Manado—Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara mencatat perekonomian Sulawesi Utara pada 2025, yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, mencapai Rp204,75 triliun. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar Rp113,66 triliun.
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus SE menilai capaian tersebut perlu dijaga bersama dan tidak menjadi alasan untuk cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi agar tren pertumbuhan tetap terjaga dan berkelanjutan.
“Sebuah kolaborasi pemerintah, forkopimda, swasta dan masyarakat agar pertumbuhan positif ini terus terjaga dan berkelanjutan,” kata Yulius. Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Sulut berada di jalur yang baik dan perlu dikawal agar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat.
Secara kumulatif, ekonomi Sulawesi Utara pada 2025 tumbuh 5,66 persen (c-to-c) dibanding 2024. BPS juga mencatat industri pengolahan menjadi salah satu motor utama, dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 9,97 persen. Dari sisi perdagangan luar negeri, ekspor luar negeri disebut melonjak 28,42 persen.
Pada Triwulan IV 2025, ekonomi Sulawesi Utara tumbuh 5,95 persen (y-on-y). BPS menyebut sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan 20,67 persen, seiring bangkitnya pariwisata dan aktivitas UMKM kuliner.
Secara kuartalan (q-to-q), ekonomi tumbuh 7,02 persen. Pertumbuhan ini didorong lonjakan belanja pemerintah sebesar 21,75 persen serta pertumbuhan sektor jasa lainnya yang tercatat 20,61 persen.
Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja pada November 2025 mencapai 1,43 juta orang, meningkat dibanding Agustus. Penduduk bekerja naik menjadi 1,35 juta orang, dengan sektor pengadaan listrik, air, dan gas disebut menyerap tenaga kerja terbanyak.
Porsi pekerja formal juga tercatat membaik menjadi 46,93 persen. Pada periode yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,78 persen, atau berkurang 0,21 persen poin.
Indikator kesejahteraan sosial turut menunjukkan perbaikan. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat 6,62 persen, turun 0,09 persen poin dibanding Maret. Di wilayah perkotaan, angka kemiskinan turun menjadi 3,95 persen, sementara di perdesaan tercatat 10,11 persen.
Ketimpangan pengeluaran (gini ratio) juga turun menjadi 0,341. Berdasarkan ukuran Bank Dunia, kelompok 40 persen terbawah menikmati hampir 19,90 persen dari total pengeluaran.
Yulius menyatakan kombinasi pertumbuhan ekonomi dan perbaikan sejumlah indikator sosial memberi dampak positif bagi daerah. Ia menyinggung bertambahnya lapangan kerja, menurunnya kemiskinan, serta ketimpangan yang lebih terkendali sebagai penguat fondasi menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan pada 2026.
