Penangguhan sementara pemberlakuan Dekrit 46/2026 dan Resolusi 66.13/2026 hingga 15 April melalui Resolusi 09/2026 dinilai membantu pelaku usaha menghindari gangguan serius pada rantai pasok, terutama saat puncak musim liburan Tet. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Kamar Dagang dan Industri Vietnam (VCCI), Dau Anh Tuan, dalam lokakarya bertema “Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Kebijakan dan Peraturan Baru tentang Keamanan Pangan” yang digelar VCCI pada 6 Februari.
Menurut Dau Anh Tuan, Resolusi 09/2026 yang dikeluarkan pada 4 Februari menjadi langkah yang membantu dunia usaha “terhindar dari bahaya” di tengah kekhawatiran tersendatnya pasokan bahan baku dan meningkatnya biaya pergudangan serta penyimpanan akibat perubahan aturan yang berlangsung saat implementasi Dekrit 46/2026 dan Resolusi 66.13/2026.
Situasi di lapangan sempat memicu kebingungan tidak hanya di kalangan pelaku usaha, tetapi juga pemerintah daerah. Berdasarkan survei awal oleh empat asosiasi industri, sebelum Resolusi 09 diberlakukan, sekitar 123.400 ton makanan kemasan, bahan baku, kemasan, dan bahan tambahan makanan impor tertahan di pelabuhan dan gerbang perbatasan. Sebelumnya, hampir 300.000 ton produk pertanian dan makanan segar juga dilaporkan mengalami kondisi serupa.
Meski demikian, asosiasi dan komunitas bisnis menilai penangguhan tersebut hanya bersifat sementara—diibaratkan sebagai “rem darurat”—dan tidak menyelesaikan persoalan utama jika Dekrit 46 dan Resolusi 66 tidak direvisi secara mendasar. Mereka mendorong perubahan arah kebijakan agar lebih menekankan pemeriksaan pasca-audit dan manajemen risiko.
Dalam pemaparannya, Wakil Presiden Asosiasi Bisnis Kota Ho Chi Minh sekaligus Presiden Asosiasi Makanan dan Minuman Kota Ho Chi Minh (FFA), Ly Kim Chi, menyoroti kesenjangan antara pendekatan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Ia menyebut dalam semalam, dari 25 hingga 26 Januari, banyak bisnis menghadapi dilema baru karena aturan berubah dan diterapkan mendadak. Aparat penegak di tingkat lokal pun disebut belum siap dan kekurangan panduan spesifik, sehingga banyak pengiriman tertahan di perbatasan dan pelaku usaha tidak yakin ketentuan mana yang harus diikuti untuk proses bea cukai.
FFA menilai regulasi dengan cakupan luas yang berdampak pada seluruh rantai pasok impor–produksi–distribusi pangan seharusnya disertai masa transisi yang wajar. Masa transisi dinilai penting agar lembaga pengatur dapat menyiapkan sumber daya, sementara dunia usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan diri.
Selain masalah waktu pemberlakuan, FFA juga mempertanyakan kapasitas pelaksanaan di tingkat lokal. Menurut FFA, Dekrit 46/2026 dan Resolusi 66.13/2026 menambah beban kerja yang besar bagi lembaga khusus daerah, mulai dari menilai berkas teknis yang kompleks, menentukan parameter pengujian, mengatur pengambilan sampel, mengoordinasikan inspeksi negara, hingga menerbitkan berbagai jenis sertifikat.
FFA menekankan bahwa persoalan bukan sekadar bertambahnya prosedur, tetapi juga meningkatnya kebutuhan keahlian mendalam, personel bersertifikasi, laboratorium pengujian standar, serta koordinasi antar-lembaga. Mereka khawatir jika aparat kewalahan, waktu pemrosesan akan makin panjang dan berdampak pada produksi, operasional bisnis, serta kenaikan biaya kepatuhan.
Ketua Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), Nguyen Thi Hong Minh, mengemukakan contoh pengiriman impor dari India yang telah memiliki sertifikasi organik penuh dan riwayat ekspor ke Vietnam. Namun, menurut ketentuan Dekrit 46, pengiriman tersebut tetap harus memperoleh sertifikat keamanan pangan tambahan dari badan negara pengekspor dan menjalani pengujian sampel di Vietnam. Di sisi lain, banyak laboratorium pengujian disebut belum memiliki pedoman khusus, sementara kriteria pengujian yang dipersyaratkan Kementerian Kesehatan dinilai rumit dan berbeda dari negara lain.
Regulasi juga mensyaratkan hasil inspeksi dari otoritas berwenang di negara pengekspor, sementara sejumlah negara—termasuk India—tidak menerapkan prosedur tersebut. Kondisi ini membuat pelaku usaha kesulitan memenuhi persyaratan, sehingga barang berisiko tertahan di perbatasan.
Sejumlah usulan perubahan pun disampaikan. FFA merekomendasikan agar pemerintah mengarahkan Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait untuk segera meninjau dan mengubah secara mendasar Dekrit 46 dan Resolusi 66, bukan sekadar melakukan penyesuaian teknis atau memperpanjang masa penerapan. FFA meminta fokus perubahan digeser ke manajemen risiko, memperkuat pemeriksaan pasca-inspeksi yang substansial, mengurangi prosedur pra-inspeksi yang bersifat formal, serta memastikan penerapan baru dilakukan setelah kapasitas lembaga khusus daerah dinilai dan dipersiapkan secara memadai.
Dalam jangka panjang, FFA juga menyarankan pemerintah memprioritaskan percepatan penyusunan revisi Undang-Undang Keamanan Pangan dan membangun sistem regulasi yang konsisten dan stabil.
Sementara itu, perwakilan FTA mengusulkan agar revisi Dekrit 46/2026 selaras dengan komitmen dalam perjanjian perdagangan bebas, memastikan kepatuhan pada prosedur hukum, serta mewajibkan konsultasi dengan pihak-pihak yang terdampak. Mereka juga menilai sertifikat kepatuhan standar keamanan pangan menurut CODEX yang dikeluarkan produsen pengekspor perlu dipandang sebagai bukti penting untuk menjamin kebersihan dan keamanan pengiriman, dengan hasil uji dari produsen sebagai bukti tambahan.
Perwakilan FTA menambahkan bahwa integrasi bukan hanya soal standar, tetapi juga prosedur dan proses pelaksanaan. Mereka mengusulkan agar pelaku dalam rantai pasok pangan diwajibkan memperdagangkan dan mendistribusikan produk yang telah disertifikasi memenuhi standar keamanan dan kebersihan. Penerapan aturan baru juga dinilai memerlukan masa transisi yang memadai, disertai peningkatan pelatihan dan panduan bagi petugas pengawasan perbatasan serta otoritas lokal.
