Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya di World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026 pukul 14.00 waktu setempat (20.00 WIB). Dalam forum tersebut, Prabowo memaparkan sejumlah capaian yang diklaim sebagai hasil implementasi kebijakan pemerintahannya selama satu tahun terakhir, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi anggaran, penegakan hukum, hingga agenda kedaulatan ekonomi.
Salah satu sorotan utama dalam pidato itu adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Prabowo menyebut Indonesia telah membangun unit dapur pelayanan yang melayani 59,8 juta orang setiap hari. Program ini, menurutnya, tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga didorong sebagai penggerak ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan lebih dari 61.000 UMKM dan penciptaan 600.000 lapangan kerja baru.
Untuk tahun 2026, Prabowo menyampaikan target distribusi MBG diproyeksikan mencapai 82,9 juta paket per hari. Ia menempatkan program tersebut sebagai bagian dari penguatan modal manusia sekaligus upaya pengentasan kemiskinan.
Di sisi tata kelola, Prabowo menyatakan pemerintah berhasil menghemat anggaran sebesar USD 18 miliar melalui pemangkasan program yang dinilai tidak produktif. Ia juga menekankan penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk penyitaan 4 juta hektare lahan tambang dan perkebunan ilegal serta pencabutan lisensi 28 korporasi besar yang melanggar hukum di lahan seluas 1 juta hektare. Dalam pidatonya, Prabowo turut menegaskan peringatan agar tidak ada pihak yang mencoba menyuap pejabat di bawah administrasinya.
Dalam agenda investasi dan kedaulatan ekonomi, Prabowo memperkenalkan Danantara sebagai sovereign wealth fund dengan aset kelolaan mencapai USD 1 triliun. Lembaga ini diposisikan untuk membiayai hilirisasi industri dan mendukung transisi energi menuju ekonomi hijau. Selain itu, ia juga menyampaikan klaim keberhasilan mencapai swasembada beras dalam satu tahun.
Prabowo juga menyinggung posisi Indonesia dalam diplomasi global. Ia menegaskan pendekatan geopolitik yang mengedepankan prinsip “seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak”. Dalam konteks pembangunan, ia menyatakan Indonesia ingin membangun ekonomi berbasis keadilan, bukan keserakahan, serta mengajak kolaborasi internasional melalui Ocean Impact Summit yang direncanakan berlangsung di Bali pada Juni 2026.
Dalam narasi yang dibangun di hadapan peserta WEF, sejumlah kebijakan tersebut digambarkan sebagai upaya menyeimbangkan agenda pertumbuhan ekonomi makro dan kesejahteraan sosial di tingkat mikro. MBG ditempatkan sebagai intervensi berbasis modal manusia, sementara efisiensi anggaran, penegakan hukum, dan pembentukan Danantara dipaparkan sebagai penguatan institusional serta struktur finansial untuk meningkatkan stabilitas dan daya tahan ekonomi.
Pidato di Davos ini sekaligus menandai reorientasi diplomasi ekonomi Indonesia yang, menurut paparan tersebut, memadukan nasionalisme ekonomi strategis dengan keterbukaan pasar yang terkendali. Pemerintah juga menyebut adanya langkah-langkah lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk digitalisasi pendidikan, renovasi lebih dari 16.000 sekolah, serta penyediaan infrastruktur pembelajaran digital.
Selain itu, disebutkan pula program cek kesehatan gratis bagi 70 juta warga sebagai bagian dari pergeseran pendekatan dari kuratif ke preventif. Seluruh agenda itu diposisikan sebagai kebijakan terintegrasi yang menyasar dimensi kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak.
Melalui paparan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa orientasi pembangunan tidak semata mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menekankan kualitas pertumbuhan dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat luas.
