Departemen Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Ekonomi (Natural Resources and Economic Governance) memfokuskan kerja pada riset serta advokasi antikorupsi terkait tata kelola sumber daya alam dan sektor ekonomi bisnis. Fokus pada dua irisan isu tersebut dinilai relevan mengingat peran korporasi di sektor sumber daya alam—meliputi ekstraktif, perkebunan, kehutanan, dan perikanan—serta energi yang masih menjadi tumpuan Indonesia dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menopang penerimaan negara.

Di sisi lain, sektor sumber daya alam disebut memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi pada seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, perizinan, implementasi, hingga pengawasan. Risiko ini menjadi perhatian karena korupsi di sektor tersebut dinilai tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi memperparah kerusakan lingkungan, mempercepat eksploitasi sumber daya alam secara masif, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat yang terdampak.

Dalam konteks itu, isu integritas bisnis dan kehutanan menjadi bagian dari perhatian dalam upaya mendorong tata kelola yang lebih akuntabel pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam.