Davos, Swiss — Di tengah pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos yang mengusung tema “A Spirit of Dialogue”, isu efisiensi arus pergerakan manusia, perdagangan, dan modal kembali mengemuka seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik serta tekanan terhadap perdagangan dan investasi global.
Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat pada 2026. Negara maju menghadapi tantangan struktural, sementara negara berkembang dihadapkan pada biaya pembiayaan yang lebih mahal dan hambatan transaksi lintas negara. Dalam situasi tersebut, sistem pembayaran dinilai menjadi salah satu kemampuan dasar yang kian penting untuk menopang aktivitas ekonomi internasional.
Dalam konteks itu, UnionPay menekankan konektivitas jaringan lintas negara sebagai pendekatan praktis. Perusahaan ini menyatakan tengah membangun ekosistem pembayaran internasional yang terbuka dan inklusif melalui kolaborasi multilateral, interoperabilitas, dan nilai tambah kolektif. UnionPay juga menyebut mengeksplorasi pemanfaatan teknologi digital secara bertanggung jawab, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk menghadirkan layanan pembayaran yang efisien, aman, dan mendukung inklusi keuangan.
Hingga kini, UnionPay menyatakan kartu pembayarannya telah diterbitkan di 84 negara dan wilayah, dengan jaringan penerimaan transaksi mencakup 183 negara dan wilayah. UnionPay juga menyebut telah bermitra dengan lebih dari 2.600 lembaga keuangan dan pemangku kepentingan sistem pembayaran global untuk menghadirkan produk serta layanan pembayaran digital yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal.
Chairman China UnionPay dan UnionPay International, Dong Junfeng, menyampaikan pandangan dalam sesi diskusi di WEF. Ia mengatakan perjalanan UnionPay selama lebih dari dua dekade mencerminkan daya tahan ekonomi Tiongkok dan komitmen terhadap kebijakan pintu terbuka. Menurutnya, di tengah lingkungan global yang semakin kompleks, UnionPay tetap menjalankan strategi internasional dengan mendorong pengembangan sektor pembayaran dan mempererat kerja sama berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan pertumbuhan bersama.
Model kerja sama baru di pasar berkembang
UnionPay menilai perluasan pembayaran lintas negara tidak hanya bergantung pada integrasi teknis, tetapi juga model kerja sama yang berkelanjutan dan dapat direplikasi. Dalam beberapa tahun terakhir, UnionPay mengembangkan “Model Baru yang Melibatkan Empat Pihak” (New Four-Party Model) untuk era pembayaran digital melalui kerja sama antarjaringan (network-to-network/N2N) dan antarpemerintah (government-to-government/G2G).
Model ini memperluas kerangka sistem pembayaran empat pihak dengan menambah partisipasi di kedua sisi ekosistem. Di sisi akun, model melibatkan dompet digital dan produsen perangkat seluler. Di sisi penerimaan, model mencakup penyedia layanan pembayaran, agregator pembayaran, dan platform SaaS. UnionPay menyebut pendekatan tersebut bertujuan mengintegrasikan sumber daya, menekan biaya kerja sama lintas negara, dan mempercepat perluasan jaringan.
UnionPay menyatakan model ini telah diterapkan di Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin, dengan mendorong interoperabilitas jaringan pembayaran lintas negara berbasis kode QR. Perusahaan menegaskan pendekatan tersebut tidak menggantikan sistem pembayaran lokal, melainkan berjalan dalam kerangka regulasi yang berlaku, mendorong pengakuan standar secara timbal balik, serta mendukung peningkatan infrastruktur pembayaran di pasar setempat.
Menurut UnionPay, dampak pendekatan itu antara lain menghubungkan puluhan juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) dengan jaringan global perusahaan, sehingga memperluas akses terhadap konsumen internasional dan peluang bisnis lintas negara.
AI untuk keamanan dan layanan pembayaran
AI menjadi salah satu topik utama di Davos karena dinilai berpotensi mengubah struktur ekonomi dan model pertumbuhan. Namun, sektor pembayaran memiliki standar keamanan dan kepatuhan yang tinggi, sehingga pemanfaatan inovasi perlu dibarengi pengelolaan risiko.
UnionPay menyebut menerapkan AI untuk kebutuhan nyata di sektor keuangan. Perusahaan mengatakan mengadopsi pendekatan kolaboratif melalui kerja sama dengan perusahaan teknologi, lembaga riset, dan universitas untuk membangun ekosistem penerapan AI di berbagai skenario keuangan.
Di bidang keamanan, UnionPay menyatakan telah membangun sistem pengendalian risiko berbasis teknologi cerdas yang meningkatkan kecepatan dan efektivitas perlindungan transaksi. Aturan risiko yang dihasilkan AI disebut mencapai tingkat akurasi hingga 85%.
UnionPay juga menyebut mengembangkan solusi pembayaran berbasis agen AI. Layanan MCP Agent Payment diklaim memungkinkan pengguna menyelesaikan proses transaksi—mulai permohonan pembayaran hingga pembayaran—melalui interaksi percakapan.
Seiring kebijakan bebas visa yang semakin gencar diterapkan pemerintah Tiongkok, UnionPay menyatakan menghadirkan layanan berbasis AI bagi wisatawan mancanegara melalui platform digital terpadu “Nihao China” yang diluncurkan pada Desember 2025. Platform tersebut disebut memanfaatkan AI untuk memandu transaksi pembayaran, penerjemahan multibahasa, perencanaan perjalanan, serta rekomendasi aktivitas harian.
Dari dialog ke kolaborasi
UnionPay menilai pendekatannya sejalan dengan semangat dialog yang diusung Davos. Perusahaan menyatakan tidak berupaya memaksakan satu model atau standar tunggal, melainkan mencari titik temu di tengah beragamnya kebutuhan pasar melalui kerja sama dengan sistem pembayaran lokal.
Dengan meningkatkan efisiensi pembayaran lintas negara dan menekan biaya transaksi, UnionPay menyebut berupaya mendukung sirkulasi ekonomi regional dan memperluas partisipasi UKM, terutama di pasar berkembang. Ke depan, UnionPay menyatakan akan terus memanfaatkan konektivitas untuk memperdalam kerja sama multilateral dan berkontribusi pada ekosistem pembayaran internasional yang lebih terbuka, inklusif, dan berkelanjutan.
