Jakarta – Bank Indonesia (BI) menilai perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. BI memandang kemajuan ini mempercepat perputaran uang di masyarakat, seiring transaksi yang semakin mudah dilakukan tanpa harus bertatap muka.

Pandangan tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damanyanti dalam Infobank Starting Year Forum, pada sesi Executive Lecture bertajuk Driving Financial Resilience – Anticipating Economic and Financial Outlook 2026, Kamis, 22 Januari 2026.

Destry menyebut sistem pembayaran sebagai salah satu perubahan besar yang memengaruhi aktivitas ekonomi. Menurutnya, tanpa sistem pembayaran seperti saat ini, transaksi akan lebih banyak dilakukan secara langsung sehingga laju perputaran uang menjadi lebih lambat dibandingkan pembayaran digital.

BI menilai akselerasi sistem pembayaran domestik mulai menonjol sejak peluncuran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang disebut menjadi tonggak digitalisasi pembayaran di dalam negeri.

Hingga kuartal IV 2025, jumlah merchant QRIS tercatat mencapai 42,75 juta. Dari total tersebut, 92% merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada periode yang sama, volume transaksi QRIS mencapai 5,18 miliar transaksi atau tumbuh 139,99% secara tahunan (yoy), dengan nilai transaksi Rp460,99 triliun, naik 107,22% (yoy).

Destry juga menyoroti peningkatan kecepatan transaksi dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut jumlah transaksi per kuartal meningkat signifikan, dari sekitar 600 juta transaksi pada kuartal I 2022 menjadi sekitar 1.600 juta transaksi pada kuartal IV 2025.

Selain QRIS, volume transaksi antar-bank juga disebut terus meningkat. Destry menilai perkembangan tersebut berdampak positif pada perputaran uang di masyarakat, yang pada gilirannya turut menopang aktivitas ekonomi.

Sejalan dengan itu, BI menegaskan akan terus menjadikan sistem pembayaran sebagai salah satu dari lima kebijakan utama bank sentral. Kebijakan ini berjalan bersama kebijakan moneter dan makroprudensial, serta didukung langkah pendalaman pasar uang dan kebijakan keuangan hijau.