% dan inflasi 1,5–3,5%. Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada rentang Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS, sementara suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diasumsikan 6,6–7,2%.
Untuk sektor energi, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan pada kisaran US$60–US$80 per barel. Lifting minyak mentah dipatok 600–605 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas bumi berada pada rentang 953–1.017 ribu barel setara minyak per tahun.
Selain memuat asumsi 2026, KEM PPKF juga menampilkan proyeksi beberapa indikator hingga 2029. Proyeksi pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,3–6,1% pada 2027, meningkat menjadi 5,6–7,0% pada 2028, dan 5,8–8,0% pada 2029. Inflasi diproyeksikan tetap berada pada rentang 1,5–3,5% untuk periode 2027–2029. Sementara nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada kisaran Rp15.700–Rp16.900 per dolar AS untuk 2027–2029, dengan suku bunga SBN 10 tahun diproyeksikan 6,3–7,3% pada 2027 dan 6,0–7,0% pada 2028–2029.
Kesimpulan besaran asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan tersebut juga telah menjadi bahan pembahasan antara pemerintah dan DPR. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada 7 Juli 2025, DPR dan pemerintah menyepakati besaran asumsi dasar ekonomi makro dalam dokumen KEM PPKF sebagai acuan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2026.
Pemerintah memperkirakan perekonomian nasional tetap tumbuh pada 2026 di kisaran 5,2–5,8%. Kisaran ini disebut lebih rendah dibandingkan proyeksi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 Bappenas yang menargetkan 5,8–6,3%, namun tetap mencerminkan optimisme menjaga momentum pemulihan dan transformasi ekonomi.
Dari sisi stabilitas, proyeksi nilai tukar rupiah pada rentang Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS disusun dengan mempertimbangkan ketidakpastian global. Sementara itu, asumsi suku bunga SBN tenor 10 tahun pada 6,6–7,2% mencerminkan kombinasi arah kebijakan moneter dan sentimen pasar keuangan.
Pemerintah juga menempatkan pengendalian inflasi sebagai salah satu fokus, dengan target 1,5–3,5% pada 2026. Target ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mengantisipasi potensi gejolak harga pangan dan energi. Di sisi lain, asumsi ICP US$60–US$80 per barel digunakan sebagai dasar perhitungan penerimaan negara dari sektor migas.
Di luar indikator makro, KEM PPKF 2026 memuat target sosial. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem 0%, tingkat kemiskinan umum 6,5–7,5%, rasio gini 0,377–0,380, Indeks Modal Manusia (IMM) 0,57, serta tingkat pengangguran terbuka 4,44–4,96%.
Sri Mulyani menyebut dunia tengah memasuki fase baru ketika dominasi globalisasi dan kolaborasi internasional pasca-Perang Dunia II mulai tergeser oleh kecenderungan proteksionis dan persaingan antarnegara. Menguatnya pendekatan yang menekankan kepentingan nasional—seperti slogan my country first dan orientasi ke dalam—dinilai berkontribusi pada ketidakpastian tata kelola ekonomi global. Situasi ini, menurutnya, menuntut kesiapsiagaan lebih tinggi dalam merancang kebijakan fiskal yang adaptif.
Secara keseluruhan, asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2026 dalam KEM PPKF 2026 menggambarkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara optimisme dan kehati-hatian di tengah dinamika global. Pemerintah menempatkan pertumbuhan, stabilitas, dan target sosial sebagai bagian dari arah kebijakan fiskal 2026.
