Jakarta — Direktur Eksekutif lembaga penelitian Kiprah, Fakhrido Susilo, menilai program makan bergizi gratis (MBG) diperlukan di tengah dinamika ekonomi global yang tidak terprediksi. Ia menyebut MBG sebagai intervensi sosial yang fundamental bagi masa depan bangsa.
Menurut Fakhrido, perdebatan mengenai MBG muncul karena ada pihak yang memandang program ini sebagai wujud kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, sementara pihak lain menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi pemborosan anggaran di tengah ketidakpastian ekonomi.
Ia menekankan bahwa tekanan ekonomi global tidak hanya dirasakan Indonesia. Sejumlah negara seperti India, Brasil, dan Amerika juga menghadapi situasi serupa, namun tetap menjalankan program makan siang di sekolah atau midday meal.
“Saya pikir ada banyak instrumen kebijakan yang bisa ditawarkan pemerintah untuk bisa memitigasi atau mengatasi dinamika ekonomi, tanpa harus mengorbankan MBG,” kata Fakhrido dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Fakhrido juga menyoroti kondisi sebagian orang tua di Indonesia yang bekerja sejak pagi hingga malam karena menjalani lebih dari satu profesi. Situasi tersebut, menurutnya, dapat membuat perhatian terhadap pemenuhan gizi anak terabaikan.
Ia menilai MBG dapat meringankan beban orang tua sekaligus memastikan anak memperoleh asupan berkualitas tanpa mengganggu produktivitas kerja keluarga. Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik President University itu menambahkan bahwa nutrisi dalam program MBG bukan sekadar untuk mengenyangkan, melainkan turut membentuk kemampuan berpikir.
Fakhrido berpandangan intervensi di tingkat pendidikan tinggi tidak akan berhasil jika fondasi gizi pada usia dini rapuh. Ia juga menilai tanpa gizi yang baik, skor PISA (Programme for International Student Assessment) Indonesia akan sulit bersaing, dan target Indonesia Emas 2045 berisiko menjadi sekadar angan-angan.
Meski demikian, ia mendorong efisiensi anggaran MBG agar bisa ditingkatkan. Pemerintah diharapkan melakukan studi komparatif untuk menekan biaya tata kelola tanpa mengurangi kualitas gizi, serta menggandeng lembaga penelitian independen guna melakukan evaluasi dampak.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengukur apakah MBG benar-benar meningkatkan kehadiran sekolah, efektif menaikkan skor IQ anak, serta berdampak langsung pada UMKM dan koperasi lokal. Ia juga mendorong pembandingan dengan program serupa yang dinilai efisien di negara seperti India dan Brasil.
“Menurut saya, selama ini studinya sangat kurang terkait MBG ini. Belum banyak yang melakukan,” ujar Fakhrido. Ia menambahkan, tanpa data dan riset yang kuat, kebijakan ini akan terus dihantui kontroversi. Namun, ia menilai MBG sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia Indonesia yang layak dikawal bersama.
Sementara itu, pakar kesehatan dr Rita Ramayulis, DCN, M Kes, menilai MBG merupakan solusi konkret pemerintah untuk menjawab kekhawatiran atas semakin jauhnya akses anak-anak terhadap makanan bergizi. Ia juga menilai program ini berpotensi menggerakkan perekonomian melalui pengolahan pangan lokal jika dimaksimalkan.
Rita menekankan bahwa salah satu kunci keberhasilan MBG adalah diversifikasi menu. Ia mengingatkan agar program tidak hanya berorientasi pada menu tunggal seperti ayam goreng, telur, tahu, dan tempe.
Menurutnya, penggunaan pangan lokal dapat menjadi strategi menjaga stok pangan keluarga, menggerakkan ekonomi akar rumput, sekaligus menjadi kunci efisiensi anggaran yang selama ini diperdebatkan publik.
“Kalau kita fokus pada pangan lokal, aneka ragam pangan anak meningkat, lapangan pekerjaan dan pendapatan penduduk pun tentu ikut naik. Jadi efek ekonominya nyata,” kata Rita.
