Pertumbuhan pembayaran digital, khususnya pembayaran real-time (real-time payments/RTP), semakin pesat di Asia Tenggara. Namun, penipuan serta kurangnya transparansi dalam pelacakan transaksi dan proses pengembalian dana disebut masih menjadi hambatan utama yang mengikis kepercayaan pengguna.

Gambaran tersebut tertuang dalam laporan “Meningkatkan Pembayaran Real-Time di Asia Tenggara: Keamanan, Kepercayaan, dan Jalur Baru Menuju Akses Keuangan” yang disusun melalui kolaborasi Global Finance & Technology Network (GFTN), Nextrade Group, dan Visa Economic Empowerment Institute (VEEI). Laporan ini merangkum masukan dari konsumen dan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Dalam temuan laporan itu, 94% UKM menyatakan telah menerima RTP di tempat penjualan. Selain itu, 66% menyatakan minat kuat memanfaatkan data pembayaran untuk meningkatkan keamanan serta mendukung penilaian kredit. Laporan tersebut menilai kondisi ini menempatkan Vietnam pada posisi yang baik untuk mendorong inklusi keuangan dan membuka peluang ekonomi baru, dengan catatan kolaborasi pemerintah dan pelaku sektor pembayaran diperlukan untuk membangun ekosistem yang andal, aman, dan interoperabel.

Direktur Visa Vietnam dan Laos, Dang Tuyet Dung, menyatakan kolaborasi sektor publik dan swasta di Vietnam mendorong deteksi penipuan serta membantu usaha kecil mengadopsi praktik digital yang aman. Menurutnya, upaya bersama dapat memperkuat ekosistem pembayaran dan memungkinkan pelaku usaha berkembang di lingkungan yang semakin terhubung.

Meski demikian, kekhawatiran terkait risiko tetap tinggi. Visa mencatat 52% konsumen dan 43% UKM di Vietnam mengaku khawatir terhadap penipuan, penggelapan, dan transfer salah alamat. Selain itu, 34% konsumen menyebut kesulitan melacak transaksi atau memahami proses pengembalian dana masih menjadi penghalang kepercayaan terhadap pembayaran digital.

Laporan tersebut menegaskan penipuan dan keamanan menjadi kekhawatiran utama bagi konsumen dan usaha kecil. Kecepatan transaksi digital—serta sifatnya yang sulit dibatalkan—membuat RTP menjadi sasaran menarik bagi pelaku penipuan. Konsumen dan UKM di Vietnam juga menyuarakan kekhawatiran terkait privasi data dan perbedaan tingkat perlindungan antarpenyedia layanan.

Pengguna, menurut laporan itu, menginginkan proses pengaduan yang lebih jelas dan konsisten, serta transparansi yang lebih besar dalam pelacakan transaksi. Di Vietnam, sekitar sepertiga konsumen menyatakan ragu menggunakan pembayaran digital karena kesulitan melacak transfer uang atau memahami cara memperoleh pengembalian dana.

Untuk menjawab tantangan tersebut, laporan menekankan perlunya kolaborasi erat sektor publik dan swasta—mulai dari regulator, jaringan pembayaran, bank, fintech, hingga penyedia teknologi—untuk menyelaraskan standar, berbagi informasi, dan merespons cepat ancaman yang muncul.

Laporan juga menyoroti inovasi keamanan dan perluasan akses pembiayaan. Teknologi deteksi penipuan berbasis AI, analitik perilaku, serta enkripsi token disebut menjadi perangkat penting untuk mengelola risiko tanpa memperlambat proses pembayaran. UKM di Vietnam dinilai memiliki kesiapan tinggi untuk memanfaatkan data pembayaran guna meningkatkan keamanan dan memperbaiki akses ke kredit.

Di tengah pertumbuhan RTP, Visa menyatakan terus berkolaborasi dengan bank, perusahaan fintech, dan regulator untuk meningkatkan keamanan, interoperabilitas, serta melindungi pengguna dan bisnis dari skema penipuan yang semakin canggih.

Risiko meningkat jelang akhir tahun

Pakar keamanan siber Ngo Minh Hieu, Direktur Proyek Anti-Penipuan dan anggota Asosiasi Keamanan Siber Nasional Vietnam, mengatakan periode akhir tahun kerap diiringi peningkatan risiko pembayaran akibat lonjakan volume transaksi, banyaknya program promosi, mentalitas serba cepat karena takut ketinggalan, serta kebutuhan pengguna dan UKM untuk memproses dan merekonsiliasi pembayaran. Menurutnya, transfer bank/QR secara real-time menjadi sasaran utama karena cepat dan sulit dibalikkan.

Ia menilai risiko terbesar bagi konsumen adalah transfer ke rekening yang salah atau melakukan transfer karena permintaan penipu. Setelah dana berpindah secara real time, peluang pemulihan biasanya sangat sempit, sehingga pencegahan menjadi lebih penting daripada penanganan setelah kejadian.

Ngo Minh Hieu menyarankan pengguna dan bisnis lebih waspada dalam bertransaksi digital, terutama pada akhir tahun. Untuk pengguna, ia mengingatkan agar tidak membagikan kode OTP atau kode autentikasi kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku dari bank atau layanan pelanggan. Ia juga menyarankan agar tidak mengklik tautan mencurigakan dari SMS, iklan, atau pesan media sosial, serta memprioritaskan pemeriksaan melalui aplikasi resmi.

Ia menekankan agar pengguna tidak mengunduh aplikasi berformat .apk dan tidak mengaktifkan izin aksesibilitas. Pengguna juga diminta tidak mudah percaya pada panggilan dari pihak yang mengaku sebagai lembaga pemerintah, perusahaan listrik, atau otoritas pajak melalui aplikasi seperti Zalo atau Facetime.

Saat mentransfer uang, pengguna disarankan memeriksa dengan cermat nama penerima, nomor rekening, dan bank. Jika ada pihak yang mendesak, ia menyarankan menunggu sekitar 30 detik untuk memastikan kembali seluruh informasi.

Ia juga mengingatkan potensi kode QR palsu atau yang ditimpa di konter, sehingga pengguna perlu memeriksa nama penerima sebelum mengonfirmasi. Tawaran “pengembalian dana” atau “penundaan pembayaran” yang meminta transfer bank di muka disebut sebagai tanda bahaya.

Untuk belanja online, ia menyarankan memprioritaskan kanal yang menyediakan perlindungan pembeli dan membatasi transfer ke individu yang tidak terverifikasi. Pengguna juga disarankan mengaktifkan notifikasi perubahan saldo, menetapkan batas transfer, serta membuat akun terpisah untuk kebutuhan “pengeluaran online”.

Jika mencurigai menjadi korban penipuan, pengguna diminta segera menghubungi bank atau penyedia dompet digital untuk membekukan transaksi dan meminta penyelidikan, serta menyimpan bukti seperti struk, riwayat percakapan, dan nomor telepon.

Langkah pencegahan untuk usaha kecil

Bagi usaha kecil, rekomendasi yang disampaikan antara lain menerapkan dua lapisan persetujuan untuk pembayaran atau pengembalian dana, serta menetapkan aturan verifikasi ulang jika ada perubahan nomor rekening penerima melalui panggilan telepon yang sudah tersimpan (bukan dari email atau pesan baru).

Usaha kecil juga disarankan memisahkan kanal permintaan pembayaran dengan membatasi persetujuan melalui percakapan dan memprioritaskan faktur atau pesanan yang memiliki kode referensi. Rekonsiliasi harian—mencocokkan pesanan, jumlah, dan penerima—dinilai penting untuk mendeteksi kesalahan atau transfer yang keliru sejak dini.

Untuk pembayaran online, disarankan mengaktifkan lapisan perlindungan pada gerbang pembayaran, seperti autentikasi tambahan dan pemblokiran transaksi tidak biasa berbasis perilaku. Selain itu, email bisnis perlu dilindungi dengan MFA (multi-factor authentication), pengendalian akses, serta kewaspadaan terhadap email peniruan yang mengatasnamakan “CEO/akuntan/mitra” dan meminta transfer mendesak.

Ngo Minh Hieu menambahkan pelatihan karyawan juga penting, dengan menekankan “tiga larangan”: tidak terburu-buru, tidak mengikuti instruksi di luar prosedur yang ditetapkan, dan tidak mentransfer uang tanpa verifikasi.

Ia menegaskan, merujuk temuan laporan Visa, kepercayaan masih menjadi “kendala” utama pembayaran digital. Menurutnya, penipuan pembayaran saat ini tidak hanya berbentuk peretasan, tetapi banyak terjadi melalui modus pancingan dengan peniruan identitas—mengatasnamakan bank, platform e-commerce, pengirim barang, atau layanan pelanggan—serta menciptakan situasi mendesak agar korban mentransfer uang atau menyerahkan OTP.

Ia juga menilai bisnis kecil kerap menjadi sasaran karena proses pembayaran yang lebih sederhana, lapisan persetujuan lebih sedikit, mudah percaya saat ada perubahan nomor rekening melalui pesan atau email, serta rentan terhadap penipuan faktur dan peniruan identitas mitra.