Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penyelesaian hambatan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk proyek Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela, dapat mendorong kepercayaan dunia usaha.
Pernyataan itu disampaikan seiring digelarnya kembali Sidang Debottlenecking oleh Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) pada Selasa (24/2/2026) di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan. Sidang tersebut membahas berbagai kendala yang masih dihadapi proyek LNG Abadi Masela.
Purbaya mengatakan sidang ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti aduan yang masuk melalui Kanal Debottlenecking secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel. Ia menambahkan, penguatan iklim usaha diperlukan untuk mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi, sejalan dengan penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan.
Proyek LNG Abadi Masela berada di Blok Masela, Maluku. Sejak 1998, INPEX telah memperoleh hak pengelolaan blok tersebut. PSN ini diproyeksikan menjadi salah satu penopang ketahanan energi Indonesia melalui pengembangan fasilitas LNG berkapasitas 9,5 juta ton per tahun, serta produksi kondensat dan gas alam dalam jumlah signifikan. Namun, pengembangannya masih menghadapi tantangan investasi yang memerlukan dukungan kebijakan dan koordinasi lintas sektor.
Sidang yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua I Satgas P2SP diawali dengan pemaparan dari INPEX mengenai progres proyek dan kebutuhan dukungan pemerintah. INPEX menyampaikan percepatan realisasi proyek memerlukan penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar global, serta fasilitasi penurunan biaya, khususnya pada komponen rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan instalasi (engineering, procurement, construction, and installation/EPCI). Komponen EPCI disebut menjadi penentu utama nilai investasi dan ditargetkan dimulai pada awal 2027.
INPEX juga menyampaikan proyek mencatat kemajuan dengan dukungan SKK Migas, termasuk persetujuan AMDAL serta progres tahap front-end engineering design (FEED) yang berjalan sesuai rencana.
Dari sisi pemerintah, keberlanjutan proyek dinilai masih menghadapi tantangan yang perlu ditangani secara terkoordinasi. Di antaranya peningkatan penerimaan masyarakat terdampak melalui dialog intensif dan penyelesaian skema kompensasi yang berkeadilan untuk menjaga stabilitas sosial. Pemerintah juga memberi perhatian pada pengamanan serta kepastian pemanfaatan area fasilitas kelautan, termasuk untuk mendukung implementasi carbon capture and storage (CCS) sebagai bagian dari pengembangan energi berkelanjutan.
Satgas P2SP menyatakan akan menangani isu-isu tersebut secara komprehensif dan terkoordinasi. Langkah yang ditempuh mencakup koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi akar masalah serta merumuskan solusi, termasuk percepatan penyelesaian perizinan, fasilitasi koordinasi lintas sektor, serta penguatan komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.
Melalui Satgas P2SP, pemerintah juga menyoroti upaya penyelesaian berbagai hambatan, penyimpangan, dan persoalan perizinan dengan memperkuat koordinasi antara pelaku usaha dan instansi terkait. Hingga 24 Februari 2026, tercatat 92 aduan masuk melalui Kanal Debottlenecking. Lebih dari separuhnya, yakni 46 aduan, telah disidangkan dan ditindaklanjuti. Aduan tersebut mencakup perizinan usaha apotek, pendanaan industri tekstil, hingga isu strategis seperti pabrik bioetanol, proyek listrik tenaga sampah, perizinan pelayaran, dan HS code impor.
Purbaya menegaskan penyelenggaraan sidang debottlenecking tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan hambatan yang dihadapi pelapor, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan sentimen positif di kalangan dunia usaha demi memperkuat iklim usaha yang sehat.
