Jakarta, 30 November 2025 — Menjelang penutupan tahun 2025, kondisi perekonomian Jakarta dinilai relatif stabil. Pada Triwulan III 2025, ekonomi Jakarta tumbuh 4,96% (year-on-year/yoy) dan 0,02% (quarter-to-quarter/q-to-q). Inflasi menjelang akhir tahun juga disebut masih terjaga dalam rentang target sasaran, sejalan dengan keyakinan masyarakat yang tetap berada pada level optimistis.
Dari sisi fiskal, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta dilaporkan melanjutkan tren positif. Belanja APBN terus dioptimalkan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, sementara APBD Jakarta ditopang kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan posisi surplus. Sinergi antara APBN dan APBD juga terus diperkuat untuk mendukung pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pada Oktober 2025, inflasi tahunan Jakarta tercatat 2,69%. Angka ini dipengaruhi kenaikan administered price serta beberapa komoditas, antara lain daging ayam ras dan emas perhiasan. Sejumlah indikator juga menunjukkan optimisme masih terjaga hingga akhir Oktober 2025, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di level 139,10, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) 129,90, dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) 148,29.
Hingga 31 Oktober 2025, realisasi belanja APBN tercatat 82,79% atau Rp1.599,70 triliun, meningkat 9,83% (yoy). Belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp660,03 triliun atau 83,85% dari pagu dan tumbuh 21,95% (yoy). Pada Oktober, belanja terbesar menurut K/L antara lain Kementerian Sosial sebesar Rp27,80 triliun yang mayoritas untuk perlindungan sosial; Badan Gizi Nasional Rp12,90 triliun yang mayoritas untuk kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG); serta Kementerian Pertahanan Rp12,83 triliun.
Sementara itu, belanja non K/L terealisasi Rp917,55 triliun atau 82,26% dari pagu, naik 1,71% (yoy). Penggunaan belanja non K/L terutama untuk Program Pengelolaan Belanja Subsidi serta Program Pengelolaan Belanja Lainnya. Dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) juga telah terealisasi Rp22,11 triliun atau 74,33% dari pagu, dengan pertumbuhan 67,68% (yoy).
Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan APBN hingga akhir Oktober 2025 mencapai Rp1.467,20 triliun atau 80,86% dari target. Pendapatan pajak tercatat Rp1.108,02 triliun atau 72,34% dari target, tumbuh 3,32% (yoy) dan disebut melanjutkan tren positif sejak April hingga Oktober 2025.
Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp18,43 triliun atau 70,34% dari target, terkontraksi 5,36% (yoy). Penurunan ini dikaitkan dengan turunnya bea masuk akibat insentif bea masuk nol persen untuk impor kendaraan bermotor listrik hingga Desember 2025. Di sisi lain, terdapat peningkatan penerimaan cukai yang berasal dari impor minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan etil alkohol (EA).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp338,24 triliun atau 132,14% dari target, namun terkontraksi 19,52% (yoy). Meski demikian, kontraksi disebut menipis seiring kenaikan pada beberapa komponen, termasuk PNBP Pengelolaan Aset, Piutang, dan Lelang dengan realisasi Rp656,12 miliar atau 98,73% dari target.
Di tingkat daerah, kinerja APBD Jakarta hingga 30 Oktober 2025 masih melanjutkan tren surplus, didorong kenaikan PAD. Pendapatan APBD Jakarta mencapai Rp62,39 triliun atau 73,88% dari target, tumbuh 15,97% (yoy). Peningkatan pendapatan terutama berasal dari pajak daerah, khususnya PBB-P2, PKB, pajak makanan dan/atau minuman, serta BPHTB.
Realisasi belanja APBD mencapai Rp47,96 triliun atau 55,78% dari target, tumbuh 8,85% (yoy). Komponen belanja bantuan sosial tumbuh 78,21% dengan total realisasi Rp3,35 triliun. Kenaikan ini didorong pembayaran subsidi transportasi seperti TransJakarta dan MRT, serta subsidi pangan yang ditujukan untuk membantu penguatan daya beli dan pengendalian inflasi.
Menjelang akhir 2025, penguatan ekonomi Jakarta disebut didukung kinerja konsumsi rumah tangga dan meningkatnya peran belanja pemerintah. Dalam jangka pendek, optimisme dinilai masih terjaga, meski terdapat catatan kewaspadaan terhadap potensi tekanan inflasi ke depan. Kondisi fiskal juga masih menunjukkan kebijakan ekspansif yang diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui percepatan belanja, dengan sinergi APBN dan APBD yang terus diperkuat guna menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan, dan mendorong pembangunan yang lebih merata.
