Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai hingga 5,5 persen pada 2025, seiring menguatnya ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Perry menyampaikan, kinerja ekonomi Indonesia pada 2025 dinilai tetap positif berkat sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang menjaga stabilitas sekaligus menopang pertumbuhan. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 berada pada kisaran 4,7 hingga 5,5 persen. Sementara itu, pertumbuhan diperkirakan meningkat pada 2026 dan 2027, masing-masing pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen dan 5,1 hingga 5,9 persen.
Menurut Perry, proyeksi tersebut ditopang oleh konsumsi domestik yang solid, peningkatan investasi, serta ekspor yang dinilai tetap baik meski ekonomi dunia melambat. “Secara keseluruhan, kita patut bersyukur bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2025 berkinerja baik, di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian perekonomian global,” kata Perry dalam acara PTBI, Senin (1/12/25).
Dari sisi harga, inflasi diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027. Perry menegaskan, terjaganya inflasi didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, sinergi pengendalian inflasi di pusat dan daerah, serta penguatan Program Ketahanan Pangan Nasional. Ia juga menyebut stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap kuat di tengah percepatan digitalisasi ekonomi.
Namun, Perry mengingatkan sejumlah tantangan global yang perlu diwaspadai, yakni berlanjutnya kebijakan tarif Amerika Serikat, perlambatan ekonomi global, tingginya utang pemerintah dan suku bunga di negara maju, meningkatnya risiko sistem keuangan global, serta maraknya uang kripto dan stablecoins pihak swasta.
Dalam paparannya, Perry menekankan bahwa sinergi kebijakan menjadi prasyarat untuk mendorong transformasi ekonomi agar pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan. Ia menyebut perlunya penguatan kebijakan pada lima area strategis, yakni stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, pertumbuhan yang inklusif dan kuat, pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan, percepatan digitalisasi ekonomi-keuangan, serta kerja sama ekonomi bilateral dan regional.
Transformasi sektor riil juga menjadi perhatian melalui kebijakan industrial dan reformasi struktural yang saling melengkapi. Kebijakan industrial diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sektor prioritas, termasuk hilirisasi berbasis sumber daya alam, industri teknologi, dan industri padat karya. Adapun kebijakan struktural ditujukan untuk memperkuat iklim investasi, meningkatkan persaingan usaha, memperbaiki konektivitas infrastruktur, serta menguatkan kebijakan perdagangan dan investasi melalui pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Untuk 2026, bauran kebijakan BI disebut tetap diarahkan pada stabilitas moneter (pro-stability) sambil memanfaatkan ruang untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi (pro-growth). Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga diproyeksikan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.
Upaya tersebut, lanjut Perry, diperkuat melalui pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA) sesuai BPPU 2030, pengembangan pasar sekunder modern, serta perluasan instrumen pembiayaan. BI juga akan terus memperluas program inklusi ekonomi-keuangan untuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah.
Untuk memastikan strategi berjalan efektif, BI turut memperkuat transformasi kelembagaan melalui tiga pilar, yakni peningkatan fungsi organisasi dan proses kerja yang terintegrasi, percepatan digitalisasi kebijakan melalui Integrated Digital Central Bank (IDCB), serta penguatan sumber daya manusia melalui kepemimpinan, kapabilitas baru, dan Employee Value Proposition yang lebih kuat.
