Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai sistem ekonomi Pancasila memiliki peluang untuk menjadi alternatif di tingkat dunia, seiring tatanan ekonomi global yang disebutnya tengah terkoreksi akibat pandemi COVID-19.
Pernyataan itu disampaikan Bambang Soesatyo dalam webinar sekaligus bedah buku Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi, Sabtu. Ia mengatakan pandemi telah mendorong perubahan besar pada globalisasi dan tatanan ekonomi dunia menuju kondisi baru.
Menurutnya, jika globalisasi melemah, ekonomi lokal akan mengambil haluan yang lebih mandiri. Dalam konteks itu, ia menilai ekonomi Pancasila memiliki ruang untuk tampil sebagai sistem yang relevan. Ia menyebut ekonomi Pancasila sebagai sistem khas bangsa yang berbeda dari sistem ekonomi yang berlaku di berbagai negara.
Namun, Bambang Soesatyo juga menyatakan keraguannya apakah ekonomi Pancasila dapat menjawab tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, terutama ketergantungan terhadap impor. Ia menyoroti kondisi ketika biaya produksi komoditas pertanian impor, khususnya pangan, dinilai lebih murah dibanding produk dalam negeri, yang pada akhirnya memperbesar ketergantungan pada pangan impor.
Ia menilai situasi tersebut mengkhawatirkan karena Indonesia memiliki potensi besar dan disebut pernah terbukti mampu memenuhi kebutuhan pangan secara swasembada. Ia juga mencontohkan impor garam nasional yang menurutnya memprihatinkan sejak 2010 hingga 2013, ketika Indonesia mengimpor sekitar separuh kebutuhan garam nasional atau sekitar 1,5 juta ton per tahun.
Selain garam, ia menyebut impor komoditas pangan meluas ke kedelai, kacang tanah, bawang, daging, susu, hingga buah dan sayur. Ia juga menyinggung periode 2017–2018 ketika Indonesia disebut menjadi importir gula terbesar di dunia, dengan jumlah hampir 4,5 juta ton, lebih tinggi dibanding impor gula China yang disebut sekitar 4,2 juta ton.
Dalam kesempatan yang sama, peneliti senior Indef Didin Damanhuri—salah satu penulis buku tersebut—menilai era pandemi COVID-19 dapat menjadi peluang bagi negara untuk “mempancasilakan” ekonomi. Ia menyebut struktur ekonomi yang berkeadilan, tidak merusak alam, dan lebih mampu memecahkan masalah ketimpangan sebagai arah yang perlu diperkuat.
Sementara itu, penulis lainnya, Ahmad Erani Yustika, mengatakan pilar-pilar globalisasi dinilai bertabrakan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, ia mendorong dibukanya diskusi mengenai cara memitigasi globalisasi yang sudah berjalan.
Ahmad memaparkan lima pilar globalisasi, yakni efisiensi produksi dan distribusi; peningkatan perdagangan internasional; operasi perusahaan lintas negara; ketergantungan terhadap ekonomi global; serta kebebasan pergerakan modal, barang, dan jasa. Dalam pandangannya, ekonomi Pancasila menekankan agar efisiensi produksi dan distribusi diarahkan pada kesediaan berbagi sumber daya ekonomi dan teknologi, serta agar negara berkembang tidak semata menjadi pasar bagi komoditas negara maju.
Ia juga menilai operasi korporasi lintas negara tidak boleh mengganggu kedaulatan dan ruang ekonomi pelaku domestik. Selain itu, globalisasi dipandang dapat mengerdilkan upaya peningkatan kemandirian ekonomi tiap negara. Adapun kebebasan pergerakan modal, barang, dan jasa, menurutnya dapat dilakukan sepanjang menguntungkan seluruh pihak, terutama bagi kepentingan domestik.
