Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan sektor pariwisata tetap menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2025. Ia menyampaikan kinerja pariwisata melampaui target pemerintah, dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15,34 juta hingga akhir Desember, lebih tinggi dari target batas atas 15 juta kunjungan.
Widiyanti juga menyebut kualitas belanja wisatawan meningkat. Rata-rata pengeluaran wisatawan internasional tercatat 1.259 dolar AS per kunjungan pada tiga kuartal pertama 2025, melampaui target 1.220 dolar AS.
Dari sisi ketenagakerjaan, sektor pariwisata menyerap 25,91 juta tenaga kerja per Agustus 2025 dan ditargetkan meningkat menjadi 26,53 juta orang pada 2026. Sementara itu, penerimaan devisa pariwisata tercatat 13,82 miliar dolar AS dan diproyeksikan menembus 18,53 miliar dolar AS pada akhir tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Widiyanti dalam forum “Leaders’ Meeting: Beyond Destinations – Reimagining Indonesia’s Tourism Future” di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, di hadapan Harvard Indonesian Student Association (HISA).
Dalam paparannya, Widiyanti menilai daya saing pariwisata Indonesia bertumpu pada kekuatan fundamental sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, serta basis pariwisata berbasis komunitas yang berkembang melalui lebih dari 6.100 desa wisata. Ia menyebut lima desa wisata Indonesia telah masuk daftar desa wisata terbaik dunia versi UN Tourism.
Indonesia juga tercatat memiliki 12 UNESCO Global Geopark, 10 situs warisan dunia, serta 16 warisan budaya takbenda yang diakui UNESCO. Menurutnya, pariwisata Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu destinasi, melainkan ekosistem yang mencakup berbagai lapisan geografi, budaya, alam, dan masyarakat.
Widiyanti menjelaskan pemerintah memfokuskan pembangunan pariwisata berkelanjutan di 13 destinasi utama yang terdiri atas 10 destinasi pariwisata prioritas dan tiga destinasi regeneratif. Pendekatan ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Di luar itu, pemerintah daerah dan pelaku industri diberi ruang lebih besar untuk mengembangkan destinasi lain sesuai karakter wilayah masing-masing.
Di tengah persaingan regional, Widiyanti mengungkapkan Indonesia masih berada di peringkat kelima ASEAN berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan sepanjang Januari–November 2025. Ia menilai tantangan utama berasal dari kuatnya promosi negara tetangga seperti Thailand serta kebijakan visa Indonesia yang dinilai relatif lebih selektif.
Meski demikian, ia menyebut Indonesia mencatat pertumbuhan kunjungan tertinggi kedua di kawasan. Widiyanti juga menekankan pentingnya kesetaraan metodologi dalam membandingkan data antarnegara. Ia mencontohkan perbandingan dengan Malaysia yang perlu mengecualikan data ekskursionis yang hanya melintas singkat untuk kebutuhan harian agar perbandingan setara.
Menghadapi 2026, Kementerian Pariwisata menyiapkan lima program strategis: penguatan keamanan dan keselamatan wisata, peningkatan skala dan kualitas desa wisata, pengembangan paket wisata tematik, penguatan agenda Event by Indonesia, serta percepatan transformasi digital melalui konsep Tourism 5.0. Di sisi produk, pengembangan juga akan diperluas ke sektor seni, desain, dan tekstil, melengkapi pengembangan gastronomi, wellness, dan wisata bahari untuk membidik segmen wisatawan menengah atas.
Widiyanti mengakui masih ada lima persoalan struktural yang menjadi pekerjaan rumah untuk memperkuat daya saing pariwisata nasional. Pertama, konektivitas, terutama transportasi udara dan laut. Pemerintah disebut tengah meninjau ulang sejumlah regulasi, menyiapkan skema insentif bagi maskapai, serta mendorong penambahan armada pesawat yang sempat berkurang signifikan setelah pandemi agar harga tiket domestik lebih kompetitif.
Kedua, kebijakan visa. Pemerintah, menurut Widiyanti, tengah mencari keseimbangan antara penerimaan negara dari biaya visa dan manfaat ekonomi jangka panjang dari kebijakan bebas visa guna menjaga daya saing di kawasan ASEAN.
Ketiga, pengelolaan destinasi, terutama persoalan lingkungan seperti penanganan sampah yang dinilai berdampak langsung terhadap citra pariwisata. Kementerian Pariwisata mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis destinasi serta peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dan pelaku usaha. Pada saat yang sama, pemerintah juga akan memperketat standard operating procedure (SOP) untuk aktivitas wisata alam dan bahari guna menekan risiko kecelakaan dan meningkatkan rasa aman wisatawan.
Keempat, perbaikan manajemen pengunjung untuk mencegah kepadatan berlebih di destinasi populer yang berpotensi merusak lingkungan dan menurunkan kualitas pengalaman wisata.
Kelima, ketersediaan tenaga kerja pariwisata bersertifikat. Widiyanti menyatakan pemerintah akan mempercepat program sertifikasi dan peningkatan keterampilan melalui program upskilling tahunan agar kualitas layanan sejalan dengan target pengembangan pariwisata bernilai tambah tinggi.
Widiyanti menyatakan optimistis pariwisata dapat terus berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan jika didukung konsistensi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor. Ia menekankan pariwisata perlu memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga budaya dan lingkungan sebagai aset jangka panjang.
