Keputusan pemerintah Indonesia untuk menghentikan impor beras di tengah penurunan harga beras dunia hingga 42 persen memunculkan beragam tanggapan. Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sekaligus pakar perdagangan internasional, Arie Kusuma Paksi, menilai kebijakan tersebut perlu dibaca dari sisi politik, ekonomi, hingga dinamika perdagangan global.
Menurut Arie, penghentian impor memiliki keuntungan politik sekaligus memberi perlindungan bagi petani karena membantu menjaga harga gabah tetap tinggi dan menekan ketergantungan pada pasokan luar negeri. Pernyataan itu ia sampaikan dalam wawancara daring pada Selasa (18/11).
Namun, ia mengingatkan adanya risiko pada level ekonomi makro jika terjadi gangguan produksi. Arie mencontohkan situasi gagal panen atau cuaca ekstrem yang dapat membuat pasokan dalam negeri terganggu. Dalam kondisi tersebut, meski harga beras global sedang turun, harga domestik bisa tetap tinggi sehingga beban tetap ditanggung konsumen.
Arie juga menilai kebijakan stop impor berpotensi mengurangi fleksibilitas Indonesia ketika cadangan beras menipis. Ia menjelaskan bahwa turunnya harga beras dunia dipengaruhi kombinasi faktor produksi dan dinamika perdagangan internasional. Setidaknya ada lima pemicu utama, yakni produksi global yang melimpah terutama dari India, pencabutan larangan ekspor beras oleh India yang meningkatkan pasokan, melemahnya permintaan impor dari negara besar termasuk Indonesia dan Filipina, persaingan ketat antar-eksportir utama seperti Thailand, Vietnam, dan Pakistan, serta menumpuknya stok global yang memicu kondisi kelebihan pasokan.
Dari perspektif geopolitik pangan, Arie menilai penghentian impor dapat sedikit meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam jangka pendek karena eksportir kehilangan salah satu pembeli utama. Meski begitu, ia menilai dampak tersebut tidak akan bertahan lama karena eksportir dapat mencari pasar alternatif. Arie mengingatkan bahwa jika suatu saat Indonesia kembali membutuhkan impor dalam kondisi darurat, harga yang dihadapi berpotensi lebih mahal.
Ketika ditanya apakah harga dunia yang rendah dapat dimanfaatkan untuk menambah cadangan, Arie mengatakan hal itu memungkinkan secara teori. Namun, ia menilai impor tambahan justru bisa kontraproduktif bila kondisi dalam negeri sedang surplus. Ia menyebut stok Bulog saat ini besar, sehingga penambahan impor berisiko menekan petani dan menambah beban penyimpanan. Ia mendorong opsi impor terbatas untuk cadangan sambil tetap melindungi petani pada masa panen.
Arie menekankan dampak kebijakan stop impor berbeda bagi petani dan konsumen. Petani diuntungkan karena harga gabah terjaga, sementara konsumen masih menghadapi harga beras eceran yang tinggi. Stabilitas harga, menurutnya, sangat bergantung pada distribusi Bulog serta efektivitas tata niaga pangan nasional.
Terkait potensi dampak pada hubungan dagang, Arie menyatakan tidak melihat kebijakan ini akan memicu konflik dagang dengan negara eksportir seperti Thailand atau Vietnam. Namun, ia memperkirakan para eksportir akan mencari pasar baru atau menegosiasikan kontrak yang lebih ketat untuk menjaga stabilitas permintaan.
Dalam jangka panjang, Arie mendorong pemerintah memperkuat strategi untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi pasar dunia. Ia menyebut sejumlah langkah yang dapat ditempuh, antara lain peningkatan produktivitas dan infrastruktur irigasi, pembenahan tata niaga dan logistik pangan, penerapan kebijakan impor berbasis indikator (rule-based), pemanfaatan cadangan regional ASEAN+3, serta menjaga keterjangkauan harga bagi rumah tangga miskin. Dengan pendekatan tersebut, ia menilai Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada pasar global, namun tetap dapat memanfaatkan harga rendah secara strategis.
