Indonesia memasuki 2025 dengan pijakan makroekonomi yang dinilai semakin solid. Pemerintah mengedepankan kerangka yang disebut Doktrin Stabilitas Makroekonomi Presiden Prabowo Subianto, yang menggabungkan disiplin fiskal, pengendalian inflasi, serta strategi ekspansi industri jangka panjang yang terukur. Dalam kerangka ini, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada di kisaran 5,0%–5,8%, menempatkan Indonesia sebagai salah satu ekonomi yang dinilai gesit di Asia.
Stabilitas fiskal menjadi salah satu jangkar utama. Pemerintah menargetkan defisit sekitar 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) sembari mempertahankan rasio utang publik di bawah 40%. Kebijakan ini diposisikan sebagai upaya menjaga ruang fiskal tetap sehat di tengah tekanan yang dihadapi banyak negara lain.
Chief Economist Juwai IQI Global, Shan Saeed, menilai arah kebijakan tersebut tepat sasaran. Menurutnya, disiplin fiskal dan konsistensi kebijakan membangun fondasi jangka panjang sekaligus memperkuat kepercayaan investor global terhadap stabilitas makro Indonesia.
Dalam kerangka kebijakan Presiden Prabowo, pemerintah disebut berfokus pada tiga variabel utama: stabilitas makroekonomi, tanggung jawab fiskal, dan kredibilitas pertumbuhan jangka panjang. Ketiga elemen ini dirancang untuk menjaga arah pembangunan tetap stabil sekaligus membuka ruang transformasi industri.
Dari sisi harga, inflasi Indonesia diperkirakan berada pada jalur yang dinilai sehat. Inflasi inti diproyeksikan di rentang 2,5%–3,2%, yang dikaitkan dengan kebijakan moneter Bank Indonesia yang terukur serta kondisi rantai pasok global yang semakin normal. Stabilitas harga ini dipandang penting untuk memperkuat keyakinan pelaku usaha, rumah tangga, dan investor.
Nilai tukar rupiah juga disebut menunjukkan ketahanan. Rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp15.200–16.000 per dolar AS, yang mencerminkan neraca transaksi berjalan yang solid dan manajemen devisa yang disiplin. Penerimaan komoditas yang lebih terdiversifikasi dan arus modal asing yang stabil turut disebut menopang ketahanan rupiah di kawasan. Saeed menilai stabilitas mata uang menjadi indikator penting bagi investor internasional di tengah volatilitas global.
Arus Penanaman Modal Asing (PMA/FDI) diproyeksikan meningkat sepanjang 2025, dengan estimasi mencapai USD 52–57 miliar. Investasi tersebut diperkirakan mengalir terutama ke sektor hilirisasi mineral, baterai kendaraan listrik, petrokimia, pusat data, dan manufaktur berat. Sektor manufaktur diperkirakan menyumbang sekitar 38%–42% dari total FDI, yang dibaca sebagai sinyal transformasi menuju industri bernilai tambah tinggi.
Hilirisasi disebut menjadi katalis penting dalam penguatan struktur ekonomi. Peningkatan kapasitas pengolahan nikel, tembaga, dan bauksit dinilai mendorong ekspor bernilai tambah dan mengarahkan Indonesia pada lintasan industrialisasi jangka panjang. Ekosistem industri baru ini juga ditopang pembangunan kawasan industri strategis dan meningkatnya impor barang modal.
Di sektor riil, manufaktur diproyeksikan tetap menjadi mesin pertumbuhan. Output industri diperkirakan tumbuh 4,5%–5,5%, didorong diversifikasi rantai pasok dari Asia Timur serta meningkatnya aktivitas produksi domestik. Perkembangan ini disebut sebagai salah satu komponen penting untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.
Pasar keuangan nasional turut memperkuat narasi stabilitas. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebut mendapatkan dukungan dari arus masuk investor asing, seiring kinerja perusahaan publik yang solid dan likuiditas domestik yang tetap kuat. Sementara itu, cadangan devisa diperkirakan berada pada level tinggi, yakni USD 140–145 miliar, yang dinilai dapat menjadi bantalan terhadap risiko eksternal sekaligus meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata investor internasional.
Saeed menekankan tren tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia menilai kombinasi kebijakan yang kredibel, eksekusi yang konsisten, serta komitmen pada stabilitas membuat Indonesia tampil sebagai salah satu pasar yang menarik di Asia Tenggara.
Kepercayaan investor disebut menjadi faktor penentu dalam momentum ekonomi Indonesia. Stabilitas nilai tukar, disiplin makroekonomi, pertumbuhan kapasitas manufaktur, serta rezim investasi yang semakin dipercaya dinilai memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Pemerintah menempatkan kerangka stabilitas makro sebagai fondasi untuk memperkuat fundamental dan mengarahkan pertumbuhan jangka panjang, dengan tema “Indonesia First” yang menekankan pembangunan nasional yang inklusif, stabil, dan berorientasi jangka panjang.
