Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto bergabung dengan Board of Peace (BoP) memicu perdebatan di ruang publik. Di media sosial, langkah tersebut menuai tudingan keras, mulai dari disebut pro-Amerika hingga dinilai meninggalkan komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina.
Namun, narasi yang berkembang tidak tunggal. Sejumlah pihak menilai keputusan itu perlu dibaca sebagai bagian dari kalkulasi geopolitik dan ekonomi global yang lebih luas, bukan semata persoalan keberpihakan moral. Dalam pandangan ini, keterlibatan Indonesia di BoP justru dipandang sebagai upaya memperjuangkan kepentingan nasional dan isu-isu global—termasuk Palestina—dari jalur yang berbeda.
Perdebatan ini muncul di tengah kritik lama terhadap ketimpangan tatanan ekonomi internasional. Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa banyak negara berkembang menghadapi paradoks: kekayaan sumber daya dan peningkatan ekspor tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan nasional. Salah satu faktor yang disorot adalah capital flight, yakni aliran keluar kekayaan melalui mekanisme keuangan global yang legal namun dinilai tidak adil, ketika devisa hasil ekspor tidak sepenuhnya kembali berputar di dalam negeri.
Contoh yang dikemukakan ialah kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah untuk mendorong hilirisasi industri, yang kemudian memicu gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam kerangka itu, hukum dan institusi internasional disebut kerap menjadi arena tarik-menarik kepentingan, terutama ketika negara berkembang berupaya naik kelas menjadi produsen bernilai tambah.
Istilah “penjara finansial global” juga digunakan untuk menggambarkan sistem keuangan internasional yang dinilai bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan arena politik kekuasaan. Artikel tersebut menyinggung adanya jaringan yang disebut “The Spider’s Web”, yang menggambarkan aliran kekayaan negara berkembang ke pusat-pusat finansial dunia melalui perusahaan multinasional, skema pajak, dan utang. Dalam konteks ketegangan terhadap tatanan lama inilah Board of Peace digambarkan lahir, sebagai produk pertarungan kepentingan elite global, termasuk kritik terhadap lembaga seperti IMF dan Bank Dunia.
Masuknya Prabowo ke BoP, menurut artikel tersebut, diposisikan sebagai pendekatan realisme geopolitik: memanfaatkan ruang yang tersedia untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dari dalam forum strategis. Argumennya, absen dari meja perundingan dapat membuat sebuah negara kehilangan suara dan pengaruh dalam pengambilan keputusan global.
Di tengah tudingan bahwa Indonesia akan menjauh dari Palestina, dukungan datang dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf. Ia menyatakan dukungan terhadap keputusan Prabowo, dengan alasan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian merupakan ikhtiar agar Indonesia tidak absen dalam upaya membantu Palestina.
Yahya menilai situasi internasional sedang berada dalam masa penuh ketidakpastian, sehingga dukungan terhadap Palestina tidak cukup hanya berupa pernyataan moral dari luar. Menurutnya, diperlukan kehadiran di forum-forum strategis global, meskipun forum tersebut berpotensi dipengaruhi kepentingan besar. Ia juga mengakui adanya risiko campur tangan kepentingan Amerika Serikat maupun Israel, namun justru karena itulah Indonesia dinilai perlu hadir agar suara Palestina tidak tenggelam dan dapat menjadi penyeimbang dari dalam.
Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace pada 22 Januari 2026. Prabowo menandatangani piagam Dewan Perdamaian di sela-sela World Economic Forum di Davos, Swiss. Indonesia bergabung bersama sekitar 20 negara lain, termasuk sejumlah negara mayoritas Muslim seperti Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Artikel tersebut menekankan bahwa langkah ini tetap mengandung risiko disalahartikan atau dimanfaatkan pihak tertentu. Namun, risiko terbesar justru dinilai terletak pada sikap pasif. Dalam kesimpulannya, keputusan bergabung dengan BoP dibaca sebagai bagian dari strategi Indonesia untuk menghadapi ketimpangan sistem global sekaligus mempertahankan dukungan terhadap Palestina melalui keterlibatan langsung di ruang-ruang pengambilan keputusan internasional.
