Kabupaten Dompu dalam beberapa tahun terakhir ditetapkan sebagai salah satu kawasan pengembangan tebu nasional. Kebijakan ini di atas kertas membuka peluang ekonomi baru bagi desa-desa agraris di Pulau Sumbawa. Namun, di lapangan tebu belum sepenuhnya menjadi pilihan utama petani.
Associate Professor Universitas Mataram, Dr H Iwan Harsono, menilai kelayakan pengembangan tebu di Dompu dan sekitarnya—dari sudut pandang ekonomi wilayah—sangat ditentukan oleh akses pasar dan biaya transportasi. Dua faktor ini disebut lebih menentukan dibandingkan ketersediaan tenaga kerja maupun kondisi topografi.
Menurutnya, keberadaan Dompu dalam peta pengembangan tebu nasional baru akan bermakna jika rantai pasok berjalan efisien. Kedekatan dengan pabrik gula serta biaya angkut menjadi kunci, mengingat tingginya ongkos transportasi di Pulau Sumbawa dapat menggerus margin keuntungan, terutama ketika produktivitas lahan tidak optimal. Kondisi ini dinilai berbeda dengan jagung yang lebih fleksibel dari sisi distribusi dan waktu panen.
Dari sisi tenaga kerja, Iwan menilai Dompu relatif tidak bermasalah karena struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertanian. Namun, preferensi petani tidak semata ditentukan oleh ketersediaan tenaga kerja. Ia menyebut petani Dompu cenderung rasional dengan mempertimbangkan kecepatan perputaran modal dan risiko. Jagung dinilai lebih dikenal, risikonya dipahami, dan hasilnya lebih cepat.
Adapun topografi Dompu yang bervariasi—mulai dataran hingga tanah bergelombang—dinilai cukup sesuai untuk tebu. Meski demikian, perbedaan kemiringan lahan dan ketersediaan air membuat biaya produksi tidak seragam antarwilayah desa.
Dalam konteks tersebut, peran kepala desa dipandang strategis. Iwan menilai kepala desa memiliki pengetahuan mikro yang kerap tidak tertangkap dalam data statistik, seperti kondisi tanah, akses air, hingga profil tenaga kerja. Pengetahuan ini dinilai penting untuk menilai apakah tebu layak dikembangkan di suatu desa atau justru kalah bersaing dengan komoditas lain.
Iwan menekankan minat petani terhadap tebu tidak bisa dibangun hanya lewat pendekatan normatif. Insentif ekonomi perlu menjawab persoalan utama petani, seperti risiko harga, kepastian pendapatan, dan tingginya biaya awal produksi. Ia menilai jaminan harga dasar menjadi instrumen penting mengingat ketergantungan petani pada pabrik gula. Ketidakjelasan harga dan rendemen disebut kerap membuat petani kembali ke komoditas yang dianggap lebih aman.
Selain itu, skema bagi hasil yang transparan dan adil juga dinilai krusial. Banyak kepala desa di Dompu berstatus sebagai petani. Ketika manfaat ekonomi dirasakan secara proporsional, peran kepala desa sebagai penggerak dan penyampai informasi kepada petani dinilai akan lebih efektif.
Dari sisi kelembagaan, Iwan menyebut model kemitraan inti-plasma yang dikombinasikan dengan penguatan koperasi desa sebagai opsi yang paling realistis diterapkan. Dalam skema ini, pabrik gula dapat menyediakan input dan jaminan pasar, sementara petani berfokus pada produksi. Namun, agar nilai tambah tidak sepenuhnya terserap di hilir, koperasi desa perlu diperkuat untuk berperan dalam distribusi input, pengangkutan, hingga pengelolaan pascapanen.
Soal infrastruktur, jalan usaha tani disebut menjadi faktor paling menentukan daya saing tebu di Dompu. Kondisi jalan yang belum memadai di sejumlah sentra produksi membuat biaya logistik meningkat. Fasilitas pengumpulan hasil berada pada prioritas berikutnya, mengingat tebu merupakan komoditas ber-volume besar sehingga titik konsolidasi lokal dinilai dapat menekan biaya angkut sekaligus menjaga kualitas bahan baku. Irigasi tetap penting, meski dampaknya lebih terasa dalam jangka menengah.
Iwan mendorong kepala desa lebih aktif memperjuangkan kebutuhan infrastruktur melalui musrenbang desa hingga kabupaten dengan menyajikan data konkret kondisi lapangan. Untuk jangka menengah, pendekatan ekonomi berbasis klaster dinilai relevan, termasuk mendorong tumbuhnya usaha pendukung seperti penyewaan alat pertanian, jasa angkut, dan tenaga kerja terampil khusus tebu. Menurutnya, selama petani bekerja sendiri-sendiri, biaya per unit akan tetap tinggi, sementara klaster dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat posisi tawar.
Penguatan kelompok tani dan koperasi juga dinilai penting sebagai strategi pemasaran agar penjualan dilakukan secara kolektif, bukan individual. Dengan volume dan kualitas yang lebih terjaga, posisi tawar petani terhadap pabrik gula disebut dapat menjadi lebih seimbang.
Meski secara ekonomi tebu dinilai layak, Iwan mengingatkan dampak sosial tetap perlu dicermati. Konversi lahan berlebihan berpotensi mengganggu ketahanan pangan lokal jika tidak direncanakan dengan baik. Karena itu, pengukuran dampak ekonomi-sosial—seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga tani—dinilai penting sebagai dasar kebijakan berbasis data.
Iwan menutup dengan menegaskan, dengan data yang jelas kepala desa dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa pengembangan tebu bukan sekadar proyek, melainkan strategi ekonomi desa yang terukur. Ia menilai, jika peran kepala desa kuat, didukung infrastruktur memadai serta insentif ekonomi yang jelas, tebu di Dompu berpeluang menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.
