Nilai tukar rupiah menyentuh level terendah sepanjang masa terhadap dolar Amerika Serikat pada Selasa (20/01), meski pada saat yang sama indeks dolar AS dilaporkan melemah. Sepanjang Januari, rupiah turun sekitar 2% terhadap dolar AS, menjadikannya mata uang berkinerja terburuk di antara mata uang pasar berkembang Asia. Secara tahunan pada 2025, rupiah tercatat merosot hingga 3,5%.
Pada perdagangan 20 Januari, rupiah mencatat rekor terendah di Rp16.985 per dolar AS. Dua hari kemudian, Kamis (22/01), rupiah menguat tipis ke Rp16.936 per dolar AS. Level ini lebih rendah dibandingkan puncak tekanan saat krisis moneter 1998, ketika rupiah sempat menyentuh Rp16.800 pada perdagangan harian (intraday).
Pelemahan rupiah terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap dua isu domestik utama: kondisi fiskal pemerintah dan persepsi terhadap independensi Bank Indonesia (BI). Secara historis, rupiah dikenal sensitif terhadap sentimen pasar global, namun faktor dalam negeri disebut turut berperan besar dalam pergerakannya selama setahun terakhir.
Dari sisi fiskal, data Januari 2026 menunjukkan defisit anggaran 2025 tercatat 2,92% dari PDB atau sekitar Rp697,1 triliun. Angka ini melampaui target 2,53% dalam APBN 2025, serta lebih besar dari proyeksi defisit 2,78% yang ditetapkan pada pertengahan 2025. Defisit tersebut disebut sebagai yang terlebar dalam dua dekade terakhir, kecuali pada masa pandemi Covid-19.
Perkembangan itu memunculkan kembali kekhawatiran mengenai keberlanjutan fiskal dan mendorong aliran modal keluar (capital outflows) dari pasar obligasi. Pada Selasa (20/01), imbal hasil (yield) obligasi pemerintah tenor 10 tahun menyentuh 6,33%, yang merupakan level tertinggi dalam beberapa bulan.
Meski defisit Indonesia dinilai masih rendah dibandingkan banyak negara lain, aturan di Indonesia membatasi defisit tahunan maksimal 3% dan utang publik maksimal 60% dari PDB. Batasan ini dipandang sebagai fondasi kepercayaan investor sejak krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an. Sebelum Presiden Prabowo Subianto menjabat pada Oktober 2024, sudah muncul spekulasi di kalangan investor dan analis mengenai kemungkinan perubahan aturan tersebut untuk memberi ruang bagi program kesejahteraan berbiaya tinggi, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) yang anggarannya disebut meningkat menjadi Rp335 triliun pada 2026, serta peningkatan anggaran pertahanan.
Tekanan pasar juga dikaitkan dengan dinamika di pasar surat utang. Tahun lalu, investor asing mencatatkan jual bersih sekitar US$6,4 miliar pada obligasi pemerintah Indonesia. Aksi jual terbesar terjadi pada September, saat Presiden Prabowo mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan menggantikannya dengan ekonom berorientasi pada pertumbuhan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Faktor lain yang turut membebani rupiah adalah kekhawatiran mengenai independensi BI. Isu ini menguat setelah keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono, masuk sebagai salah satu kandidat calon deputi gubernur BI. Thomas saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan dan disebut telah mengundurkan diri sebagai kader Partai Gerindra.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pengusulan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI merupakan pilihan dari gubernur BI. “Pengusulan Tommy (Thomas) Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI itu adalah pilihan dari gubernur BI sendiri. Nah, sehingga kalau dikatakan ada intervensi misalnya dari presiden pengusulan itu, kemudian [nyatanya] dari gubernur BI,” kata Dasco, Rabu (21/01).
Kekhawatiran atas independensi BI sebelumnya juga meningkat pada September tahun lalu, ketika BI menyatakan akan mendanai beberapa program pemerintah—seperti perumahan rakyat—dalam skema “berbagi beban” (burden sharing) dengan Kementerian Keuangan. Selain itu, parlemen dilaporkan membahas rancangan undang-undang yang memuat ketentuan untuk memperkuat peran BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan BI berulang kali membantah adanya intervensi dalam pembuatan kebijakan bank sentral. Setelah pencalonan Djiwandono, Menteri Keuangan Purbaya kembali menegaskan BI akan tetap independen dan tidak akan mendanai program pemerintah.
Dari sisi kebijakan moneter, BI berada dalam siklus pelonggaran sejak 2024 dengan memangkas suku bunga total 150 basis poin untuk mendorong pertumbuhan. BI diperkirakan mempertahankan suku bunga pada Rabu, salah satunya untuk membatasi tekanan lebih lanjut terhadap rupiah.
Selain faktor fiskal dan kebijakan, sejumlah ekonom juga menilai permintaan dolar AS yang meningkat untuk kebutuhan impor menjelang bulan puasa Ramadan—yang dimulai pada minggu ketiga Februari—turut menambah tekanan pada rupiah. Di sisi lain, rupiah juga diperkirakan menghadapi hambatan jangka pendek pada 2026 dari kebutuhan dolar musiman untuk impor dan pembayaran dividen.
Meski demikian, beberapa faktor dinilai dapat menjadi penopang. Ekonom menyebut dukungan terhadap rupiah bisa datang dari komitmen BI untuk terus melakukan intervensi di pasar guna menjaga stabilitas nilai tukar. BI memiliki cadangan devisa sebesar US$156,5 miliar pada akhir 2025, mendekati level tertinggi sepanjang masa. Cadangan ini berpotensi meningkat seiring rencana pemerintah memperketat aturan retensi pendapatan ekspor yang akan mulai berlaku. Menteri Keuangan Purbaya juga menyatakan rupiah akan menguat ke depan, sejalan dengan fundamental ekonomi yang dinilainya kuat.
Untuk dampak ke perekonomian, pelemahan rupiah sejauh ini disebut masih terbatas terhadap inflasi, yang tetap berada di ambang atau bahkan di bawah kisaran target BI sejak pertengahan 2023. Namun, pelemahan yang berkelanjutan berisiko menekan sektor yang mengimpor sebagian besar bahan baku, seperti farmasi, kosmetik, dan baja. Data BI juga menunjukkan industri manufaktur, keuangan, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan merupakan sektor swasta dengan utang luar negeri tertinggi. Meski begitu, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan dampak ekonomi dari depresiasi rupiah saat ini “minimal”.
