Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi melambat pada 2026. Bank Permata memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh di kisaran 5,1% hingga 5,2% pada tahun depan.
Proyeksi tersebut lebih rendah dibanding target pemerintah dalam APBN 2026 sebesar 5,4% serta di bawah perkiraan Bank Indonesia (BI) sebesar 5,33%.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, laju pertumbuhan tahun depan berpotensi tidak setinggi asumsi pemerintah karena terhambat konsumsi rumah tangga. Ia menyebut konsumsi masih melambat, terutama setelah pergeseran fokus belanja pemerintah dari pembangunan infrastruktur pada 2024 ke program-program sosial, yang realisasinya dinilai belum merata.
“Kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan di beberapa tahun sebelumnya, yaitu adalah sektor konsumsi. Ini juga mengalami perlambatan cukup signifikan,” kata Josua dalam PIER Economic Outlook 2026, Kamis (4/12/2025).
Ia menjelaskan, pada 2024 pembangunan infrastruktur masih berjalan cukup besar. Sementara itu, pada tahun berjalan kuartal I hingga kuartal III 2025, pembangunan infrastruktur diperkirakan hanya mencapai sekitar setengah dari capaian 2024, yakni sekitar 30%–39% sedangkan saat ini hanya 7,2%, yang menurutnya mengindikasikan perlambatan signifikan.
Meski demikian, Josua menilai pertumbuhan ekonomi 2026 masih berpeluang melampaui kisaran 5,1%–5,2% apabila pemerintah mampu memaksimalkan program prioritas agar berjalan dan terserap sepenuhnya. Ia menyebut sejumlah program prioritas, seperti makan bergizi gratis (MBG), pembangunan tujuh 3 juta rumah, serta program terkait Korporasi Merah Putih.
Karena itu, ia menekankan ekspansi fiskal tetap perlu dilakukan secara terukur untuk menjaga stabilitas, sambil mempertahankan fokus pada program prioritas yang dinilai dapat mendorong akselerasi investasi dan konsumsi.
Josua juga menyoroti pentingnya penguatan kepentingan domestik. Menurutnya, program-program produksi perlu dirancang agar tepat sasaran dan tepat waktu, terutama untuk menyasar kelas menengah yang memiliki daya beli besar.
Di sisi lain, pemerintah diminta berhati-hati dalam meningkatkan pembiayaan, sekaligus memanfaatkan peluang pendapatan negara yang dinilai belum tergarap optimal, seperti pajak karbon dan individual pajak transportasi.
Pada aspek investasi, ia menilai pemerintah telah memiliki satuan tugas, regulasi, serta laporan pendukung. Namun, ia mendorong optimalisasi langkah tersebut melalui penyusunan pipeline proyek lintas sektor—mulai dari keuangan, energi, digitalisasi logistik, pariwisata, hingga perumahan—disertai perhitungan risiko yang jelas agar investor memperoleh kepastian dan lebih percaya diri menanamkan modal.
Dalam pembiayaan pemerintahan, Josua menyinggung risiko pada segmen bisnis UMKM yang masih relatif tinggi dibanding segmen lain seperti konsumen maupun korporasi. Karena itu, ia menilai perlu penguatan mitigasi risiko perbankan melalui skema penjaminan, KUR, pendampingan usaha, serta optimalisasi aset produktif desa untuk meningkatkan kinerja UMKM.
Ia juga menyoroti pendalaman pasar keuangan. Meski suku bunga global sudah turun, ia menilai transmisi penurunan suku bunga ke sektor perbankan masih lambat. Menurutnya, diperlukan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah, otoritas moneter, regulator keuangan, perbankan, pelaku industri, dan masyarakat.
Josua menyatakan, bila konsep “Indonesia Incorporated” dapat dijalankan secara efektif, berbagai tantangan tersebut dapat diatasi dan prospek perekonomian Indonesia ke depan berpeluang membaik meski risiko global masih tinggi.
“Risiko global memang masih cukup tinggi, tapi kalau koordinasi pemerintah ini bisa terjalankan dengan lebih baik atau di luar perkiraan tentunya prospek ekonomi akan lebih baik lagi dari tahun lalu,” tandasnya.
