DAVOS, Swiss — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan elektrifikasi menjadi faktor kunci bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi industri, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dalam forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.
Anindya, yang akrab disapa Anin, menyampaikan pandangannya dalam diskusi panel bertajuk “Rise of Electro States” pada Kamis (22/1/2026) siang waktu setempat. “Bagi Indonesia, elektrifikasi benar-benar menjadi kunci bagi pertumbuhan, inovasi industri, dan juga kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan jumlah penduduk sekitar 285 juta jiwa yang mayoritas berusia muda serta pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 5% selama tiga dekade terakhir, elektrifikasi dipandang sebagai fondasi penting bagi pembangunan nasional. Menurutnya, kapasitas listrik terpasang Indonesia telah mencapai sekitar 100 gigawatt, dengan tingkat konektivitas jaringan listrik sekitar 99% di 17.000 pulau.
Meski demikian, Anin menyebut masih ada tantangan dalam pemerataan akses listrik yang andal. Sekitar 1% wilayah—mencakup kurang lebih 10.000 desa dan satu juta rumah tangga—belum sepenuhnya menikmati pasokan listrik yang stabil. “Kendala (penyediaan) jaringan menjadi isu krusial, seiring upaya Indonesia untuk meningkatkan kapasitas listrik sekaligus memastikan kualitas layanan bagi masyarakat,” katanya.
Anin menilai tantangan itu sekaligus menghadirkan peluang, terutama karena Indonesia memiliki keunggulan dari sisi demografi dan sumber daya alam. Ia menyebut Indonesia tercatat sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, serta memiliki cadangan tembaga dan silika yang signifikan. Menurutnya, kondisi tersebut mendukung agenda hilirisasi industri dan upaya menjaga keterjangkauan energi, mengingat meski Indonesia merupakan ekonomi ke-16 terbesar dunia, pendapatan per kapitanya masih berada di kisaran US$ 5.000.
Dalam konteks pengembangan teknologi dan talenta, Anin menekankan Indonesia tidak dapat berjalan sendiri. Ia menyatakan Indonesia sebagai negara non-blok dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, namun kemitraan harus saling menguntungkan dan tidak menimbulkan ketergantungan.
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi dan keberlanjutan kebijakan pemerintah. Anin menyebut PT PLN (Persero) telah menetapkan rencana penambahan 75 gigawatt kapasitas listrik baru dalam 15 tahun ke depan, dengan 75% di antaranya berasal dari energi terbarukan. Menurutnya, hal ini menarik karena Indonesia juga masih menjadi produsen energi fosil seperti batu bara serta minyak dan gas.
Dengan karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, Anin menilai pendekatan elektrifikasi konvensional tidak selalu efektif. Karena itu, pemanfaatan energi surya dan angin—terutama di wilayah timur Indonesia—dinilai semakin relevan sebagai solusi.
Anin turut menekankan perlunya kemitraan yang kuat dan terstruktur antara pemerintah dan sektor swasta. Ia menyebut sekitar 65% dari ekonomi Indonesia, senilai US$ 1,5 triliun, digerakkan oleh sektor swasta.
Dari sisi permintaan, Anin mendorong peningkatan penggunaan teknologi listrik di sektor transportasi, industri, dan digitalisasi. Ia menilai elektrifikasi transportasi publik seperti bus dan truk dapat menjadi langkah awal untuk membiasakan masyarakat terhadap manfaat kendaraan listrik, mulai dari pengurangan emisi dan kebisingan hingga efisiensi operasional.
Menurut Anin, sekitar 14% kendaraan baru di Indonesia saat ini telah menggunakan teknologi listrik dan angkanya diproyeksikan terus meningkat. Ia juga menyampaikan ambisi Indonesia untuk menjadi bagian penting dari rantai pasok global kendaraan listrik, baik untuk pasar Timur maupun Barat, dengan Eropa dipandang sebagai mitra strategis.
“Bagi 285 juta rakyat Indonesia, elektrifikasi bukan sekadar isu energi. Ini menyangkut keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Anin menutup pernyataannya.
Diskusi panel tersebut juga menghadirkan Presiden dan CEO Vestas Henrik Andersen, CEO dan Chair of the Board TenneT (Belanda) Manon van Beek, Group CEO Eskom Holdings (Afrika Selatan) Daniel “Dan” Marokane, serta pakar kebijakan iklim dan energi Universitas Oxford, Jan Rosenow, sebagai moderator.
