Bank Vietnam untuk Kebijakan Sosial (Vietnam Bank for Social Policies/VBSP) menjalankan program kredit kebijakan untuk mendukung rumah tangga miskin, hampir miskin, rumah tangga yang baru keluar dari kemiskinan, serta kelompok penerima manfaat kebijakan lainnya. Pelaksanaan program ini mengikuti arahan Pemerintah Pusat dan bimbingan komite serta otoritas Partai di tingkat lokal, dengan penekanan pada transparansi, ketepatan sasaran penerima, dan pencapaian tujuan program.
VBSP disebut terus memperluas sumber modal kredit kebijakan, baik dari sisi skala maupun cakupan. Sumber pendanaan berasal dari mobilisasi modal Pemerintah Pusat, anggaran daerah yang dititipkan, serta dana yang dihimpun dari masyarakat. Dukungan pembiayaan ini digunakan untuk mendorong pengurangan kemiskinan dan pembangunan sosial-ekonomi, termasuk membantu warga mengembangkan produksi pertanian, peternakan, budidaya tanaman buah, industri pedesaan, dan usaha jasa guna meningkatkan pendapatan serta taraf hidup.
Di Provinsi Son La pada 2025, VBSP menyalurkan pinjaman kepada 32.218 nasabah dengan fokus pada program-program yang dinilai kunci dan praktis. Penyaluran tersebut mencakup pinjaman bagi 4.921 rumah tangga miskin, 2.734 rumah tangga hampir miskin, dan 1.694 rumah tangga yang baru keluar dari kemiskinan. Selain itu, 7.344 rumah tangga yang bergerak di bidang produksi dan bisnis di daerah kurang beruntung juga menerima dukungan pembiayaan.
Program air bersih dan sanitasi pedesaan dilaporkan berjalan efektif dengan 8.879 penerima pinjaman. VBSP juga mendukung 16 siswa kurang mampu melalui pinjaman pendidikan, termasuk delapan siswa yang menempuh bidang STEM, yang disebut berkontribusi pada investasi sumber daya manusia berkualitas untuk masa depan.
Dana kredit kebijakan tersebut turut dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja bagi lebih dari 6.000 pekerja serta dukungan bagi 74 pekerja untuk bekerja di luar negeri melalui kontrak sementara. Dalam sektor produksi, pinjaman preferensial mendorong perluasan kegiatan pertanian dan peternakan, antara lain pemeliharaan 53.450 kerbau dan sapi, serta lebih dari 4.000 babi indukan dan babi penggemukan. Tercatat pula investasi lebih dari 5.000 juta VND untuk peternakan, unggas, dan budidaya perikanan.
Di bidang tanaman, warga menanam pohon buah-buahan dan merehabilitasi kebun yang terbengkalai di lahan lebih dari 46.420 hektar. Selain itu, 58.610 juta VND digunakan untuk membeli mesin dan peralatan bagi produksi, bisnis, jasa, dan perdagangan skala kecil.
Salah satu ciri operasional VBSP adalah penyaluran pinjaman melalui jaringan kelompok simpan pinjam yang dikaitkan dengan peran organisasi sosial-politik yang mendapat penugasan. Mekanisme ini dinilai mempercepat penyaluran modal sekaligus mendorong pengawasan berbasis komunitas, sehingga meningkatkan kesadaran penggunaan dana pinjaman secara tepat dan efektif. VBSP menyebut kualitas kredit kebijakan terus membaik, dengan tingkat kredit bermasalah yang terkendali pada level rendah, sehingga mendukung keamanan dan keberlanjutan modal negara.
Lebih jauh, kredit kebijakan dipandang berkontribusi pada pencapaian tujuan jaminan sosial. Melalui pinjaman preferensial, VBSP menilai banyak rumah tangga miskin dan rentan terbantu untuk memperbaiki kehidupan, mengurangi risiko jatuh kembali ke kemiskinan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan Partai dan Negara. Program ini juga disebut menjadi salah satu solusi untuk mempersempit kesenjangan pembangunan antarwilayah, mendorong kesetaraan sosial, dan menjaga stabilitas politik serta sosial.
Ke depan, VBSP menyatakan akan terus menyesuaikan pelaksanaan kredit kebijakan dengan orientasi dan strategi pembangunan sosial-ekonomi, termasuk memberikan masukan kepada komite Partai dan otoritas lokal terkait alokasi modal yang dititipkan. Bank juga berencana memperkuat penyebaran informasi dan membimbing masyarakat agar memanfaatkan pinjaman secara efektif. Penguatan keterkaitan kredit kebijakan dengan alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan model produksi yang terhubung sepanjang rantai nilai, disebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi investasi, mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan memperkuat jaminan sosial.
