Wacana pergantian jajaran direksi bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengemuka di tengah sorotan terhadap tata kelola sektor keuangan. Sejumlah ekonom menilai rencana itu berkaitan dengan upaya memperlancar pendanaan program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun pemerintah menyebut langkah tersebut diperlukan agar kredit perbankan lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan Presiden Prabowo akan mengganti jajaran direksi bank-bank Himbara. Menurut Sjafrie, penyaluran kredit di bank Himbara dinilai “lebih menguntungkan pengusaha besar” ketimbang pengusaha kecil. “Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara,” kata Sjafrie pada Sabtu (31/01).

Himbara merupakan sinergi antarlembaga perbankan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digagas Kementerian BUMN. Anggotanya adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Jaringan Himbara selama ini berperan dalam penyaluran sejumlah program pemerintah, antara lain Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM.

Sjafrie juga menilai sejumlah bank negara maupun BUMN lain “kurang mendulang keuntungan bagi negara” karena jajaran direksi tidak bekerja maksimal dan cenderung menguntungkan diri sendiri. Ia mengatakan pemerintah ingin mengganti mereka dengan figur yang memiliki kemampuan intelektual dan pengalaman praktis serta “cinta tanah air”, serta menekankan pencarian “generasi muda yang militan, kapabel, dan kredibel”.

Namun, pernyataan itu tidak sepenuhnya sejalan dengan keterangan dari Danantara. CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut wacana pergantian direksi Himbara belum dibicarakan di internal Danantara. “Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu (pergantian direksi),” ujar Rosan pada Sabtu (31/01). Ia menambahkan, Danantara akan berkonsultasi bila memang diperlukan perbaikan, tetapi hingga kini belum ada pembahasan terkait perombakan direksi.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai ada agenda politik di balik wacana perombakan direksi tersebut. Ia menyebutnya sebagai upaya “menguatkan kroni-kroni Prabowo di sektor keuangan” melalui perubahan pemain di level direksi bank-bank BUMN.

Bhima mengaitkan wacana itu dengan proses pengangkatan keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono, yang sebelumnya telah diangkat menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Menurut Bhima, pola yang terlihat adalah delegitimasi terhadap pihak yang sedang menjabat, lalu muncul tekanan perombakan yang berpotensi diisi oleh orang-orang dekat kekuasaan.

Bhima juga mempertanyakan mengapa isu ekonomi dan BUMN disampaikan oleh Menteri Pertahanan. Ia menilai hal itu “agak aneh” dan berspekulasi apakah ada dinamika di lingkaran utama pemerintahan, termasuk relasi pemerintah dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Danantara.

Isu patronase politik di BUMN turut mengiringi perdebatan ini. Transparency International Indonesia (TII) mencatat, dari temuan yang diumumkan pada Juni 2025, terdapat 165 politikus yang mendapat kursi di BUMN: 104 kader partai dan 61 relawan politik. Dari 104 kursi kader partai tersebut, TII menyebut 48,6%—yang terbesar—diduduki oleh orang-orang yang berafiliasi dengan Partai Gerindra.

Wacana pergantian direksi Himbara muncul di tengah rangkaian pengunduran diri sejumlah pejabat Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK, yang disebut berkaitan dengan ambruknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG dilaporkan mulai melemah sejak perdagangan Rabu, merespons pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait penilaian free float saham-saham Indonesia dalam MSCI Global Standard Indexes. Dalam pengumuman itu, MSCI menyoroti kekhawatiran investor global atas transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia, meski ada perbaikan minor pada data free float dari BEI.

Bhima mengemukakan beberapa alasan yang, menurutnya, dapat menjelaskan dorongan perombakan direksi Himbara. Pertama, ia menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo tidak berjalan sesuai harapan, termasuk penyaluran dana segar Rp200 triliun bank-bank Himbara pada September 2025. Bhima menyebut penyaluran tersebut dinilai gagal menjadi kredit produktif karena lebih banyak digunakan perusahaan besar untuk refinancing ketimbang mengalir ke UMKM. Ia juga menyinggung upaya pemerintah menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) untuk menyuntik likuiditas dan mendorong UMKM memperoleh bunga murah yang, menurutnya, tidak sesuai ekspektasi.

Kedua, Bhima menilai perombakan direksi dapat ditujukan untuk memperkuat pendanaan proyek-proyek strategis pemerintah, seperti makan bergizi gratis (MBG), koperasi merah putih, hingga food estate. Menurutnya, jika bank Himbara dikontrol, aliran kredit ke proyek-proyek tersebut akan lebih mudah, namun berpotensi minim pertimbangan kualitas kredit dan prinsip kehati-hatian—terutama ketika OJK disebut sedang berada dalam tekanan.

Ekonom Bright Institute Yanuar Rizky melihat fenomena ini sebagai bagian dari upaya membangun “sistem ekonomi komando” guna merespons kondisi geoekonomi global, termasuk perang ekonomi antara Amerika Serikat dan China. Ia menilai pendekatan itu meniru rangkaian kebijakan Orde Baru pada 1980-an yang dikenal dengan konsep “kampung kepung kota”, yakni pembangunan ekonomi yang berangkat dari desa menuju kota melalui program-program kerakyatan.

Menurut Yanuar, kebijakan seperti Koperasi Merah Putih dan MBG dipandang sejalan dengan pola tersebut. Ia berpendapat, penguasaan terhadap lapisan kebijakan ekonomi—termasuk perbankan Himbara—akan membuat bank-bank tersebut “dikomando” menyalurkan kredit ke sektor yang menjadi agenda prioritas pemerintah, dengan tujuan meminimalkan perdebatan.

Namun, Yanuar menekankan adanya perbedaan konteks pendanaan. Ia menyebut pada 1980-an program-program Orde Baru dibiayai surplus APBN yang ditopang kenaikan harga minyak dunia. Sementara kondisi saat ini, menurutnya, lebih mirip Meksiko pada 1978, ketika peningkatan utang terjadi di saat pendapatan negara turun hingga berujung gagal bayar.

Di sisi lain, pengamat perbankan Paul Sutaryono melihat rencana pergantian direksi sebagai upaya pemerintah melakukan bersih-bersih. Ia menyebut ini dapat menjadi kesempatan untuk pembenahan menyusul perubahan di OJK dan BEI. Paul juga mengatakan pada Desember 2025 lima bank Himbara telah melaksanakan RUPS dengan agenda yang antara lain mencakup pergantian atau perubahan direksi.

Meski demikian, Paul menilai yang paling mendesak adalah transformasi di BEI karena tenggat perbaikan tata kelola perusahaan pasar modal yang disorot MSCI disebut sampai Mei 2026. Ia menekankan reformasi pasar modal perlu dipercepat karena pasar modal menjadi wajah kondisi keuangan Indonesia di mata investor regional hingga global. “Setelah itu, saatnya pemerintah bersih-bersih di bank Himbara,” kata Paul.

Soal dampak, Bhima dan Yanuar sama-sama memperingatkan bahwa intervensi yang mempermudah aliran dana ke program pemerintah berisiko memicu kredit bermasalah. Bhima menilai pemaksaan penyaluran kredit ke program tertentu dapat meningkatkan risiko kredit macet, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpercayaan investor dan memicu guncangan ekonomi.

Yanuar merujuk pada Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) yang mendorong liberalisasi dan ekspansi perbankan. Ia menilai kebijakan yang membuat perbankan keluar dari prinsip kehati-hatian berkontribusi pada krisis moneter 1998. Dalam pandangannya, kecenderungan “pokoknya pemerintah mau apa, dikasih kreditnya, tanpa ada perdebatan” berpotensi mengulang risiko serupa jika tidak diimbangi tata kelola yang kuat.

Yanuar menambahkan, ekspansi fiskal untuk membiayai pembangunan akan lebih efisien jika institusi bersih guna mencegah kebocoran anggaran. Ia menyebut angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia saat ini berada di kisaran 6,3–6,4, yang menurutnya menunjukkan perekonomian masih belum efisien.

Hingga kini, wacana perombakan direksi Himbara masih memunculkan perbedaan penjelasan antara pemerintah dan pemegang saham, serta beragam penilaian dari para pengamat mengenai motif, urgensi, dan potensi risikonya bagi stabilitas sektor keuangan.