PACITAN, Jawa Timur — Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi dan penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pacitan dan Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (7/2/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar tata kelola yang akuntabel dan transparan, serta mengutamakan keselamatan penerima manfaat. Seluruh pengurus SPPG dari dua kabupaten hadir dalam agenda tersebut bersama unsur pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait.
Dalam kegiatan itu, BGN menekankan penguatan sistem pelaksanaan program agar penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menyampaikan bahwa integritas pelaksana di lapangan menjadi kunci keberhasilan program.
Menurut Nanik, MBG tidak hanya dipandang sebagai program bantuan, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas generasi muda. “Kami meminta seluruh SPPG dan mitra menjalankan tugas secara amanah. Program ini menggunakan uang rakyat dan menyangkut keselamatan serta masa depan anak-anak,” kata Nanik.
BGN menyatakan pengawasan dan pemantauan akan dilakukan secara berkelanjutan agar setiap tahapan pelaksanaan MBG tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pacitan menilai MBG juga memiliki dampak di luar aspek kesehatan anak. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menyebut program tersebut turut menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan pelaku usaha dan penyedia jasa lokal.
“Selain memberikan manfaat langsung bagi anak-anak, program ini juga mendorong perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha dan jasa lokal,” ujarnya. Indrata juga mendorong perangkat daerah untuk memaksimalkan peluang tersebut agar dampak ekonomi MBG dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Pacitan.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pelaksanaannya menuntut kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pelaksana.
