Suku bunga dinilai menjadi salah satu faktor yang paling langsung memengaruhi produksi, kegiatan bisnis, dan pasar properti. Wakil Pemimpin Redaksi Surat Kabar Tien Phong, Nguyen Ngoc Tien, menyebut pasar belakangan mengalami banyak fluktuasi sehingga investor lebih berhati-hati, sementara pelaku usaha menghadapi tekanan besar terkait biaya modal dan arus kas. Dalam situasi ini, stabilitas suku bunga yang wajar dipandang penting untuk melancarkan arus modal dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ahli keuangan dan perbankan Nguyen Quang Huy menekankan suku bunga perlu dilihat dalam konteks biaya modal keseluruhan perekonomian, yang berkaitan dengan saluran penghimpunan dana dan kapasitas pengelolaan sistem perbankan. Menurutnya, ketika pasar saham dan saluran investasi lain memberikan imbal hasil yang baik, perusahaan memiliki lebih banyak pilihan pendanaan sehingga ketergantungan pada kredit bank berkurang. Kondisi ini membantu bank menyeimbangkan biaya dana dan menjaga suku bunga pada tingkat yang dinilai wajar.
Ia juga menilai arus kas dari sektor perumahan masih menjadi sumber daya penting yang berkontribusi pada stabilitas likuiditas sistem. Ketika aliran modal berjalan efisien, bank memiliki ruang lebih besar untuk mengelola dan mengendalikan biaya, yang pada akhirnya mendukung upaya menstabilkan suku bunga. Untuk pasar properti, suku bunga diperkirakan akan berangsur stabil dalam waktu dekat, meski tetap dibutuhkan regulasi yang fleksibel dari otoritas terkait.
Dari sisi perbankan, paket kredit disebut semakin dirancang fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan yang beragam. Wakil Direktur Divisi Perbankan Pribadi TPBank, Nguyen Khanh Phuc, menyatakan suku bunga mengambang saat ini berada di kisaran sekitar 13,4% hingga 13,8% per tahun. Namun, ia menegaskan akses pembiayaan tidak semata soal “mudah atau sulit”, melainkan bergantung pada kemampuan peminjam memenuhi kriteria kredit.
Phuc merinci sejumlah standar dasar yang diterapkan, antara lain pendapatan stabil yang menjamin kemampuan membayar kembali, arus kas masa depan yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan, agunan yang sah secara hukum, riwayat kredit yang baik, serta tidak memiliki piutang macet.
Di tengah kondisi pasar, kebijakan dukungan dari pengembang juga disebut semakin beragam. Jika sebelumnya subsidi suku bunga umumnya hanya berlangsung 1–2 tahun, kini beberapa proyek menawarkan dukungan hingga 5 tahun sehingga beban finansial awal pembeli rumah dapat berkurang. Selain itu, bank memperpanjang tenor pinjaman hingga 35–40 tahun dan meningkatkan masa tenggang pembayaran pokok untuk membantu meringankan tekanan pembayaran pada fase awal.
Phuc menambahkan, pembeli rumah kini memiliki banyak sumber informasi untuk dijadikan rujukan, mulai dari bank, pengembang, hingga pakar keuangan. Ia menilai perhitungan arus kas secara proaktif, pemilihan paket pinjaman yang sesuai, serta kesiapan menghadapi skenario fluktuasi suku bunga menjadi faktor penting sebelum mengambil keputusan.
Sementara itu, Wakil Presiden Asosiasi Real Estat Vietnam, Nguyen Van Dinh, melihat adanya pergeseran tren investasi. Pembeli disebut kian memprioritaskan produk berkualitas, infrastruktur terpadu, dan ruang hunian yang baik. Sebaliknya, proyek skala kecil dengan fasilitas terbatas dinilai berangsur kehilangan daya tarik. Permintaan untuk properti hunian dan investasi jangka panjang juga disebut meningkat, yang mengindikasikan pasar bergerak ke arah yang lebih berkelanjutan.
Merespons fluktuasi suku bunga, sejumlah pengembang memperkenalkan insentif seperti subsidi suku bunga dan masa tenggang pembayaran utang selama 3–5 tahun untuk mendorong permintaan. Namun, Dinh menilai tidak ada dasar bagi penurunan harga properti yang signifikan. Ia menekankan, agar pasar berkembang stabil, perlu penguatan institusi, diversifikasi sumber modal, serta pengurangan ketergantungan pada kredit bank. Pada saat yang sama, pelaku usaha diminta mengoptimalkan biaya, sedangkan investor diimbau tetap berhati-hati dan memilih sesuai kemampuan finansial.
Aspek hukum juga menjadi salah satu sorotan utama. Direktur Departemen Pengelolaan Pasar Perumahan dan Properti Kementerian Konstruksi, Tong Thi Hanh, menyatakan amandemen Undang-Undang tentang Bisnis Properti tengah disusun dengan harapan menghadirkan terobosan kelembagaan, meningkatkan transparansi, dan menghapus hambatan. Materi ini diharapkan masuk agenda legislatif 2026 dan diajukan ke Majelis Nasional untuk disetujui tahun ini.
Perwakilan Kementerian Konstruksi menyampaikan rancangan undang-undang berfokus pada empat kelompok kebijakan utama: mendorong desentralisasi pengelolaan pasar ke daerah, menyederhanakan persyaratan bisnis, memastikan konsistensi dengan undang-undang terkait, serta menghapus hambatan praktis dalam bisnis properti dan kegiatan perantara. Salah satu orientasi yang ditekankan adalah pembangunan sistem data pasar yang “akurat, lengkap, bersih, dan dinamis” untuk mendukung transparansi harga transaksi, mencerminkan nilai pasar secara lebih tepat, dan membatasi manipulasi harga.
Berbagai pandangan dalam forum tersebut menunjukkan suku bunga tetap menjadi faktor penting bagi pasar properti, namun bukan satu-satunya penentu. Arah pasar ke depan dinilai bergantung pada koordinasi kebijakan moneter, penguatan kerangka hukum, serta kemampuan adaptasi pelaku usaha dan investor.
Dalam konteks target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas suku bunga diharapkan membantu melancarkan arus modal, menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan proyek, dan memperkuat kepercayaan pasar. Situasi ini juga dipandang menjadi peluang bagi pelaku usaha dan investor dengan kemampuan finansial kuat untuk merestrukturisasi portofolio, memperluas cadangan lahan, dan bersiap menghadapi siklus pembangunan berikutnya.
Di sisi lain, sistem perbankan disebut semakin menyelaraskan diri dengan investor jangka panjang. Sejumlah bank komersial mengindikasikan akan memprioritaskan alokasi modal dan perancangan kebijakan kredit untuk mendukung strategi investasi berkelanjutan, dibanding berfokus pada aliran modal spekulatif jangka pendek.
