Politbiro Vietnam menerbitkan Resolusi No. 79-NQ/TW tentang pengembangan ekonomi milik negara, yang menegaskan peran utama dan pengarah sektor tersebut dalam perekonomian nasional. Resolusi ini menetapkan sasaran pada 2030 agar ekonomi milik negara tumbuh pesat, dengan sekitar 50 perusahaan milik negara masuk kelompok terbesar di Asia Tenggara serta 1–3 perusahaan milik negara masuk daftar 500 perusahaan terbesar dunia.
Selain menjadi pedoman di tingkat nasional, Resolusi 79-NQ/TW dipandang sebagai kerangka kebijakan penting bagi daerah untuk menata ulang sumber daya negara. Bagi Kota Ho Chi Minh, yang disebut sebagai mesin ekonomi negara, resolusi ini dinilai relevan dalam konteks restrukturisasi sistem perusahaan milik negara setempat untuk membentuk entitas yang lebih besar dan mampu memimpin pembangunan dalam situasi baru.
Meski memiliki pasar besar dan sumber daya melimpah, hingga 1 Juli 2025 Kota Ho Chi Minh disebut belum memiliki perusahaan milik negara yang benar-benar memainkan peran utama dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur perkotaan. Pada saat yang sama, proses privatisasi dinilai berjalan lambat, dengan banyak perusahaan masih mempertahankan porsi kepemilikan negara yang tinggi sehingga konsentrasi dan pemanfaatan sumber daya dinilai belum optimal.
Dalam rencana restrukturisasi hingga akhir 2025, Kota Ho Chi Minh (sebelumnya) menargetkan privatisasi 10 dari total 46 perusahaan milik negara. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang perdagangan, jasa pariwisata, infrastruktur kawasan industri, teknik transportasi, konstruksi dan real estat, budaya, serta farmasi.
Selama proses privatisasi, pemerintah kota berencana tetap memegang 50%–65% modal dasar pada perusahaan-perusahaan tersebut untuk menjaga kendali negara di sektor penting, sekaligus membuka ruang bagi sektor swasta berpartisipasi dalam manajemen dan investasi.
Setelah perluasan ruang lingkup pembangunan melalui penggabungan dengan Binh Duong dan Ba Ria-Vung Tau, skala sistem perusahaan milik negara Kota Ho Chi Minh meningkat, termasuk dengan hadirnya perusahaan besar seperti Becamex IDC. Berangkat dari realitas operasional perusahaan milik negara di wilayah tersebut serta pengalaman model Becamex—perusahaan milik negara lokal yang beroperasi dengan mekanisme pasar dan berperan dalam pembangunan industri serta perkotaan—Ketua Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh Nguyen Van Duoc menekankan perlunya percepatan restrukturisasi untuk membentuk perusahaan milik negara yang cukup besar dan mampu menjadi “lokomotif” pertumbuhan.
Dalam rencana yang sedang dipelajari, Kota Ho Chi Minh mempertimbangkan penataan ulang puluhan perusahaan milik negara menjadi sekitar 6–7 perusahaan besar. Bidang yang dituju antara lain infrastruktur-pengembangan perkotaan, keuangan-investasi, perdagangan-jasa, serta industri-logistik. Restrukturisasi ini diarahkan untuk mengatasi persoalan lama berupa perusahaan yang terfragmentasi dan tersebar sehingga sumber daya dinilai terpencar dan kurang efektif dimanfaatkan.
Di tengah proses tersebut, kelompok perusahaan milik negara tingkat distrik dan kabupaten disebut menjadi hambatan yang perlu segera diselesaikan. Perusahaan-perusahaan ini sebelumnya banyak bergerak di utilitas publik, layanan perkotaan, pengelolaan pasar, lahan dan perumahan, serta infrastruktur skala kecil, di bawah kendali langsung Komite Rakyat Distrik. Namun penerapan model pemerintahan perkotaan di Kota Ho Chi Minh, termasuk penghapusan tingkat distrik sebagai entitas pengelola, membuat sejumlah unit menghadapi ketidakjelasan terkait badan pengatur, model organisasi, dan arah operasional.
Sejumlah ahli menilai bila tidak segera direorganisasi, kelompok perusahaan di tingkat distrik dan kabupaten berisiko terus menyebarkan sumber daya negara, menurunkan efisiensi penggunaan modal dan aset publik, bahkan memunculkan risiko kerugian. Karena itu, kebutuhan yang dinilai mendesak adalah mengklasifikasikan secara jelas perusahaan utilitas publik dan perusahaan yang berperan utama, agar mekanisme manajemen, keuangan, dan evaluasi kinerja dapat disesuaikan. Langkah ini dipandang penting untuk mendorong transisi dari model “banyak perusahaan kecil” menuju sistem korporasi dan konglomerat yang lebih kuat, sejalan dengan semangat Resolusi 79-NQ/TW.
Pelaksana Tugas Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Ho Chi Minh (HUBA) yang juga Ketua Dewan Direksi Perusahaan Investasi Keuangan Kota Ho Chi Minh (HFIC), Nguyen Ngoc Hoa, menyatakan ekonomi milik negara memiliki sumber daya penting mulai dari modal, lahan, infrastruktur, hingga instrumen keuangan. Menurutnya, isu utama bukan ekspansi tanpa batas, melainkan reorganisasi dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif.
Hoa menilai setiap kelompok perusahaan milik negara perlu diposisikan secara tepat dalam perekonomian. Untuk perusahaan utilitas publik, fokusnya adalah menyediakan layanan publik yang stabil dan efisien. Sementara perusahaan yang berperan utama, terutama di bidang infrastruktur dan keuangan, dinilai perlu memperoleh mekanisme lebih fleksibel agar dapat beroperasi mengikuti prinsip pasar dan menciptakan efek berantai bagi sektor swasta.
Dari perspektif HFIC, Hoa menyebut lembaganya memosisikan diri sebagai institusi keuangan milik Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh yang siap menjalankan penugasan sesuai fungsi perusahaan investasi keuangan. Misi inti HFIC adalah berinvestasi dan mengelola modal negara; dalam restrukturisasi, sebagian perusahaan dapat ditugaskan kepada HFIC untuk menjalankan peran pengelolaan modal.
Ia menekankan pengelolaan modal tidak berhenti pada pemantauan bisnis individual, tetapi mencakup pengorganisasian, pengintegrasian, dan penghubungan sumber daya untuk menciptakan sinergi. Ia memberi contoh, bila mengelola bisnis pertanian, HFIC dapat menghubungkannya dengan program investasi kota lain seperti perumahan sosial atau infrastruktur perkotaan guna meningkatkan nilai dan dampak aliran modal.
HFIC juga mengelola Dana Investasi Pembangunan Kota Ho Chi Minh, yang digunakan untuk program pinjaman, investasi pembangunan, serta mobilisasi sumber daya keuangan bagi proyek berskala besar. Untuk proyek infrastruktur utama seperti jalur kereta perkotaan dan metro, penggunaan instrumen mobilisasi modal seperti obligasi kota dan obligasi proyek disebut sebagai pendekatan penting.
Untuk menjalankan peran tersebut secara efektif, Hoa menyatakan HFIC perlu berbenah, mulai dari struktur organisasi hingga tata kelola, serta berpartisipasi dalam penilaian dan pemeringkatan oleh organisasi internasional. Menurutnya, peringkat kredit dibutuhkan untuk membangun kepercayaan investor agar bersedia menanamkan modal. Ia menilai hal itu memerlukan dukungan mekanisme dan kebijakan yang selaras, serta upaya internal perusahaan untuk meningkatkan kapasitas.
Di luar HFIC, komunitas perusahaan milik negara juga menaruh harapan pada dampak Resolusi 79-NQ/TW. Salah satu poin yang dinilai positif adalah dorongan desentralisasi kewenangan kepada dewan direksi di perusahaan dan badan usaha milik negara, sehingga memperluas ruang pengambilan keputusan, mempersingkat waktu pemrosesan, dan membantu perusahaan merespons perubahan pasar lebih cepat.
Seiring itu, ruang lingkup operasi perusahaan milik negara juga disebut meluas. Mereka dapat berpartisipasi dalam investasi pada perusahaan saham gabungan dan perusahaan sekuritas, sementara Dewan Anggota memperoleh otonomi lebih besar untuk memutuskan penambahan modal, pengurangan modal, atau divestasi bila diperlukan.
Hoa menilai pendekatan tersebut lebih mendekati praktik sektor swasta yang fleksibel dalam mengalokasikan sumber daya, termasuk meningkatkan modal pada bidang menjanjikan dan menyesuaikan atau melepas investasi pada proyek yang berkinerja buruk. Sebelumnya, keputusan serupa di perusahaan milik negara harus melewati beberapa tingkat peninjauan sehingga proses menjadi panjang dan mengurangi ketepatan waktu.
Ia menyebut dengan mekanisme baru, perusahaan milik negara berpeluang lebih proaktif merestrukturisasi portofolio investasi sesuai tujuan strategis, termasuk memindahkan atau melepas proyek tertentu untuk memusatkan sumber daya pada area yang dinilai lebih penting. Ia juga menyinggung pembentukan Pusat Keuangan Internasional yang diharapkan mempermudah transaksi jual beli modal dan menarik minat dana investasi.
Sejumlah ahli menilai penguatan kewenangan Dewan Anggota dapat membantu keputusan investasi dan restrukturisasi sumber daya berjalan lebih efektif, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan milik negara. Tantangan yang tersisa adalah memastikan implementasi Resolusi 79-NQ/TW berjalan sehingga benar-benar menjadi landasan bagi ekonomi milik negara untuk memainkan peran utama dalam pertumbuhan Kota Ho Chi Minh dan Vietnam ke depan.
