Kuba kerap disebut sebagai satu-satunya negara di Benua Amerika yang menganut sistem satu partai berlandaskan Marxisme–Leninisme. Negara yang dipimpin presiden ini juga dikenal luas sebagai “Negara Cerutu” karena reputasinya menghasilkan cerutu terbaik di dunia. Di sisi lain, kehidupan kontemporer di Kuba digambarkan penuh tantangan akibat keterbatasan akses terhadap makanan, transportasi, tenaga listrik, dan kebutuhan lainnya. Meski demikian, banyak warga Kuba disebut tetap menunjukkan kebanggaan terhadap masyarakat revolusioner mereka, yang disebut sebagai satu-satunya di Amerika Latin.
Dalam konteks ekonomi, Kuba dikenal menerapkan sistem ekonomi sosialis, yakni model yang menempatkan pemerintah sebagai pengendali utama kegiatan ekonomi. Sistem ini memengaruhi cara produksi, distribusi, hingga kebijakan sosial dijalankan di negara tersebut.
Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem di mana produksi, distribusi, serta pertukaran barang dan jasa banyak diatur oleh negara atau masyarakat secara kolektif, bukan oleh pemilik modal atau swasta. Model ini kerap disebut sebagai sistem ekonomi terpusat karena perannya yang dominan berada di tangan pemerintah pusat. Dalam praktiknya, pemerintah memegang tanggung jawab besar atas jalannya perekonomian.
Sejumlah karakteristik umum yang dilekatkan pada sistem ekonomi sosialis antara lain kepemilikan kolektif atas alat produksi utama, perencanaan ekonomi secara sentral, serta pembatasan kepemilikan swasta. Kepemilikan kolektif mengacu pada penguasaan negara atau masyarakat atas aset penting seperti tanah, pabrik, dan sumber daya alam. Sementara perencanaan sentral menekankan pengaturan aktivitas ekonomi oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk, termasuk untuk tujuan distribusi sumber daya. Adapun pembatasan kepemilikan swasta dipandang sebagai cara untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu dan mengarahkan sumber daya pada kebutuhan masyarakat.
Penerapan sistem ekonomi sosialis di Kuba disebut berakar dari kedekatan politik negara itu dengan Uni Soviet pada masa lalu. Ketika Uni Soviet runtuh, Kuba mengalami krisis pangan karena ketergantungan pada pasokan minyak, pangan, dan bahan pertanian dari negara tersebut. Setelah periode itu, Kuba menjalankan perubahan di sejumlah sektor, antara lain pertanian, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.
Kuba menjadi negara sosialis setelah Revolusi 1959 yang dipimpin Fidel Castro. Sejak saat itu, Kuba mengadopsi sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan negara atas alat-alat produksi, dengan tujuan mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
Dalam implementasinya, kebijakan ekonomi Kuba mencakup kolektivisasi pertanian, nasionalisasi industri, dan subsidi sosial. Pada kolektivisasi pertanian, pemerintah mengambil alih lahan pertanian dan membagikannya kepada petani tanpa kepemilikan pribadi. Lahan dikelola melalui koperasi. Melalui koperasi tersebut, pemerintah mengontrol jenis tanaman dan hasil produksi. Sebagian hasil diserahkan kepada pemerintah sesuai kesepakatan, sementara sisanya dapat dijual dengan kisaran harga yang ditetapkan pemerintah. Model ini disebut berlaku untuk komoditas seperti kopi, cokelat, tembakau, madu, tebu, jeruk, serta produk nonpangan seperti susu dan telur. Setelah terkumpul di koperasi dan perusahaan pemerintah, produk didistribusikan kepada masyarakat.
Di sektor industri, Kuba menjalankan nasionalisasi terhadap industri-industri utama seperti minyak, telekomunikasi, dan pertambangan. Kebijakan ini disebut sebagai reaksi terhadap langkah Amerika Serikat yang mengurangi kuota impor gula pada 1960. Disebutkan, total perusahaan yang dinasionalisasi berjumlah 382, termasuk 105 pabrik gula, 13 department store, 18 tempat penyulingan, 61 pabrik tekstil, 8 kereta api, serta seluruh bank. Sejumlah tokoh radikal sosialis seperti Guevara menilai nasionalisasi aset asing sebagai langkah untuk menghilangkan pengaruh kapitalis yang dianggap sebagai musuh sosialisme. Pada 1968, hampir semua perusahaan di Kuba telah dinasionalisasi kecuali di bidang agraria; negara disebut memiliki saham 70% sehingga Kuba dipandang sebagai negara sosialis-komunis.
Kebijakan lainnya adalah subsidi sosial. Pemerintah Kuba menyelenggarakan layanan kesehatan, pendidikan, serta sistem jaminan sosial gratis bagi warga. Dalam narasi yang sama, kebijakan ini dikaitkan dengan upaya menghindarkan Kuba dari insiden perdagangan manusia. Prestasi di bidang pendidikan dan kesehatan juga disorot, termasuk klaim angka literasi mencapai 100% dan angka kematian bayi yang disebut terendah di Amerika Latin dan Karibia. Kebijakan sosial itu dijalankan di tengah situasi yang disebut dipengaruhi embargo Amerika Serikat.
Gambaran lain mengenai sistem ekonomi sosialis di Kuba terlihat dari perencanaan ekonomi dan komposisi tenaga kerja. Disebutkan, per Desember 2017 sekitar 88% tenaga kerja bekerja di perusahaan milik pemerintah. Kuba juga disebut tidak memiliki bursa saham, yang dipandang sebagai indikator negara yang tidak bertumpu pada modal pasar.
Meski demikian, perubahan kebijakan ekonomi juga terjadi. Pada 2010, di bawah kepemimpinan Presiden Raul Castro, Kuba melakukan reformasi yang bertujuan menggeser sistem ekonomi menuju model campuran. Reformasi itu mencakup pemberian ruang bagi mekanisme pasar bebas, pengurangan kontrol pemerintah terhadap usaha kecil, pemutusan hubungan kerja bagi sejumlah pegawai pemerintahan yang dinilai tidak esensial, serta kemudahan akses perizinan usaha. Pergeseran dari sosialisme murni menuju sistem campuran disebut dilakukan karena kondisi ekonomi Kuba saat itu dinilai kacau. Data yang dicantumkan menyebut pertumbuhan PDB hanya 2,4% per tahun dan mengalami stagnasi di 2% per tahun sepanjang periode kepemimpinan Raul Castro 2008–2018.
Reformasi disebut berlanjut hingga kini, termasuk melalui penerbitan undang-undang yang mengizinkan lebih banyak investasi asing masuk. Namun, Kuba tetap digambarkan sebagai negara dengan ekonomi yang sebagian besar dikelola pemerintah, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan gratis, rumah subsidi, utilitas, hiburan, hingga bahan pangan. Program sosial ini disebut ditujukan untuk mengompensasi upah pekerja Kuba yang cenderung lebih rendah.
