Washington — Amerika Serikat mendorong seluruh sekutu dan mitranya untuk meningkatkan belanja pertahanan hingga 5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dorongan itu tercantum dalam Strategi Pertahanan Nasional terbaru yang dirilis Pentagon pada Jumat lalu.
Dokumen tersebut menegaskan agenda Presiden Donald Trump bertajuk “America First” dan “Perdamaian Melalui Kekuatan”. Strategi itu juga menekankan agar sekutu mengambil tanggung jawab lebih besar atas keamanan nasional masing-masing, seiring fokus AS pada pertahanan wilayahnya sendiri dan kepentingannya di Belahan Barat.
“Kami akan mendorong agar sekutu dan mitra memenuhi standar ini di seluruh dunia, bukan hanya di Eropa,” demikian bunyi dokumen itu, merujuk pada target belanja pertahanan 5 persen PDB.
Strategi tersebut menyatakan, bila sekutu memenuhi target belanja militer bersama AS, mereka dinilai dapat membangun kekuatan kolektif untuk mencegah atau mengalahkan calon lawan di sejumlah kawasan utama dunia, termasuk menghadapi agresi secara bersamaan.
Di NATO, negara-negara anggota sebelumnya telah menyepakati komitmen untuk menaikkan belanja pertahanan hingga 5 persen PDB pada 2035. Target baru NATO mencakup 3,5 persen untuk belanja militer inti dan tambahan 1,5 persen untuk pengeluaran terkait keamanan.
Dokumen Pentagon memuji Eropa dan Korea Selatan karena meningkatkan anggaran pertahanan sejak Trump kembali menjabat. Namun, dokumen itu juga mengisyaratkan bahwa sekutu besar lain, termasuk Jepang, akan menghadapi tekanan lebih besar dari Washington.
Sejalan dengan Strategi Keamanan Nasional Gedung Putih yang dirilis pada Desember, strategi pertahanan tersebut menyoroti pesatnya pembangunan militer Tiongkok. Meski begitu, pendekatan yang ditekankan disebut bertumpu pada penangkalan melalui kekuatan, “bukan konfrontasi”.
“Presiden (Donald) Trump menginginkan perdamaian yang stabil, perdagangan yang adil, dan hubungan saling menghormati dengan Tiongkok,” bunyi dokumen tersebut.
Pemerintah AS menegaskan tujuannya bukan untuk mendominasi Beijing, melainkan mencegah Tiongkok mendominasi AS dan para sekutunya.
Sebagai bagian dari strategi itu, militer AS disebut akan membangun “pertahanan penolakan yang kuat” di sepanjang rantai pulau pertama, dari Jepang melalui Taiwan dan Filipina hingga Kalimantan, yang mengelilingi perairan pesisir Tiongkok.
Berbeda dari dokumen keamanan Gedung Putih, strategi pertahanan ini juga menyinggung Korea Utara, yang disebut sebagai ancaman militer langsung terhadap Jepang dan Korea Selatan.
