Majelis Nasional Vietnam menggelar diskusi pleno pada pagi 3 Desember dalam rangka Sidang ke-10, membahas laporan komprehensif pelaksanaan resolusi Majelis Nasional periode ke-14 dan ke-15 terkait pengawasan serta interogasi khusus terhadap anggota Pemerintah.
Dalam sesi tersebut, delegasi Nguyen Thi Viet Nga (Hai Phong) menyampaikan apresiasi terhadap upaya sektor perbankan di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak. Menurutnya, langkah-langkah yang diambil telah berkontribusi pada pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar, penurunan suku bunga, dan penguatan keamanan sistem. Namun, ia menilai masih ada sejumlah isu yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan Majelis Nasional.
Salah satu sorotan adalah mekanisme kuota kredit. Para delegasi mengingatkan kembali Resolusi 62/2022 yang meminta penelitian untuk membatasi dan pada akhirnya menghapus alokasi target pertumbuhan kredit kepada masing-masing lembaga kredit. Laporan menyebut Bank Negara Vietnam telah melakukan penyesuaian menuju transparansi yang lebih besar dan memberikan otonomi lebih luas bagi sebagian lembaga kredit. Meski demikian, mekanisme kuota masih diterapkan dan dinilai belum disertai peta jalan yang jelas untuk penghapusan total, termasuk alasan mengapa setelah bertahun-tahun seruan penghapusan, belum ada jadwal waktu spesifik.
Terkait penanganan lembaga kredit lemah dan kredit macet, para delegasi menilai laporan terlalu menekankan prosedur tanpa menunjukkan hasil secara tegas. Mereka mengusulkan agar laporan memuat informasi tambahan, antara lain jumlah lembaga kredit lemah yang masih tersisa, rasio kredit macet gabungan termasuk utang yang dijual ke Vietnam Asset Management Company (VAMC), serta perkembangan penanganan kepemilikan silang dan manipulasi bank.
Para delegasi juga menyoroti program kredit yang ditargetkan, khususnya kredit perumahan sosial, yang dinilai masih lambat dalam pencairan dan belum memenuhi tuntutan Majelis Nasional. Di tengah kebutuhan yang besar, sejumlah program—termasuk paket 500 triliun VND untuk infrastruktur teknologi digital dan ekonomi hijau—dilaporkan belum dapat dicairkan karena belum tersedianya daftar proyek dari kementerian dan lembaga terkait.
Isu lain yang dibahas adalah kondisi pasar emas. Para delegasi mencatat Bank Negara Vietnam telah mengambil langkah seperti meningkatkan pasokan emas, melakukan lelang, memeriksa kegiatan usaha, serta memberikan masukan untuk amandemen Dekrit 24. Namun pasar dinilai belum stabil dan berkelanjutan, sementara selisih harga kadang meningkat tajam dan berpotensi memicu spekulasi serta manipulasi.
Nguyen Thi Viet Nga mendorong agar laporan menganalisis akar masalah dan menyusun peta jalan penataan kembali pasar emas setelah amandemen Dekrit 24. Tujuannya adalah mengurangi monopoli, meningkatkan persaingan sehat, dan mencegah fluktuasi harga emas memengaruhi stabilitas ekonomi makro, sebagaimana berulang kali diminta Majelis Nasional.
Berdasarkan rangkaian isu tersebut, para delegasi mengusulkan agar Bank Negara Vietnam segera menerbitkan pedoman terperinci setelah perubahan Dekrit 24, secara terbuka mengungkapkan peta jalan penataan pasar emas guna memastikan persaingan yang adil, mengurangi monopoli, dan meningkatkan transparansi. Mereka juga mengusulkan kajian kemungkinan pembentukan bursa emas terpusat dengan mekanisme pengelolaan ketat yang mendekati praktik internasional.
Di bidang kredit, Bank Negara Vietnam diminta menyusun dan melaporkan kepada Majelis Nasional peta jalan spesifik untuk secara bertahap mengurangi dan akhirnya menghapus mekanisme administratif penetapan target pertumbuhan kredit. Selama target kredit belum dihapus sepenuhnya, para delegasi menekankan perlunya menjaga stabilitas, membatasi penyesuaian pertengahan tahun, serta memperluas jumlah lembaga kredit yang diberi otonomi mengendalikan pertumbuhan kredit dalam kerangka keamanan yang ditetapkan.
Untuk program kredit perumahan sosial, perumahan pekerja, renovasi apartemen lama, dan infrastruktur teknologi digital, delegasi meminta Bank Negara Vietnam lebih proaktif memberi masukan mengenai mekanisme koordinasi lintas sektor, menyederhanakan proses penetapan prosedur dan persyaratan pinjaman, serta meninjau desain program. Jika persyaratan dinilai terlalu ketat atau mekanismenya kurang menarik, mereka mendorong adanya usulan penyesuaian agar modal tepat sasaran sesuai tujuan program.
Dalam pembahasan lain, delegasi Tran Hoang Ngan (Kota Ho Chi Minh) menilai Pemerintah telah mencerminkan hasil implementasi 16 resolusi pemantauan di berbagai bidang. Ia menekankan pentingnya Resolusi 43 tentang kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung pemulihan sosial-ekonomi, stabilitas makro, dan jaminan keamanan sosial. Namun, ia mencatat implementasinya masih menghadapi kendala prosedural; beberapa program telah diterbitkan tetapi belum dijalankan sehingga perlu diambil pelajaran.
Sejumlah delegasi juga menyampaikan keprihatinan atas dampak perubahan iklim yang menimbulkan kerusakan berat bagi masyarakat, serta berharap kebijakan ke depan diterapkan lebih efektif dan praktis. Delegasi Nguyen Thi Thuy (Thai Nguyen) mengapresiasi pendekatan serius Pemerintah dalam menerapkan resolusi pemantauan dan pengkajian, khususnya terkait praktik penghematan dan pemberantasan pemborosan.
Masih dalam rangkaian sidang, dibahas pula kebutuhan tindakan mendesak untuk menangani proyek-proyek yang terhambat dan berlarut-larut. Para delegasi menyinggung pembentukan Komite Pengarah 751 oleh Perdana Menteri untuk meninjau proyek-proyek yang terhenti di seluruh negeri, menilai penyebab, dan mengusulkan solusi. Hasil awal disebut menunjukkan efektivitas lima kebijakan spesifik dalam Resolusi 170 yang membantu sejumlah proyek melanjutkan operasi.
Para perwakilan mengusulkan agar Majelis Nasional menyetujui usulan Pemerintah dan mengeluarkan resolusi yang memungkinkan penerapan lima kebijakan spesifik dalam Resolusi 170 untuk mengatasi kesulitan proyek-proyek yang terhenti. Pemerintah daerah juga diminta segera memfokuskan upaya menyelesaikan hambatan di wilayah masing-masing setelah resolusi diterbitkan, serta menangani secara cepat apabila muncul persoalan hukum baru selama proses penyelesaian.
Dalam isu yang terkait kehidupan masyarakat etnis minoritas, delegasi Tran Nhat Minh (Nghe An) menyoroti Program Target Elektrifikasi Pedesaan, Pegunungan, dan Pulau periode 2016–2020 yang disebut hanya mencapai 18,5% dari total kebutuhan modal sebesar 30.116 miliar VND akibat kekurangan pendanaan. Sementara itu, program investasi publik elektrifikasi untuk periode 2021–2025, meski telah diajukan untuk persetujuan, belum diimplementasikan karena keterbatasan pendanaan dan regulasi.
Walau persentase rumah tangga yang memiliki listrik telah mencapai 99,74%, ia menyebut masih ada desa dan dusun yang belum teraliri listrik, sehingga memengaruhi kehidupan masyarakat, transformasi digital, serta akses layanan penting. Selain itu, terkait program relokasi penduduk di daerah rawan bencana dan sangat sulit, para delegasi mencatat hampir 21.900 rumah tangga telah direlokasi, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti lambatnya penyusunan daftar proyek, kebutuhan investasi besar, kebijakan dukungan lahan dan relokasi yang belum memadai, serta pelaksanaan yang kurang proaktif di sejumlah daerah.
Para delegasi menyarankan agar Pemerintah menyiapkan peta jalan dan solusi spesifik untuk periode 2026–2030, dengan memprioritaskan sumber daya lahan, keuangan, dan ilmu pengetahuan-teknologi bagi proyek relokasi dan pemukiman kembali di wilayah berisiko tinggi. Mereka juga meminta prioritas alokasi sumber daya yang memadai agar program elektrifikasi pedesaan, pegunungan, dan pulau dapat diselesaikan sesuai rencana, mengingat sifatnya dinilai penting dan mendesak.
