Pergeseran geopolitik di Timur Tengah dinilai tidak lagi sekadar faktor eksternal yang jauh, melainkan mulai berdampak langsung pada banyak perekonomian, termasuk Vietnam. Dalam situasi ketegangan yang meningkat, para delegasi menilai kemampuan Vietnam mengejar pertumbuhan ekonomi dua digit akan sangat ditentukan oleh kualitas pertumbuhan dan kekuatan internal ekonomi.
Menurut pandangan yang disampaikan, eskalasi konflik berpotensi mengganggu pasokan energi dan mendorong kenaikan harga minyak serta gas. Dampak lanjutan diperkirakan merambat ke tarif pengiriman dan biaya asuransi kargo, yang pada akhirnya menekan biaya produksi, biaya distribusi, harga barang, dan daya saing pelaku usaha.
Dalam konteks dunia yang bergerak cepat dan sulit diprediksi, pertumbuhan dua digit dinilai hanya bermakna apabila ditopang fondasi yang kokoh dan ketahanan yang kuat. Artinya, peningkatan laju pertumbuhan perlu disertai penguatan kapasitas endogen ekonomi, peningkatan daya saing bisnis, penjagaan keseimbangan makro, serta penguatan keamanan energi dan keamanan rantai pasokan, di samping menjaga kepercayaan pasar.
Para delegasi menilai Vietnam memiliki dasar yang cukup kuat untuk menghadapi tantangan, mengingat pengalaman melewati berbagai “rintangan” seperti pandemi, gangguan rantai pasok, dan inflasi impor. Namun, mereka menekankan sikap berpuas diri tidak dapat diterima. Tekanan saat ini dipandang menuntut pergeseran model pertumbuhan, dari yang bertumpu pada ekspansi skala menuju model yang lebih menekankan kualitas tata kelola, produktivitas, inovasi teknologi, penguatan pasar domestik, dan ketahanan bisnis.
Gejolak di Timur Tengah disebut sebagai ujian yang menunjukkan target pertumbuhan dua digit tidak bisa bergantung pada pola lama atau ekspektasi sederhana. Tantangan ini dinilai tidak meniadakan potensi pertumbuhan tinggi, tetapi menuntut evaluasi lebih dalam terkait kualitas pertumbuhan, mulai dari kemampuan tata kelola dan kemandirian hingga kapasitas mengubah tekanan eksternal menjadi pendorong restrukturisasi ekonomi.
Dalam konteks meningkatnya risiko eksternal, para delegasi menilai pemerintah perlu memprioritaskan langkah yang tepat sasaran, fokus, dan dilakukan pada waktu yang tepat. Respons yang lambat atau tidak terarah dikhawatirkan bukan hanya mengurangi peluang meredam dampak negatif, tetapi juga meningkatkan kecemasan pasar.
Prioritas pertama yang disorot adalah menjaga stabilitas makroekonomi dan mengendalikan ekspektasi inflasi secara efektif. Kenaikan harga energi, transportasi, dan bahan baku dinilai dapat meluas menjadi tekanan pada harga umum, memengaruhi daya beli dan kepercayaan konsumen. Karena itu, pengelolaan harga diminta dilakukan secara transparan, memiliki peta jalan yang jelas, dan terkoordinasi antarinstrumen. Delegasi juga menekankan perlunya sikap tegas agar fluktuasi internasional tidak dimanfaatkan untuk menaikkan harga domestik secara tidak wajar.
Prioritas berikutnya adalah memastikan keamanan energi dan keamanan logistik. Dalam situasi global yang tidak pasti, persoalannya dinilai bukan semata soal harga tinggi atau rendah, melainkan stabilitas pasokan dan keamanan jalur transportasi. Upaya yang dianggap perlu antara lain diversifikasi sumber bahan bakar, peningkatan kapasitas cadangan untuk input penting, serta perbaikan bertahap sistem logistik guna mengurangi ketergantungan pada jalur yang rentan terdampak konflik geopolitik. Keamanan energi juga dipandang sebagai bagian integral dari keamanan ekonomi nasional.
Delegasi juga menekankan pentingnya menjaga kapasitas produksi, daya saing, dan kepercayaan dunia usaha agar investasi, pesanan, dan lapangan kerja tetap terjaga. Kenaikan biaya input dinilai dapat memberi tekanan besar pada arus kas, terutama bagi usaha kecil dan menengah serta sektor yang sangat bergantung pada bahan baku impor. Karena itu, dukungan kepada bisnis dipandang bukan semata menyelamatkan entitas individual, melainkan melindungi kapasitas produksi ekonomi, menjaga lapangan kerja, dan mempertahankan fondasi jaminan sosial dalam jangka panjang.
Langkah dukungan yang dinilai relevan mencakup kebijakan yang tepat sasaran dengan jangka waktu yang jelas, seperti perpanjangan atau penundaan pajak dan biaya, percepatan pengembalian pajak, pengurangan biaya kepatuhan, penghapusan hambatan birokrasi, serta dukungan modal kerja bagi sektor yang terdampak langsung. Dalam situasi saat ini, kebutuhan utama bisnis disebut bukan paket dukungan besar secara nominal, melainkan keputusan yang cepat dan efektif agar arus kas terjaga dan produksi tidak terhenti.
Selain respons jangka pendek, tekanan eksternal juga dinilai perlu dimanfaatkan untuk mendorong restrukturisasi pendorong pertumbuhan menuju keberlanjutan yang lebih besar, dan langkah ini disebut perlu dimulai segera. Jika ekonomi tetap sangat bergantung pada sektor eksternal, bahan baku impor, dan hubungan yang belum dikuasai, setiap guncangan global dikhawatirkan terus memicu getaran besar.
Karena itu, para delegasi menilai Vietnam perlu mendorong pengembangan sektor bisnis dalam negeri, meningkatkan kapasitas industri pengolahan dan manufaktur menuju nilai tambah tinggi, mendorong inovasi teknologi, transformasi hijau, dan efisiensi energi. Sejalan dengan itu, pengembangan pasar domestik serta peningkatan efisiensi investasi publik dipandang dapat menjadi pendorong tambahan.
Terkait peran kebijakan fiskal dan moneter, delegasi menekankan keduanya sama-sama penting, namun kunci utamanya adalah koordinasi yang harmonis, tepat, dan proporsional. Koordinasi yang efektif dinilai dapat membantu ekonomi menahan guncangan biaya, sementara kurangnya sinkronisasi berisiko mendistorsi sinyal pasar dan menciptakan ketidakstabilan.
Dalam situasi tekanan yang terutama berasal dari kenaikan biaya input akibat faktor eksternal, kebijakan fiskal disebut perlu bersifat proaktif dan berwawasan ke depan. Instrumen yang disebut antara lain pengurangan, penundaan, atau pengunduran pajak dan biaya; percepatan penyaluran investasi publik untuk merangsang permintaan; serta dukungan bagi bisnis dalam inovasi teknologi, penghematan energi, dan perluasan pasar. Kebijakan fiskal dinilai tidak hanya meringankan beban biaya langsung, tetapi juga memperkuat kepercayaan pelaku usaha karena adanya dukungan pemerintah yang terasa tepat waktu.
Untuk kebijakan moneter, fleksibilitas dinilai diperlukan dengan kehati-hatian tinggi. Fokusnya disebut pada menjaga stabilitas likuiditas dan memastikan akses modal bagi produksi, ekspor, serta industri pendukung, bukan pelonggaran berlebihan demi mengejar pertumbuhan. Di tengah tekanan inflasi impor yang berkelanjutan, prioritas yang disorot meliputi menjaga suku bunga pada tingkat wajar, mendukung restrukturisasi utang, mengarahkan kredit ke sektor produksi dan bisnis, serta mengendalikan risiko terkait nilai tukar, inflasi, dan aliran modal spekulatif.
Secara keseluruhan, para delegasi menilai respons yang dibutuhkan dalam menghadapi gejolak global bukan mundur ke posisi defensif, melainkan menjaga stabilitas sambil beradaptasi secara proaktif dan melakukan reformasi secara tegas. Stabilitas makroekonomi dipandang sebagai syarat perlu, namun belum cukup; stabilitas itu perlu diubah menjadi landasan reformasi untuk membangun ketahanan baru, sehingga ekonomi dapat melewati kesulitan jangka pendek tanpa mengorbankan pembangunan berkelanjutan.
