Kinerja sektor jasa keuangan di Sumatera Barat (Sumbar) mencatat capaian positif pada penutupan 2025. Di tengah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan IV-2025 yang tercatat 1,69 persen secara tahunan (year on year/yoy), industri keuangan daerah dinilai tetap stabil dan berperan sebagai penggerak ekonomi.
Kepala OJK Sumbar, Roni Nazra, menyatakan capaian tersebut mencerminkan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan. “Kinerja positif ini mencerminkan prospek pembangunan yang berkelanjutan di Sumatera Barat,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (7/2/2026).
Dari sisi perbankan, total aset perbankan di Sumbar mencapai Rp85,37 triliun atau meningkat 1,64 persen dibandingkan periode sebelumnya. Penyaluran kredit maupun pembiayaan tercatat sebesar Rp73,86 triliun dengan pertumbuhan 0,68 persen, sementara penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp58,98 triliun atau naik 5,09 persen.
Perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi. Nilai aset perbankan syariah tercatat Rp14,36 triliun atau meningkat 10,58 persen, sedangkan pembiayaan tumbuh 14,27 persen.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPRS juga membukukan kenaikan aset sebesar 11,35 persen. Dari sisi penyaluran, 71,39 persen pembiayaan disebut difokuskan kepada sektor UMKM, mempertegas peran lembaga keuangan dalam mendukung ekonomi kerakyatan di Sumbar.
Di pasar modal, minat investasi masyarakat meningkat. Berdasarkan data Single Investor Identification (SID), jumlah investor di Sumbar mencapai 291.030 orang atau tumbuh 48,68 persen. Reksa dana menjadi instrumen dengan jumlah investor terbanyak, yakni 275.780 investor. Sementara itu, jumlah investor saham meningkat 33,84 persen dan peminat Surat Berharga Negara (SBN) tumbuh 19,13 persen.
Perkembangan layanan keuangan digital juga terlihat dari kinerja fintech lending. Outstanding pinjaman tercatat Rp1,57 triliun atau meningkat 20,69 persen. Pada saat yang sama, tingkat kredit bermasalah pada indikator TWP90 turun menjadi 1,88 persen. Hingga akhir 2025, terdapat 408.031 rekening peminjam aktif yang memanfaatkan layanan tersebut.
Namun, OJK mencatat rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan naik tipis ke level 2,67 persen. Meski meningkat, angka tersebut masih berada di bawah ambang 5 persen.
Selain menjaga stabilitas industri, OJK Sumbar turut memperkuat edukasi dan perlindungan konsumen. Sepanjang 2025, OJK Sumbar melaksanakan 87 kegiatan edukasi, terdiri dari 61 kegiatan tatap muka dan 26 melalui media sosial, untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap aktivitas keuangan ilegal.
Di bidang layanan pengaduan, tercatat 640 laporan masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Isu yang dilaporkan antara lain perilaku petugas penagihan, dugaan penipuan eksternal, restrukturisasi kredit, serta persoalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Dengan sejumlah indikator yang dinilai tetap terjaga, Roni Nazra menilai stabilitas sektor jasa keuangan di Sumbar memiliki prospek positif pada 2026. Kinerja tersebut diharapkan terus mendukung pertumbuhan UMKM, memperkuat inklusi keuangan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
