Penggabungan Badan Pengelola Kawasan Industri dari tiga provinsi—Lam Dong, Binh Thuan, dan Dak Nong—sesuai Keputusan Perdana Menteri Nomor 1668/QD-TTg, dipandang bukan sekadar penataan ulang administrasi. Langkah ini sekaligus membentuk ruang pengelolaan industri yang lebih luas, dengan karakter wilayah yang beragam dari sisi kondisi alam, tingkat perkembangan, hingga sejarah investasi.
Hingga akhir 2025, provinsi ini ditargetkan memiliki 14 dari 15 kawasan industri yang telah disetujui untuk investasi, dengan total luas hampir 3.951 hektar. Kawasan tersebut mencakup kawasan yang lebih lama beroperasi seperti Loc Son, Phu Hoi, dan Tam Thang, serta kawasan baru berskala besar seperti Son My 1, Son My 2, dan Tan Duc. Dari keseluruhan kawasan, 11 kawasan telah berinvestasi pada infrastruktur dengan total nilai hampir 4.000 miliar VND.
Saat ini, Badan Pengelola Kawasan Industri Provinsi mengelola 241 proyek, terdiri dari 57 proyek penanaman modal asing (FDI) dan 184 proyek domestik. Total modal terdaftar mencapai hampir 44.600 miliar VND dan lebih dari 514 juta USD. Tingkat hunian rata-rata tercatat hampir 54%, yang menggambarkan fase operasional dan penyelesaian sistem kawasan industri setelah penggabungan.
Meski mencatat sejumlah capaian, pengembangan kawasan industri masih menghadapi beberapa kekurangan yang dinilai perlu ditangani secara menyeluruh. Pembebasan lahan di Kawasan Industri Son My 1 dan Son My 2 masih berjalan lambat. Sejumlah kawasan industri juga belum memenuhi jadwal investasi dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, koordinasi untuk menyelesaikan konversi sewa lahan dari sewa tahunan menjadi sewa satu kali disebut belum tuntas.
Hambatan lain datang dari lambatnya pembangunan infrastruktur di luar kawasan yang menunjang operasional kawasan industri. Kondisi tersebut memengaruhi konektivitas serta kemampuan menarik investor sekunder. Di sisi pelaku usaha, beberapa perusahaan masih beroperasi dengan kapasitas menurun, mengalami penurunan pendapatan, serta menunda investasi, yang berdampak pada efektivitas kawasan industri secara keseluruhan.
Memasuki 2025, Badan Pengelola Kawasan Industri menghadapi kendala yang bersifat menahun, terutama terkait kompensasi dan pembebasan lahan di kawasan-kawasan utama. Di Kawasan Industri Tan Duc, lebih dari 290 dari 300 hektar lahan telah dibersihkan sehingga dinilai menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan untuk peresmian proyek dan menarik investasi lanjutan. Namun, Kawasan Industri Son My 1 baru membersihkan lebih dari 104,79 hektar dari total 375 hektar pada area prioritas. Sementara itu, Kawasan Industri Son My 2 fase 1 masih berada pada tahap inventarisasi dan verifikasi legalitas. Kawasan lain seperti Tuy Phong, Phan Thiet fase 2, Loc Son, Phu Hoi, dan Nhan Co 2 juga disebut masih memerlukan waktu serta solusi yang lebih komprehensif.
Dalam situasi tersebut, peran Badan Pengelola Kawasan Industri dinilai melampaui fungsi administrasi, yakni sebagai koordinator lintas sektor, penasihat kebijakan, serta penghubung tanggung jawab antartingkatan pemerintahan untuk menyiapkan landasan bagi proyek-proyek strategis.
Kepala Badan Pengelola Kawasan Industri Provinsi Lam Dong, Phan Duong Cuong, menyatakan 2025 berlangsung dalam konteks khusus karena ruang pengembangan kawasan industri sedang direstrukturisasi pascamerger, sementara tekanan untuk menarik investasi semakin meningkat. Ia menilai pemetaan yang jelas atas kesulitan terkait lahan, infrastruktur, serta tuntutan pembangunan hijau dan berkelanjutan menjadi prasyarat agar akselerasi dapat berlangsung lebih efektif mulai 2026.
Dari sisi kinerja produksi, aktivitas 166 perusahaan di kawasan industri menghasilkan pendapatan 30.117 miliar VND, dengan perkiraan omzet ekspor 673,28 juta USD. Kontribusi terhadap anggaran negara tercatat sekitar 1.201 miliar VND. Pada 2025, kawasan industri juga diproyeksikan menyerap tambahan 800 pekerja sehingga total tenaga kerja mencapai hampir 19.550 orang.
Meski tantangan masih besar, daya tarik investasi pada 2025 disebut menunjukkan sinyal positif. Sepanjang tahun, kawasan industri menarik 22 proyek baru dengan total modal terdaftar lebih dari 1.578 miliar VND dan 57,1 juta USD, melampaui rencana yang ditetapkan. Pada saat yang sama, upaya mendorong investasi dan pemeliharaan infrastruktur terus dilakukan untuk memperkuat basis produksi dan bisnis.
Dari sisi pengawasan, dewan manajemen mengevaluasi 9 proyek investasi konstruksi, menerbitkan serta menyesuaikan 20 izin konstruksi, dan memeriksa 11 proyek. Langkah tersebut diarahkan untuk mengendalikan risiko hukum dan lingkungan serta menjaga stabilitas jangka panjang.
Sejak penggabungan hingga akhir 2025, lembaga ini menerima 84 berkas prosedur administratif dan menyelesaikan 98,6% di antaranya secara benar dan tepat waktu. Seluruh prosedur dilakukan secara digital. Dalam penilaian kualitas layanan kepada warga dan pelaku usaha, lembaga tersebut memperoleh 92,21 poin.
Dalam penutupan konferensi, Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi, Nguyen Hong Hai, menyampaikan bahwa pada 2025—di tengah pelaksanaan penggabungan dan model pemerintahan daerah dua tingkat serta berbagai kesulitan produksi dan bisnis—kawasan industri provinsi dinilai tetap menjaga momentum pertumbuhan. Menurutnya, kawasan industri berkontribusi penting terhadap anggaran negara, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas pendapatan pekerja.
Ia menekankan bahwa dalam ruang pengembangan baru pascamerger, kawasan industri menjadi saluran pertumbuhan penting dan memegang peran kunci dalam target pertumbuhan dua digit provinsi pada periode mendatang. Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Pengelola Kawasan Industri diminta memanfaatkan potensi pengembangan industri secara efektif, menghapus hambatan lahan dan infrastruktur, serta menyeleksi investor dengan kapasitas, teknologi, dan visi jangka panjang.
Nguyen Hong Hai juga menyebut kehadiran bisnis di Lam Dong tidak hanya membawa modal, tetapi juga pengetahuan, teknologi, dan metode manajemen modern. Pemerintah provinsi menyatakan komitmennya untuk mendukung dan menciptakan kondisi yang paling menguntungkan bagi kawasan industri dan komunitas bisnis.
Untuk 2026, Badan Pengelola Kawasan Industri Provinsi menetapkan fokus pada peningkatan kualitas daya tarik investasi, peningkatan tingkat hunian, serta efisiensi pemanfaatan lahan industri. Arah tersebut ditujukan untuk memperkuat fondasi agar sektor industri menjadi mesin pertumbuhan utama provinsi dalam fase pembangunan berikutnya.
