Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hasri Ainun Habibie (HAH) Provinsi Gorontalo di Limboto, Kabupaten Gorontalo, mengembangkan inovasi layanan publik melalui kerja sama dengan tiga lembaga, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gorontalo, serta Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Biro Gorontalo.
Direktur RSUD Hasri Ainun Habibie dr Fitriyanto Rajak mengatakan penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilaksanakan pada Jumat dan dirangkaikan dengan peringatan Hari Patriotik 23 Januari 2026. Ia menyebut kolaborasi itu sebagai langkah awal yang akan terus dikembangkan untuk meningkatkan layanan di rumah sakit.
Fitriyanto berharap kerja sama tersebut dapat menjadi contoh bagi rumah sakit lain di Provinsi Gorontalo. Dalam kerja sama dengan BNN, ia menargetkan perintisan layanan rehabilitasi rawat jalan, yang ke depan diharapkan dapat memperoleh persetujuan dari BPJS Kesehatan.
Sementara melalui kerja sama dengan LKBN ANTARA, RSUD Ainun Habibie berharap berbagai kegiatan dan capaian layanan yang telah dilakukan dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Menurut Fitriyanto, keterlibatan media nasional diperlukan agar informasi mengenai layanan, termasuk layanan baru, dapat diketahui dan dimanfaatkan publik sesuai kebutuhan.
Adapun kerja sama dengan Disdukcapil ditujukan untuk memudahkan layanan administrasi kependudukan, khususnya penerbitan akta kelahiran dan akta kematian. Layanan yang terkoneksi antara RSUD Ainun Habibie dan Disdukcapil diharapkan mempercepat pencatatan peristiwa kelahiran maupun kematian serta mengurangi proses yang berbelit.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo Anang S Otoluwa menilai RSUD Ainun Habibie telah mengimplementasikan kolaborasi dan sinergi dalam pelayanan. Ia menyebut kolaborasi menjadi salah satu cara untuk tetap memberikan layanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.
Anang juga menilai inovasi yang dijalankan rumah sakit provinsi itu dapat membantu mengatasi persoalan di sektor kesehatan. Ia mencontohkan pada 2025, BPJS Kesehatan mengembalikan anggaran Rp144 juta karena banyak kepesertaan yang tidak diperbarui meski peserta telah meninggal dunia.
Dengan integrasi layanan bersama Disdukcapil, Anang optimistis pembayaran premi BPJS Kesehatan dapat lebih tepat sasaran karena data kelahiran dan kematian dapat segera terlaporkan, sehingga pembayaran premi pada peserta yang telah meninggal dapat dihindari.
Ia menambahkan, kerja sama tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Berdasarkan evaluasi yang disebutnya dilakukan sebelumnya, terdapat sekitar Rp4 miliar dana BPJS yang tidak terserap, antara lain karena pencatatan yang belum berjalan baik di fasilitas layanan seperti puskesmas. Melalui kolaborasi ini, ia berharap serapan anggaran dapat meningkat.
Anang menyebut kerja sama tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, yang mendorong kolaborasi lintas lembaga agar meski anggaran terbatas, kerja sama tetap dapat diperluas dan memberi manfaat bagi semua pihak.
Penandatanganan kerja sama itu dihadiri Kepala BNN Provinsi Gorontalo Brigadir Jenderal Polisi Sri Bardiyati, Kepala Disdukcapil Kabupaten Gorontalo Muhtar Nuna, Kepala ANTARA Biro Provinsi Gorontalo Debby Mano, Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, serta jajaran RSUD Hasri Ainun Habibie.
