Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menandatangani Surat Edaran Nomor 06/CD-TTg tertanggal 24 Januari 2026 yang memuat serangkaian tugas dan solusi utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada 2026. Tahun ini disebut memiliki arti khusus karena menjadi tahun pertama pelaksanaan rencana pembangunan sosial-ekonomi lima tahun 2026–2030.

Dalam surat edaran tersebut, Perdana Menteri meminta seluruh tingkatan pemerintahan dan sektor terkait segera melaksanakan secara tegas dan efektif berbagai tugas yang tercantum dalam Resolusi Pemerintah No. 01/NQ-CP. Pemerintah juga diminta proaktif memantau dinamika domestik dan internasional, memperkuat analisis serta peramalan, dan merespons secara fleksibel serta tepat waktu.

Perdana Menteri menugaskan Kementerian Keuangan memimpin penyusunan Program Aksi Pemerintah untuk melaksanakan Resolusi Kongres Nasional Partai ke-14 dan menyerahkannya kepada Pemerintah sebelum 5 Februari 2026 sebagai dasar pelaksanaan terpadu di seluruh sistem.

Sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter

Di bidang fiskal, Kementerian Keuangan diminta melanjutkan kebijakan fiskal ekspansif secara rasional, terfokus, dan tepat sasaran, serta berkoordinasi erat dengan kebijakan moneter dan kebijakan makroekonomi lainnya. Penekanan juga diberikan pada penguatan disiplin keuangan dan anggaran, memastikan penerimaan yang akurat, memadai, dan tepat waktu, memperluas basis pajak, serta memerangi penghindaran pajak, terutama pada e-commerce, layanan makanan, dan ritel.

Pemerintah menargetkan pendapatan anggaran negara pada 2026 meningkat setidaknya 10% dibandingkan perkiraan pendapatan 2025. Di saat yang sama, kebijakan pengurangan dan perpanjangan pajak, biaya, serta sewa tanah akan tetap diterapkan untuk mendukung masyarakat dan dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah.

Pemanfaatan utang publik dan defisit anggaran diminta dilakukan secara efektif dalam batas aman untuk memobilisasi sumber daya investasi, termasuk penerbitan obligasi pemerintah bagi proyek nasional utama dan bidang prioritas seperti sains dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital. Pemerintah juga mengarahkan langkah tegas untuk mengembangkan pasar saham dan pasar obligasi korporasi yang stabil, aman, dan sehat sebagai saluran permodalan jangka menengah dan panjang.

Di bidang moneter, Bank Negara Vietnam ditugaskan mengelola kebijakan moneter secara proaktif, fleksibel, cepat, dan efektif, serta berkoordinasi erat dengan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan, menjaga stabilitas makro, mengendalikan inflasi, dan memastikan keseimbangan utama.

Arahan mencakup pengelolaan suku bunga dan nilai tukar sesuai perkembangan makro dan tujuan kebijakan moneter, pengelolaan pasar valuta asing secara ketat, serta stabilisasi nilai Dong Vietnam. Lembaga kredit diminta mengejar pertumbuhan kredit yang aman dan efisien dengan mengarahkan aliran pembiayaan ke sektor produksi dan bisnis, bidang prioritas, dan pendorong pertumbuhan, sekaligus mengendalikan kredit pada sektor berisiko.

Program kredit sesuai arahan pemerintah—termasuk untuk perumahan sosial, investasi infrastruktur, teknologi digital, serta dukungan produksi, pengolahan, dan konsumsi beras berkualitas tinggi—diminta dilanjutkan. Bank Negara Vietnam juga diminta menangani lembaga kredit yang lemah, menjalankan restrukturisasi bank komersial yang berada dalam pengawasan khusus, memperkuat penanganan kredit macet, serta membatasi munculnya kredit macet baru.

Selain itu, Bank Negara Vietnam diminta menyelesaikan berkas penelitian, evaluasi, dan peninjauan terkait usulan pembentukan bursa atau perusahaan pialang emas nasional, lalu melaporkannya kepada Komite Tetap Pemerintah pada Januari 2026.

Peran BUMN dan percepatan investasi publik

Perdana Menteri meminta kelompok ekonomi dan perusahaan milik negara memainkan peran utama dengan meningkatkan kapasitas manajemen dan efisiensi produksi-bisnis, serta berupaya mencapai pertumbuhan output atau pendapatan 10% atau lebih pada 2026. Mereka juga diminta mempercepat proyek infrastruktur utama yang sudah ditetapkan dan terus mengusulkan proyek investasi baru.

Investasi publik ditekankan sebagai penggerak utama. Kementerian Keuangan bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diminta segera menyusun perkiraan dan menyelesaikan rencana modal 2026 untuk program target nasional agar dapat diajukan kepada Perdana Menteri guna alokasi dan distribusi anggaran pada Februari 2026.

Pemerintah juga mendorong pemantauan dan percepatan alokasi rinci rencana modal investasi publik, percepatan pencairan sejak awal tahun, serta upaya mencapai tingkat pencairan 100% sesuai ketetapan Perdana Menteri. Hambatan seperti pembebasan lahan dan pasokan bahan bangunan diminta ditangani secara tegas, termasuk realokasi dana dari proyek yang lambat ke proyek yang pencairannya baik.

FDI, proyek terhenti, dan penguatan landasan hukum

Pemerintah mengarahkan penguatan promosi dan penarikan FDI berskala besar serta berteknologi tinggi. Penyelesaian dan koordinasi untuk mengajukan resolusi kepada Politbiro terkait pengembangan ekonomi yang didanai asing diminta dipercepat, dengan prioritas proyek di sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, dan teknologi digital.

Perdana Menteri juga meminta penyelesaian resolusi tentang penghapusan kesulitan dan hambatan proyek-proyek yang terhenti dan berlarut-larut sesuai kesimpulan Politbiro dan Resolusi No. 265/2025/QH15 Majelis Nasional, untuk diserahkan kepada Pemerintah agar diundangkan sebelum 30 Januari 2026. Setelah diundangkan, pelaksanaan diminta menjadi tugas mendesak untuk membebaskan sumber daya dan memperkuat dorongan pertumbuhan, termasuk pembentukan kelompok kerja untuk memeriksa dan mengawasi implementasi di daerah.

Kementerian Perencanaan dan Investasi ditugaskan meneliti dan menyusun dokumen hukum guna memastikan landasan memadai untuk mengatasi hambatan umum dalam proyek BT, dan melaporkannya kepada Pemerintah pada Januari 2026. Kementerian ini juga diminta mengembangkan Portal Investasi Terpadu Nasional dengan basis data bersama yang digunakan bersama daerah dan portal investasi lokal, dengan target selesai pada Februari 2026.

Terobosan infrastruktur, ekspor, dan pendorong pertumbuhan baru

Di bidang infrastruktur, Kementerian Konstruksi bersama kementerian/lembaga dan daerah diminta meninjau secara menyeluruh serta mengusulkan rencana investasi untuk meningkatkan dan menyempurnakan jalan tol yang ada dan sedang dibangun agar memenuhi standar jalan tol penuh. Peninjauan dan investasi infrastruktur teknis tambahan di sepanjang rute juga diminta, dengan laporan kepada Perdana Menteri sebelum 15 Februari 2026.

Pemerintah mengarahkan pemanfaatan Dana Perumahan Nasional secara efektif dan percepatan pembangunan perumahan sosial, terutama perumahan sewa. Target 2026 adalah menyelesaikan lebih dari 110.000 unit perumahan sosial, dengan tujuan mencapai 1 juta unit pada 2028 lebih cepat dari jadwal.

Untuk transportasi rel, percepatan laporan studi kelayakan komponen 2 proyek kereta api Lao Cai–Hanoi–Hai Phong diminta dilakukan, dengan upaya memulai pembangunan beberapa item kunci pada kuartal II 2026. Pemerintah juga meminta penyelesaian survei dan desain jalur kereta yang menghubungkan kawasan dan internasional, serta beberapa bagian kereta cepat Utara–Selatan.

Di sektor udara dan maritim, pemerintah mengarahkan penelitian dan pelaksanaan fase 2 Bandara Internasional Long Thanh, memastikan kemajuan Bandara Internasional Gia Binh dan proyek Bandara Tho Chu (An Giang), serta melaksanakan proyek pelabuhan transshipment internasional Can Gio, pelabuhan Hon Khoai, dan sejumlah pelabuhan laut potensial lainnya.

Di sektor pertanian, Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup diminta menerapkan solusi untuk mendorong produksi dan restrukturisasi pertanian, disertai penguatan riset, penerapan sains dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital. Pemerintah menekankan pengembangan pertanian, kehutanan, dan perikanan terpadu bernilai tambah berbasis keunggulan lokal, dengan prinsip modern, efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sekaligus menjamin ketahanan pangan nasional.

Kementerian tersebut juga diminta menyiapkan kondisi produksi untuk musim semi-musim dingin dan musim paceklik awal tahun, serta menyusun rencana pengaturan produksi, panen, dan pasokan yang sesuai permintaan pasar. Informasi mengenai volume produksi dan musim panen di daerah diminta dibagikan kepada pelaku ekspor, rantai distribusi, dan ritel untuk mendukung konsumsi yang lebih teratur.

Kementerian Kehakiman ditugaskan menyusun resolusi tentang pengurangan dan penyederhanaan prosedur administrasi serta kondisi bisnis dan menyerahkannya kepada Pemerintah pada Januari 2026.

Penguatan konsumsi domestik, perdagangan, dan pariwisata

Perdana Menteri meminta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan bersama pihak terkait menerapkan solusi untuk merangsang permintaan konsumen, terutama menjelang Tahun Baru Imlek; mendorong kampanye “Rakyat Vietnam menggunakan barang-barang Vietnam”; meningkatkan produksi dan mencegah gangguan pasokan barang kebutuhan pokok; memperkuat pengendalian harga dan stabilisasi pasar; serta menindak pelanggaran hukum harga, penimbunan, dan praktik penetapan harga tidak wajar.

Upaya pemberantasan penyelundupan, penipuan perdagangan, barang palsu, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual juga ditekankan. Pemerintah turut mengarahkan peningkatan kualitas layanan, terutama makanan, akomodasi, dan pariwisata domestik, serta penguatan promosi untuk menarik wisatawan internasional.

Program Aksi Pemerintah untuk melaksanakan Kesimpulan No. 207-KL/TW tertanggal 10 November 2025 tentang perlindungan hak konsumen diminta disusun dan diserahkan sebelum 15 Februari 2026. Pemerintah juga meminta penyelenggaraan Pameran Musim Semi pada awal Februari 2026 tanpa penundaan.

Dalam perdagangan luar negeri, pemerintah mengarahkan penguatan promosi perdagangan, diversifikasi pasar ekspor, dan pembangunan merek produk Vietnam berkualitas tinggi. Pemerintah juga meminta pemanfaatan efektif 17 perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani serta negosiasi perjanjian baru dengan Amerika Latin, Timur Tengah, dan Pakistan, termasuk perluasan pasar baru seperti Halal, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika.

Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup bersama kementerian/lembaga dan daerah diminta melanjutkan penghapusan hambatan dalam penanganan penangkapan ikan ilegal, dengan target mencabut “kartu kuning” Komisi Eropa pada April 2026.

Pendorong pertumbuhan baru dan pusat keuangan internasional

Perdana Menteri meminta terobosan pada pendorong pertumbuhan baru. Kementerian Sains dan Teknologi ditugaskan mempercepat pelaksanaan proyek sains dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital yang telah dialokasikan anggaran negara, termasuk menyelesaikan hambatan agar pelaksanaan Resolusi No. 57-NQ/TW dari Politbiro berjalan efektif.

Kementerian Pendidikan dan Pelatihan diminta meneliti dan mengembangkan mekanisme terobosan untuk pengembangan universitas nasional, perguruan tinggi unggulan, dan program riset teknologi strategis sebagai fondasi sumber daya manusia jangka panjang. Pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan 100 sekolah berasrama multi-tingkat di desa perbatasan serta persiapan dimulainya pembangunan 148 sekolah yang tersisa pada 2026.

Di sektor jasa keuangan, Perdana Menteri menginstruksikan Kementerian Keuangan, Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh dan Da Nang, serta lembaga terkait untuk segera mengoperasikan dan memanfaatkan Pusat Keuangan Internasional di Vietnam. Pemerintah menargetkan penyelesaian keputusan mengenai mekanisme dan kebijakan khusus, aturan kerja Dewan Eksekutif, serta aturan operasional pusat tersebut paling lambat Januari 2026. Surat edaran juga memuat arahan untuk melakukan uji coba pengoperasian bursa mata uang kripto dan menarik modal investasi dari lembaga keuangan global, bank, serta dana investasi.