Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menggelar pertemuan dengan dunia usaha untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi dua digit serta menyampaikan apresiasi atas kontribusi sektor bisnis. Dalam pidatonya, ia menilai periode 2021–2025 berlangsung di tengah dinamika global dan regional yang kompleks, sulit diprediksi, dan belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga dunia usaha menghadapi banyak tantangan.
Ia menyebut berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari gangguan rantai pasok, penyusutan pasar, persoalan tarif, hingga bencana alam seperti badai dan banjir. Dalam situasi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pertumbuhan 10% atau lebih merupakan tujuan penting, dengan dunia usaha sebagai aktor utama untuk mencapainya.
Meski menghadapi tekanan, Perdana Menteri menyampaikan bahwa perekonomian tetap mampu melewati kesulitan dan mencatat sejumlah capaian penting di berbagai bidang berkat kebijakan serta pengelolaan yang strategis. Ia menilai capaian ini menjadi fondasi untuk mengejar pertumbuhan dua digit dan mendukung realisasi dua tujuan strategis 100 tahun. Karena itu, menurutnya, mencapai pertumbuhan rata-rata 10% atau lebih dipandang sebagai kebutuhan nasional.
Memasuki fase baru pembangunan, ia menekankan peran ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital sebagai fondasi untuk mendorong Vietnam menjadi negara maju berpenghasilan tinggi. Dalam kerangka itu, peran dunia usaha dinilai semakin penting, sekaligus menuntut pendekatan baru terhadap pendorong pertumbuhan tradisional dan penguatan pendorong pertumbuhan baru.
Perdana Menteri juga menegaskan bahwa perubahan tersebut membutuhkan kecerdasan dan upaya besar, termasuk perubahan pola pikir, metodologi, dan pendekatan. Ia menyatakan Partai dan Negara akan terus memperbaiki mekanisme, institusi, dan kebijakan. Namun, ia menekankan bahwa pelaku kunci tetaplah dunia usaha, karena kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan capaian yang diharapkan tanpa upaya nyata dari sektor bisnis.
Karena itu, ia meminta dunia usaha ditempatkan sebagai pusat pembangunan dan memainkan peran kunci, termasuk berkontribusi pada inovasi serta pengembangan institusi, demi mempercepat pembangunan yang cepat dan berkelanjutan.
Dalam diskusi, Perdana Menteri meminta fokus diarahkan pada solusi untuk mempercepat peralihan menuju model pertumbuhan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, dan transformasi digital. Targetnya antara lain mendorong lahirnya perusahaan berskala regional dan global; mengubah usaha rumah tangga menjadi perusahaan; meningkatkan usaha kecil dan menengah menjadi perusahaan besar; serta mendorong perusahaan besar menjadi perusahaan global dan transnasional.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan ekonomi digital, ekonomi hijau, serta perjanjian perdagangan bebas (FTA) untuk memperkuat posisi Vietnam dalam rantai nilai global. Selain itu, ia mendorong peningkatan kontribusi dan kedalaman partisipasi dalam ekonomi dunia, peningkatan kualitas produksi barang, penguatan kemandirian dan otonomi strategis, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia agar memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja internasional.
Menurutnya, isu-isu besar tersebut memerlukan upaya bersama seluruh pemangku kepentingan, dengan penekanan pada kecerdasan, efisiensi waktu, dan pengambilan keputusan yang tepat waktu untuk mencapai hasil terbaik. Ia menilai agar negara dapat menembus pertumbuhan dua digit, seluruh tingkatan pemerintahan, sektor, dan daerah juga perlu mencapai laju pertumbuhan dua digit, disertai semangat persatuan nasional dalam menghadapi tantangan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Cao Anh Tuan memaparkan bahwa sektor bisnis saat ini menyumbang sekitar 60% dari PDB, mempekerjakan lebih dari 16 juta pekerja, serta berperan utama dalam total perputaran impor dan ekspor. Ia menyebut perusahaan milik negara, perusahaan swasta, dan perusahaan penanaman modal asing (FDI) memainkan peran penting dan secara bertahap semakin terintegrasi.
Ia juga menyampaikan proyeksi bahwa pada akhir 2025 Vietnam akan memiliki lebih dari 1 juta bisnis aktif, meningkat lebih dari 25% dibandingkan 2020. Setelah diterbitkannya Resolusi 68, rata-rata sekitar 18.000 bisnis baru didirikan setiap bulan, naik 38% dibandingkan rata-rata empat bulan pertama tahun ini. Pada 2025, hampir 298.000 bisnis baru diperkirakan akan didirikan atau kembali beroperasi di seluruh negeri.
Menurut Tuan, total modal investasi sosial selama 2021–2025 diproyeksikan mencapai sekitar 33% dari PDB. Pada akhir 2025, kapitalisasi pasar saham diperkirakan setara sekitar 86,7% dari PDB, sementara pasar obligasi sekitar 30% dari PDB. Ia menambahkan, saat ini terdapat 564 proyek dan inisiatif konstruksi yang telah dimulai atau diselesaikan di seluruh negeri dengan total investasi sekitar 5,2 juta miliar VND, dengan porsi modal swasta hampir 75%.
Meski demikian, ia mengakui masih ada kekurangan dan tantangan, termasuk kerangka kelembagaan dan hukum yang belum segera diperbarui, reformasi desentralisasi dan pendelegasian kewenangan yang belum menyeluruh, pengurangan prosedur administratif yang belum tuntas di sejumlah wilayah, serta persoalan standar, peraturan teknis, kondisi bisnis, dan masalah hukum yang belum terselesaikan.
Dalam konteks tersebut, Tuan menilai untuk mendorong pertumbuhan dua digit dibutuhkan inovasi kuat dalam model pertumbuhan yang lebih berorientasi pada pendalaman, dengan bisnis sebagai pusat. Ia menyebut perusahaan swasta sebagai kekuatan pendorong terpenting, perusahaan milik negara perlu memainkan peran utama, dan perusahaan FDI bertindak sebagai sumber daya pelengkap.
Ia menegaskan bahwa dunia usaha bukan sekadar “target layanan” atau pelaksana kebijakan, melainkan agen pencipta pertumbuhan sekaligus peserta dalam pembentukan strategi pembangunan nasional. Karena itu, ia mendorong pelaku bisnis untuk terus menjunjung semangat perintis dan aspirasi berkontribusi bagi pembangunan.
