Jakarta — Peluncuran BP Danantara pada Februari 2025 diposisikan sebagai langkah pemerintah membentuk instrumen investasi negara yang mengadopsi model sovereign wealth fund. Badan ini digadang-gadang akan mengelola aset nasional secara profesional dan mandiri, sekaligus menjadi kendaraan investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Inisiatif tersebut juga dinilai memiliki keterkaitan dengan jejak sejarah ekonomi keluarga Presiden Prabowo Subianto. Kakeknya, Margono Djojohadikusumo, disebut sebagai pendiri Bank Negara Indonesia (BNI 46), bank pertama yang didirikan setelah kemerdekaan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sementara ayahnya, Prof. Soemitro Djojohadikusumo, dikenal sebagai “Begawan Ekonomi” Indonesia dan berperan dalam perumusan kebijakan ekonomi pada berbagai periode pemerintahan, dari era Soekarno hingga Soeharto.
Dengan latar belakang tersebut, tantangan yang mengemuka adalah memastikan BP Danantara berjalan sebagai badan investasi negara yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Dalam rancangan yang disampaikan, BP Danantara akan memperoleh pendanaan awal dari sejumlah sumber dana BUMN. Pendekatan ini disebut menyerupai Temasek Holdings di Singapura, yang mengelola portofolio perusahaan negara secara independen dan berbasis pasar. Namun, keterlibatan dana publik memunculkan sejumlah isu tata kelola yang krusial.
Pertama, aspek transparansi pengelolaan dana. Pengalihan dana BUMN ke BP Danantara dinilai perlu diiringi keterbukaan mengenai sumber dana, mekanisme investasi, serta laporan keuangan yang dapat diakses publik, agar tidak memicu kecurigaan dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Kedua, akuntabilitas dalam rekrutmen personalia. Kredibilitas BP Danantara dipandang bergantung pada proses perekrutan yang berbasis meritokrasi, bukan kepentingan politik atau kelompok tertentu. Dalam berbagai contoh internasional yang disebut, lembaga seperti Temasek dan GIC di Singapura maupun Norway’s Government Pension Fund Global dijalankan oleh profesional dengan rekam jejak kuat di sektor keuangan dan investasi.
Ketiga, independensi dari intervensi politik. Agar keputusan investasi efektif dan berorientasi jangka panjang, BP Danantara dinilai memerlukan tata kelola yang mencegah campur tangan politik. Struktur organisasi yang kuat serta pengawasan dari lembaga independen disebut penting untuk memastikan keputusan investasi benar-benar mengutamakan kepentingan ekonomi jangka panjang.
Dalam narasi yang diangkat, sejarah keluarga Prabowo menjadi konteks pembanding: Margono Djojohadikusumo membangun BNI untuk menopang ekonomi pascakemerdekaan, sementara Soemitro Djojohadikusumo merancang kebijakan yang ikut membentuk fondasi industri Indonesia. Kini, BP Danantara menjadi ujian baru—bukan hanya pada skala ambisi, tetapi pada kemampuan menjaga kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan melalui tata kelola serta pengawasan yang ketat.
BP Danantara disebut memiliki potensi menjadi pilar ekonomi nasional baru. Namun, keberhasilannya dinilai akan sangat ditentukan oleh komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan investasi negara.
