Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengedepankan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, penguatan pengendalian internal terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan serta akuntabilitas pelaksanaan anggaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Ia menyebut upaya tersebut mencakup peningkatan penerimaan negara, efektivitas pengeluaran dan belanja negara, serta pencegahan dan deteksi penyalahgunaan keuangan negara.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam Workshop Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2025 di BPK Tower, Jakarta, Senin (12/1/2025).
Menurut Airlangga, di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia diprediksi tetap solid dengan risiko resesi yang relatif rendah dibandingkan negara lain. Ia menilai hingga akhir 2025, perekonomian nasional masih menunjukkan fundamental yang kuat dan resiliensi yang terjaga, dengan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen selama tujuh tahun terakhir.
Sepanjang 2025, pemerintah menyalurkan stimulus fiskal sebesar Rp 110,7 triliun secara bertahap pada setiap kuartal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Stimulus tersebut juga diperkuat melalui sejumlah program non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), antara lain Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Belanja di Indonesia Saja (BINA), dan Every Purchase is Cheap (EPIC Sale).
Memasuki 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dengan mengandalkan sejumlah sektor prioritas. Sektor tersebut meliputi ketahanan pangan dengan alokasi Rp 164,4 triliun, ketahanan energi Rp 402,4 triliun, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 335 triliun, pendidikan Rp 757,8 triliun, serta kesehatan Rp 244 triliun.
