Bank Indonesia (BI) mendorong pemanfaatan data atau jejak digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu dasar penilaian kelayakan kredit (credit scoring), termasuk untuk industri fintech peer to peer (P2P) lending.
Menanggapi hal tersebut, fintech P2P lending PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) menilai data historis transaksi digital, termasuk QRIS, berpotensi menjadi referensi untuk memperkaya penilaian risiko.
Direktur Teknologi Informasi Samir, Andreas, mengatakan pola frekuensi, nilai, dan konsistensi transaksi nontunai, serta arus kas dapat memberikan gambaran tambahan mengenai kapasitas dan kedisiplinan pembayaran pengguna atau calon peminjam.
“Dengan demikian, berpotensi menjadi komponen penting dalam credit scoring ke depannya,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (4/11/2025).
Meski demikian, Andreas menekankan penerapan data QRIS sebagai penunjang penilaian kelayakan kredit harus memenuhi prinsip persetujuan yang sah, tata kelola, serta kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Ia menyebut, hingga saat ini Samir belum memanfaatkan data QRIS secara langsung dalam credit scoring. Namun, perusahaan mendukung inisiatif integrasi data keuangan digital yang tengah dikembangkan regulator, termasuk kemungkinan pemanfaatan data QRIS apabila sudah tersedia secara resmi dan sesuai ketentuan perlindungan data.
“Kami terbuka untuk mengadopsi data tersebut ke dalam sistem penilaian risiko kami di masa mendatang, sepanjang telah melalui mekanisme yang jelas, terstandar, dan terintegrasi dalam ekosistem data nasional,” kata Andreas.
Menurut Andreas, saat ini Samir menggunakan kombinasi data internal dan eksternal untuk menilai kelayakan kredit. Data tersebut mencakup riwayat transaksi dan perilaku pembayaran di platform Samir, data kependudukan dan verifikasi identitas berbasis elektronik Know Your Customer (e-KYC), data perbankan dan kredit melalui ekosistem resmi yang sesuai regulator, serta model machine learning berbasis perilaku pengguna dalam aplikasi.
“Pendekatan itu kami rancang agar dapat memperluas akses pembiayaan secara bertanggung jawab, khususnya kepada segmen yang selama ini belum terlayani optimal oleh lembaga keuangan tradisional,” ujar Andreas.
Berdasarkan situs resmi perusahaan, Samir mencatat Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB90) sebesar 98,99% per 4 November 2025.
Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Juda Agung menyampaikan bahwa credit scoring dapat dibantu teknologi kecerdasan imitasi (artificial intelligence/AI) dan berpotensi memperluas akses keuangan masyarakat. Menurutnya, AI dapat mengolah jejak digital transaksi keuangan dari penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS, yang kemudian menjadi basis alternative credit scoring atau penilaian kredit alternatif.
Juda mencontohkan pelaku UMKM yang menggunakan QRIS akan meninggalkan jejak digital, seperti besaran pemasukan, pengeluaran, penyimpanan, hingga jumlah pelanggan. “Jejak-jejak digital keuangan dari si ibu (pelaku UMKM) bisa diubah oleh AI menjadi suatu akses keuangan, ketika ibu itu memerlukan pinjaman dari bank atau pinjaman dari fintech lending, yang sering sekarang disebut dengan alternative credit scoring,” ucapnya dalam acara FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11).
