Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran dan Israel dengan dukungan Amerika Serikat (AS) dinilai berpotensi menjadi guncangan eksternal serius bagi dunia usaha di Indonesia. Kekhawatiran utama muncul dari dampak penutupan Selat Hormuz terhadap jalur energi dan logistik, yang dapat mendorong kenaikan biaya dan menekan margin usaha.
Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira menyebut kawasan Timur Tengah merupakan episentrum produksi energi global. Karena itu, gangguan di wilayah tersebut—termasuk penutupan Selat Hormuz—dapat berdampak langsung pada stabilitas biaya produksi nasional.
Selat Hormuz memiliki peran penting dalam perdagangan energi dunia. Sekitar 30% pasokan minyak global melewati selat ini, sementara lebih dari 20% perdagangan LNG (gas alam cair) dunia berasal dari kawasan Timur Tengah. Di saat yang sama, Indonesia masih mengimpor sekitar 750–800 ribu barel minyak per hari, sehingga rentan terhadap gejolak harga energi global.
Di sisi lain, pemerintah AS melalui Departemen Transportasi, lewat Maritime Administration, mengimbau kapal komersial berbendera AS untuk menjauhi Selat Hormuz dan perairan di sekitarnya. Imbauan itu disampaikan menyusul dimulainya eskalasi militer yang disebut signifikan di kawasan tersebut.
Dalam peringatan maritim yang dirilis, disebutkan operasi militer telah dimulai sejak 28 Februari di Selat Hormuz, Teluk Persia, Teluk Oman, serta Laut Arab. Pemerintah AS juga memperingatkan adanya potensi serangan balasan dari pasukan Iran, dan menyarankan kapal menjauhi wilayah itu jika memungkinkan.
Sementara itu, serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran turut memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan minyak global. Iran merupakan anggota OPEC dan disebut sebagai produsen minyak terbesar keempat di kartel, dengan produksi lebih dari 3 juta barel per hari pada Januari lalu.
Risiko terbesar dinilai berkaitan dengan potensi gangguan di Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran yang vital bagi perdagangan minyak dunia. Mantan penasihat energi Gedung Putih pada era Presiden George W. Bush, Bob McNally, memperingatkan ancaman kali ini tidak bisa dianggap remeh, di tengah penilaian bahwa pasar selama ini cenderung mengabaikan risiko gangguan pasokan di kawasan tersebut.
