BANDARLAMPUNG – Provinsi Lampung mencatat inflasi terendah secara nasional pada Oktober 2025, yakni sebesar 0,30 persen. Dari 38 provinsi, sebanyak 37 provinsi mengalami inflasi, sementara Papua tercatat mengalami deflasi sebesar minus 0,92 persen.
Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (11/11/2025). Rapat menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti dan dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir.
Rakor itu diikuti secara virtual oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung serta instansi terkait.
Amalia menyatakan rendahnya inflasi Lampung tidak lepas dari konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berjalan efektif melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta pelaksanaan operasi pasar secara berkala.
Ia juga menyampaikan inflasi nasional hingga Oktober 2025 masih terkendali dan berada dalam rentang target 2,5 ± 1 persen.
Dalam paparan yang sama, disebutkan sejumlah provinsi mencatat inflasi di atas batas atas target nasional, antara lain Sumatera Barat 3,87 persen, Riau 3,85 persen, Sulawesi Tengah 3,60 persen, dan Aceh 3,58 persen.
Selain perkembangan inflasi, BPS turut memaparkan kondisi ekonomi nasional. Pada triwulan III 2025, perekonomian Indonesia tumbuh 5,04 persen secara tahunan (year-on-year/y-o-y). Pertumbuhan tertinggi tercatat di Maluku Utara sebesar 39,10 persen, disusul Sulawesi Tengah 7,79 persen dan Kepulauan Riau 7,48 persen. Sementara itu, dua provinsi masih mengalami kontraksi, yakni Papua Tengah minus 16,11 persen dan Papua Barat minus 0,13 persen.
Dalam rapat tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing. Ia menegaskan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi berjalan konsisten dan efektif di seluruh Indonesia.
