Federal Reserve (The Fed) kembali memangkas suku bunga acuan (federal funds rate) sebesar 25 basis poin (bps) pada Rabu, 10 Desember 2025 waktu Amerika Serikat. Dengan keputusan tersebut, suku bunga acuan berada pada kisaran 3,5%–3,75%, menandai fase pelonggaran kebijakan moneter AS setelah periode pengetatan agresif pada 2022–2023 untuk meredam lonjakan inflasi pascapandemi dan guncangan harga komoditas global.

Sejumlah analis memproyeksikan The Fed masih memiliki ruang untuk melanjutkan pemangkasan suku bunga secara bertahap pada 2026, dengan kelipatan 25 bps, sepanjang data inflasi dan pertumbuhan ekonomi AS bergerak sejalan dengan target dan ekspektasi. Sebagai ekonomi terbesar dunia dengan dolar AS berstatus mata uang cadangan utama, perubahan arah kebijakan suku bunga The Fed kerap memicu dampak lanjutan ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dampak tersebut umumnya mengalir melalui beberapa jalur utama, mulai dari perubahan imbal hasil global dan selisih yield, pergerakan nilai tukar dan arus modal portofolio, hingga perubahan harga komoditas serta sentimen pasar. Dalam konteks Indonesia, implikasi penurunan suku bunga The Fed dapat dibaca dari empat sisi: inflasi, pasar modal, arah suku bunga Bank Indonesia, dan kinerja perpajakan.

Jejak pengaruh The Fed dalam dinamika global

Dalam sejarahnya, The Fed dibentuk pada 1913 melalui Federal Reserve Act sebagai respons atas rangkaian krisis perbankan di AS, dengan mandat awal menyediakan likuiditas darurat dan menstabilkan sistem keuangan. Pada era Depresi Besar 1930-an, kebijakan moneter yang dinilai terlambat dan terlalu ketat kerap disebut sebagai salah satu faktor yang memperdalam kontraksi ekonomi.

Memasuki akhir 1970-an hingga awal 1980-an, The Fed di bawah Paul Volcker menaikkan suku bunga hingga di atas 15% untuk menekan inflasi tinggi. Kebijakan yang dikenal sebagai “Volcker Shock” memang meredam inflasi AS, tetapi juga mendorong lonjakan biaya pinjaman global dan memicu krisis utang di sejumlah negara berkembang.

Pada 1990-an hingga awal 2000-an, siklus suku bunga AS berlangsung di tengah globalisasi keuangan dan liberalisasi pasar modal. Perubahan suku bunga AS, termasuk periode menjelang krisis finansial Asia 1997–1998, berkontribusi pada dinamika arus modal yang besar ke dan dari negara emerging markets, termasuk Indonesia.

Krisis finansial global 2008 menjadi tonggak berikutnya ketika The Fed memangkas suku bunga mendekati nol dan meluncurkan pelonggaran kuantitatif (quantitative easing/QE) dalam skala besar. Likuiditas global yang melimpah mengalir ke negara berkembang dan turut memengaruhi penguatan nilai tukar, penurunan yield obligasi, serta kenaikan harga aset. Namun pada 2013, sinyal pengurangan skala QE memicu gejolak “taper tantrum” yang mendorong arus keluar modal, pelemahan nilai tukar, dan kenaikan yield obligasi—termasuk dampaknya terhadap rupiah dan biaya pendanaan di Indonesia.

Setelah pandemi COVID-19, The Fed kembali menormalisasi kebijakan dengan menaikkan suku bunga secara agresif pada 2022–2023 guna meredam inflasi. Siklus tersebut kembali menekan mata uang negara berkembang dan mendorong penyesuaian suku bunga domestik di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Jalur transmisi ke Indonesia

Penurunan suku bunga The Fed cenderung menurunkan imbal hasil surat utang pemerintah AS, sehingga selisih imbal hasil antara aset berdenominasi rupiah dan dolar AS dapat melebar. Kondisi ini dapat membuat aset keuangan Indonesia terlihat lebih menarik secara relatif.

Dari sisi nilai tukar dan arus modal, suku bunga AS yang lebih rendah berpotensi menurunkan daya tarik dolar AS untuk instrumen jangka pendek, mendorong investor global mencari imbal hasil lebih tinggi di negara berkembang. Arus modal masuk ke pasar obligasi dan saham berpotensi mendukung penguatan atau stabilitas rupiah.

Selain itu, suku bunga yang lebih rendah di AS dapat mendukung aktivitas ekonomi global. Jika pertumbuhan global menguat, permintaan terhadap komoditas ekspor Indonesia seperti batubara, CPO, dan nikel berpeluang meningkat, yang pada gilirannya menopang kinerja ekspor dan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Di saat yang sama, komunikasi kebijakan The Fed—termasuk proyeksi suku bunga—membentuk ekspektasi pasar dan memicu penyesuaian harga aset sejak dini, termasuk di Indonesia.

Implikasi bagi inflasi Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, inflasi Indonesia disebut relatif terjaga dalam kisaran sasaran Bank Indonesia. Penurunan suku bunga The Fed berpotensi memberi dukungan tambahan bagi stabilitas inflasi, terutama melalui kanal nilai tukar. Tekanan terhadap dolar AS yang mereda dan peluang penguatan rupiah dapat mengurangi tekanan imported inflation dari barang impor seperti BBM, pangan, dan bahan baku industri.

Namun, risiko tetap ada. Jika pelonggaran The Fed mendorong pemulihan ekonomi global yang kuat, harga komoditas energi dan pangan dunia bisa naik dan menekan inflasi domestik melalui kelompok volatile foods maupun administered prices. Dalam kondisi ini, koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia dinilai penting untuk mengendalikan ekspektasi inflasi.

Dampak ke pasar modal

Secara historis, penurunan suku bunga The Fed kerap dipandang positif bagi pasar keuangan negara berkembang. Di pasar saham, suku bunga global yang lebih rendah dapat menurunkan cost of equity dan meningkatkan valuasi teoritis saham melalui penurunan tingkat diskonto. Sektor yang peka terhadap suku bunga, seperti perbankan, properti, dan konsumsi, berpotensi mendapat sentimen positif bila didukung fundamental domestik.

Di pasar obligasi, turunnya suku bunga The Fed dan yield US Treasury dapat membuat imbal hasil surat berharga negara (SBN) Indonesia lebih menarik secara relatif. Peningkatan permintaan SBN berpotensi menurunkan yield, yang pada akhirnya menurunkan biaya pinjaman pemerintah. Penurunan yield SBN juga dapat memengaruhi biaya pendanaan korporasi melalui pasar obligasi.

Meski demikian, volatilitas tetap perlu diantisipasi. Perubahan ekspektasi terhadap jalur suku bunga The Fed, rilis data ekonomi AS yang meleset dari perkiraan, maupun eskalasi risiko geopolitik dapat memicu pembalikan arus modal secara cepat. Karena itu, penguatan fundamental domestik, pendalaman pasar keuangan, dan komunikasi kebijakan yang kredibel menjadi faktor pendukung untuk memaksimalkan manfaatnya.

Ruang kebijakan Bank Indonesia

Penurunan suku bunga The Fed dapat mengurangi tekanan eksternal terhadap Indonesia, terutama terkait stabilitas rupiah dan arus modal. Dalam situasi tersebut, ruang kebijakan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan secara selektif dan bertahap dinilai lebih terbuka dibandingkan ketika The Fed berada pada fase pengetatan agresif.

Namun, arah kebijakan BI tetap bergantung pada faktor domestik dan risiko lain, seperti proyeksi inflasi, output gap, kondisi sektor keuangan, serta potensi risiko eksternal dari perlambatan global atau dinamika harga komoditas. Pendekatan yang disebut paling realistis adalah pelonggaran yang hati-hati, disertai pemanfaatan instrumen lain seperti kebijakan makroprudensial, intervensi nilai tukar, dan pengelolaan likuiditas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Konsekuensi ke kinerja perpajakan

Penurunan suku bunga The Fed tidak mengubah struktur perpajakan Indonesia secara langsung, tetapi dapat memengaruhi basis pajak melalui dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan profitabilitas dunia usaha. Jika lingkungan keuangan global menjadi lebih kondusif, biaya pendanaan investasi berpotensi menurun dan aktivitas ekonomi domestik dapat meningkat, yang kemudian memperluas basis pajak—baik dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Orang Pribadi, maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari konsumsi dan investasi.

Stabilitas rupiah dan inflasi yang terkendali juga dapat membantu dunia usaha dalam perencanaan keuangan dan investasi, sehingga menekan risiko kebangkrutan serta tunggakan pajak. Pemerintah, dalam konteks ini, dapat memanfaatkan momentum untuk mendorong reformasi perpajakan yang berorientasi pada perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, dan penguatan administrasi perpajakan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi dan data.

Namun terdapat sisi lain yang perlu dicermati. Bila penurunan suku bunga The Fed mencerminkan pelemahan ekonomi global yang lebih dalam, sektor ekspor dan komoditas Indonesia dapat tertekan sehingga berimbas pada penerimaan pajak dari sektor terkait. Karena itu, strategi perpajakan dituntut adaptif: memanfaatkan peluang saat siklus global mendukung, sekaligus memperkuat basis pajak domestik ketika kondisi eksternal melemah.

Prospek 2026 dan catatan kebijakan

Dengan asumsi pemangkasan suku bunga berlanjut pada 2026, lanskap kebijakan moneter global berpotensi bergerak menuju rezim suku bunga yang lebih rendah setelah periode “higher for longer”. Bagi Indonesia, situasi ini menghadirkan peluang berupa penurunan biaya pembiayaan pemerintah dan swasta serta potensi arus modal masuk ke pasar keuangan domestik.

Di sisi lain, ketidakpastian tetap membayangi, baik dari geopolitik, dinamika perdagangan internasional, maupun prospek pertumbuhan ekonomi negara-negara utama. Dalam konteks tersebut, penguatan fondasi domestik—mulai dari disiplin fiskal, stabilitas sistem keuangan, iklim investasi, hingga kualitas kelembagaan perpajakan—menjadi kunci untuk mengoptimalkan dampak pelonggaran The Fed.

Secara keseluruhan, pemangkasan suku bunga The Fed pada Desember 2025 memberi peluang berkurangnya tekanan eksternal bagi Indonesia, disertai potensi stabilitas nilai tukar dan perbaikan sentimen pasar. Namun, hasil akhirnya sangat ditentukan oleh respons kebijakan di dalam negeri, termasuk kehati-hatian moneter, koordinasi pengendalian inflasi, serta kebijakan fiskal dan perpajakan yang terukur.