Pemerintah mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara (minerba) pada 2025 melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi PNBP minerba tercatat sekitar Rp138,37 triliun, atau lebih dari 100 persen dari target, yang dinilai memperkuat ruang fiskal di tengah tekanan belanja dan ketidakpastian ekonomi global.
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hariyanto mengatakan capaian tersebut mulai menunjukkan dampak kebijakan hilirisasi terhadap penerimaan negara. Ia menyebut realisasi PNBP yang melampaui target menjadi salah satu indikator kontribusi hilirisasi.
“Hilirisasi sudah berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, dan realisasi PNBP yang melampaui target menjadi salah satu indikator keberhasilannya,” kata Hariyanto dalam acara Nusantara Economic Outlook di NT Tower, Jakarta Timur, Rabu (4/2/2026).
Menurut Hariyanto, kenaikan PNBP minerba tidak hanya ditopang volume produksi dan harga komoditas, tetapi juga berkembangnya proyek-proyek hilirisasi yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. Peningkatan nilai tambah tersebut, ujarnya, berdampak pada struktur penerimaan negara melalui royalti, iuran, serta kewajiban fiskal lainnya.
Dari sisi fiskal, realisasi PNBP di atas target dinilai memberi ruang tambahan bagi pemerintah untuk menjaga kesinambungan APBN. Kontribusi minerba disebut penting untuk mendukung belanja prioritas, menjaga defisit tetap terkendali, serta meredam risiko volatilitas penerimaan pajak di tengah perlambatan ekonomi global.
Hariyanto menegaskan kebijakan hilirisasi sejalan dengan mandat Kementerian ESDM untuk mendukung ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Selain memperkuat penerimaan negara, pendekatan ini dinilai dapat memperbaiki struktur industri nasional dan memperkuat basis ekonomi domestik.
“Keberadaan proyek hilirisasi juga memastikan pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri di dalam negeri, sehingga manfaat ekonominya tidak hanya tercermin pada penerimaan negara, tetapi juga pada stabilitas pasokan dan harga,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Heldy Satrya Putera, menyatakan hilirisasi berperan dalam menjaga ketahanan pertumbuhan ekonomi sekaligus menopang penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang.
“Tujuan utama hilirisasi adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam agar memberi nilai tambah maksimal, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat,” kata Heldy.
Ia menjelaskan pengolahan mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga menjadi produk antara maupun produk akhir memperkuat rantai industri dalam negeri. Aktivitas tersebut dinilai tidak hanya menarik investasi, tetapi juga memperluas basis penerimaan negara melalui aktivitas industri lanjutan.
Heldy menambahkan keterkaitan hilirisasi dengan agenda transisi energi semakin terlihat, khususnya melalui pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik. Penguatan ekosistem ini dipandang berpotensi menciptakan sumber penerimaan baru bagi negara sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Komitmen investasi yang mulai terealisasi menunjukkan hilirisasi tidak berhenti pada kebijakan, tetapi bergerak menuju penguatan ekonomi dan ketahanan fiskal nasional,” tuturnya.
Meski demikian, pemerintah menilai konsistensi kebijakan dan penguatan tata kelola menjadi kunci agar kontribusi PNBP minerba terhadap APBN berkelanjutan. Pengelolaan penerimaan yang transparan serta kepastian regulasi diharapkan dapat menjaga kepercayaan investor dan memastikan manfaat hilirisasi dirasakan dalam jangka panjang.
