Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar, Sumatera Barat, memperkuat langkah pengendalian inflasi pangan pascabencana hidrometeorologi, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Penguatan pengendalian inflasi itu ditegaskan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly saat menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID Triwulan I 2026 bersama TPID Sumatera Barat di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Kamis (22/1/2026). Pertemuan dipimpin Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat Mohamad Abdul Majid Ikram dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, unsur Bulog, BPS, organisasi perangkat daerah terkait, serta para kepala daerah se-Sumatera Barat.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan HLM tersebut mengusung tema sinergi pengendalian harga pangan pascabencana sekaligus persiapan menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri. Ia menilai bencana alam yang terjadi baru-baru ini berdampak pada kerusakan lahan pertanian, peternakan, perikanan, serta infrastruktur irigasi dan jalan, yang berpotensi mengganggu pasokan pangan menjelang periode peningkatan konsumsi.
Mahyeldi juga mengingatkan bahwa berdasarkan data tiga tahun terakhir, komoditas pemicu inflasi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri cenderung berulang, antara lain beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, gula pasir, daging ayam, dan telur ayam ras. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota segera memetakan ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis serta menyusun rencana aksi untuk mencegah lonjakan harga dan praktik penimbunan.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Ahmad Fadly menyebut Tanah Datar sebagai salah satu daerah penghasil pangan utama di Sumatera Barat turut terdampak signifikan akibat bencana hidrometeorologi. Ia mengungkapkan ketersediaan pangan terpengaruh karena bencana menyebabkan lahan persawahan seluas 400 hektare, 50 hektare lahan hortikultura, serta ratusan ternak terdampak di tiga daerah penghasil beras dan hortikultura.
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemkab Tanah Datar telah menyalurkan bantuan cadangan beras sebanyak lima ton. Selain itu, tiga kecamatan yang terdampak bencana juga menerima bantuan beras dari pemerintah pusat sebanyak 28 ton. Ahmad Fadly mengatakan pemerintah daerah akan memantau kondisi harga bahan pokok secara intensif guna mencegah spekulasi harga, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
Ia menambahkan, operasi pasar murah akan digelar secara berkala untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya warga yang terdampak secara ekonomi pascabencana. Pemkab Tanah Datar, kata dia, berkomitmen menjalankan instruksi TPID Provinsi agar gejolak harga pangan pascabencana dapat ditekan sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan lebih tenang.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat Mohamad Abdul Majid Ikram memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2026 diperkirakan melambat akibat dampak bencana hidrometeorologi, terutama pada sektor pertanian. Ia memprediksi pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 3,3 hingga 4 persen, lebih rendah dibanding target 2025 yang dipatok pada 4,4 hingga 5,4 persen.
Dalam kesempatan yang sama, Mohamad Abdul Majid Ikram menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Tanah Datar yang dinilai konsisten dalam pengendalian inflasi daerah. Ia menyebut Tanah Datar kembali menerima TPID Award atas keberhasilan menstabilkan inflasi di daerah.
