Denpasar—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan tiga kondisi yang dinilai mendasari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didukung oleh ekonomi digital dan fintech. Pertama, sekitar 30% produk domestik bruto (PDB) Indonesia disebut telah berbasis digital, sementara lebih dari 55% penduduk Indonesia merupakan generasi Z dan milenial yang dikenal sebagai digital native.
Kedua, penetrasi internet di Indonesia—meski masih berada pada level rendah—mulai tumbuh sekitar 15–20%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pandemi mendorong peralihan ke ekonomi digital, baik dari sisi permintaan maupun penawaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) 2022 yang menjadi rangkaian acara G20, Jumat (11/11), di ruang konferensi Hotel Padma, Legian, Bali.
Menurut Sri Mulyani, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi digital dan fintech, pemerintah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui pembiayaan dan kurikulum studi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur digital agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
IFS 2022 mengangkat tema “Moving Forward Together The Role of Digital Finance & Fintech in Promoting Resilient Economic Growth and Financial Stability”. Diskusi dipandu Kepala Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Pandu Patria Sjahrir, dengan narasumber Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menekankan peran fintech dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan tahan banting. Ia menyebut peluang pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia sangat besar. Mengacu pada data terkini dari laporan Google, Destry mengatakan lebih dari 30% PDB Indonesia berbasis keuangan digital.
Dengan populasi sekitar 237 juta jiwa yang mayoritas berusia muda, Destry menilai potensi perkembangan teknologi informasi sangat tinggi. Perkembangan tersebut, menurutnya, turut memperluas penetrasi keuangan digital tidak hanya di perkotaan, tetapi juga hingga desa-desa, sehingga target inklusivitas ekonomi dapat dicapai lebih cepat.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan tiga pertimbangan dalam perkembangan fintech di Indonesia. Pertama, menyempitnya jarak antara inklusi dan literasi keuangan, sehingga semakin banyak masyarakat memiliki akses terhadap jasa keuangan. Kondisi ini, menurutnya, menuntut solusi yang lebih kreatif, disesuaikan, dan dapat dipercaya dari pelaku jasa keuangan.
Kedua, Mahendra menyoroti perubahan tipe layanan keuangan menuju solusi yang lebih konvergen, seperti multi apps dan super apps yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu aplikasi. Ia menyatakan diperlukan regulasi dan kebijakan yang dapat mengakomodasi perubahan tersebut. Ketiga, Mahendra menegaskan pentingnya peran regulator dalam menyediakan kepastian hukum dan layanan yang sah agar perkembangan fintech di Indonesia dapat berjalan seiring dengan dinamika yang terjadi.
