Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai ekonomi Islam memiliki potensi besar menjadi alternatif sistem ekonomi dunia di tengah kebuntuan yang dihadapi kapitalisme, komunisme, hingga sosialisme. Ia menyoroti situasi global yang sarat ketimpangan, krisis kepercayaan, serta kerusakan lingkungan akibat praktik ekonomi yang tidak berkelanjutan.
Dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah, Rabu (13/8), Sri Mulyani menyampaikan bahwa dua sistem yang selama ini mendominasi—kapitalisme dan komunisme—sama-sama meninggalkan persoalan struktural. “Kita melihat banyak implikasi negatif dalam berbagai bentuk ketimpangan konsentrasi dari kekuatan, baik kekuatan kapital yaitu ekonomi dan kekuatan politik pada segelintir manusia,” ujarnya.
Ia menjelaskan kapitalisme cenderung memicu kesenjangan sosial dan eksploitasi sumber daya. Sementara itu, komunisme dan sosialisme dinilai dapat menimbulkan dampak negatif berupa ketiadaan motivasi untuk mencapai yang terbaik karena pandangan “sama rasa sama rata”.
Menurut Sri Mulyani, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang menyeimbangkan profit dengan nilai kemanusiaan, sehingga dinilai lebih etis dan inklusif. “Ekonomi Islam muncul dan seharusnya menjadi sebuah inspirasi atau juga sekaligus jalan ketiga. Dengan menawarkan sistem yang berlandaskan prinsip sebuah etika dan moral yang inklusif, berkeadilan (pada masyarakat luas),” katanya.
Ia juga mencontohkan instrumen keuangan syariah seperti sukuk dan wakaf produktif yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan tanpa meninggalkan prinsip keadilan. “Instrumen ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengangkat martabat manusia melalui distribusi manfaat yang lebih merata,” tuturnya.
Sri Mulyani menekankan, agar ekonomi Islam benar-benar dapat berperan sebagai “jalan ketiga”, diperlukan tata kelola yang bersih, transparan, dan amanah. Tanpa itu, menurutnya, prinsip yang ditawarkan berisiko berhenti sebagai slogan. “Kalau kita ingin membangun ekonomi syariah yang kuat, maka integritas, akuntabilitas, dan kecerdasan harus menjadi pondasi utama,” tegasnya.
Ia pun mengajak para pemangku kepentingan untuk tidak memandang ekonomi Islam semata sebagai ceruk pasar, melainkan sebagai sistem nilai yang relevan untuk menjawab tantangan zaman.
