DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali melaporkan capaian kinerja ekonomi dan pembangunan makro yang dinilai positif sepanjang 2025. Sejumlah indikator utama disebut menunjukkan tren membaik dan melampaui rata-rata nasional.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan pertumbuhan ekonomi Bali pada 2025 mencapai 5,82 persen. Pernyataan itu disampaikan dalam pidato satu tahun kepemimpinannya di hadapan DPRD Provinsi Bali, Rabu (25/3/2026).
“Pertumbuhan ekonomi Bali secara kumulatif sebesar 5,82%, meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 5,48%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,11%, serta merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 7 tahun terakhir,” ujar Koster.
Dari sisi sosial, Koster menyebut tingkat kemiskinan Bali berhasil ditekan menjadi 3,42 persen. Angka itu disebut lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 8,25 persen dan menjadi yang terendah secara nasional.
Tingkat pengangguran juga dilaporkan menurun menjadi 1,45 persen. Menurut Koster, angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional 4,85 persen dan termasuk yang terendah secara nasional.
Untuk pemerataan ekonomi, Indeks Gini Rasio Bali tercatat 0,333. Koster menyatakan nilai tersebut menunjukkan pendapatan masyarakat semakin merata dan lebih rendah dari rata-rata nasional 0,363.
Selain itu, pendapatan per kapita Bali dilaporkan meningkat menjadi Rp72,66 juta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 79,37, dengan usia harapan hidup 75,46 tahun.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting disebut berada pada angka 7,2 persen. Koster menilai capaian itu menjadi yang terendah secara nasional dan menjadikan Bali satu-satunya provinsi dengan angka di bawah 10 persen.
“Pencapaian indikator makro hasil pembangunan Bali tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat baik, melampaui target yang direncanakan,” tegasnya.
Dalam pemaparan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, Koster juga menguraikan capaian pembangunan di sejumlah sektor prioritas. Di bidang regulasi, Pemprov Bali menerbitkan 10 peraturan daerah strategis, enam peraturan gubernur, serta instruksi dan surat edaran yang disebut mendukung perlindungan budaya, lingkungan, dan penguatan ekonomi daerah.
Pada sektor pariwisata, penerimaan dari pungutan wisatawan asing dilaporkan mencapai Rp369 miliar dari 2,46 juta wisatawan yang membayar. Pemerintah juga menyatakan memperkuat penertiban wisatawan dan menjaga pariwisata berbasis budaya yang berkualitas dan bermartabat.
Di bidang ekonomi riil, Pemprov Bali mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian organik, UMKM, industri lokal, serta pengembangan ekonomi kreatif dan digital.
Sementara pada sektor infrastruktur, sejumlah proyek strategis dilaporkan berjalan, antara lain pembangunan shortcut Singaraja–Mengwitani, rencana underpass Jimbaran, serta pengembangan transportasi publik dan kendaraan listrik.
Dalam pengelolaan lingkungan, pemerintah menargetkan penutupan total TPA Suwung pada 2026 dan menyiapkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Di bidang energi, Bali juga mendorong percepatan pemanfaatan energi bersih melalui pembangunan pembangkit listrik dan penggunaan PLTS atap.
Penguatan Bali sebagai pulau digital turut disebut terus dilakukan melalui pengembangan infrastruktur teknologi, termasuk Turyapada Tower yang diproyeksikan menjadi pusat konektivitas dan ekonomi baru di Bali Utara.
Koster menegaskan seluruh capaian tersebut merupakan bagian dari implementasi visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” sebagai arah pembangunan jangka panjang. Ia menyebut tahun pertama kepemimpinan menjadi fondasi untuk menentukan keberhasilan pembangunan Bali ke depan, seraya menyatakan komitmen pemerintah daerah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta berbasis kearifan lokal.
