Sistem ekonomi Islam umumnya diterapkan di negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Namun, penerapannya tidak selalu terbatas pada negara-negara tersebut. Sejumlah negara Barat juga dinilai mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam, meski tingkat penerapannya disebut masih berada di bawah negara-negara mayoritas Islam.

Secara sederhana, sistem ekonomi Islam adalah perekonomian yang menjadikan syariat Islam sebagai landasan dasar dalam berbagai hukum dan aktivitas ekonomi yang berlaku. Dalam praktiknya, sistem ini dituntut mengakomodasi nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi, sekaligus tetap terikat pada norma yang berlaku di masyarakat.

Pemahaman tentang ekonomi Islam juga kerap disederhanakan seolah hanya berkaitan dengan bank syariah. Padahal, cakupannya lebih luas. Global Islamic Economy Indicator (GIEI), misalnya, saat menyusun peringkat negara-negara yang menerapkan ekonomi Islam tidak hanya menilai aspek keuangan. Penilaiannya juga mencakup sektor lain, seperti makanan halal, perjalanan halal, busana, media dan rekreasi halal, serta farmasi dan kosmetik halal.

Karena itu, keberadaan perbankan syariah atau pemberian izin bank syariah beroperasi di suatu negara belum otomatis membuat negara tersebut dapat disebut menerapkan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Dalam konteks ini, negara tersebut baru menerapkan keuangan syariah, yang merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam.

Meski demikian, ada negara Barat yang dinilai menerapkan prinsip Islam dalam sejumlah aktivitas perekonomian sesuai parameter penilaian GIEI. Negara yang dimaksud adalah Inggris. Disebutkan bahwa Inggris tidak hanya menerapkan ekonomi Islam di sektor keuangan atau perbankan syariah, tetapi juga merambah sektor industri lain yang termasuk dalam cakupan penilaian tersebut.