Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan menjadi sorotan dalam diskursus kebijakan publik di Indonesia. Di satu sisi, program ini dinilai sebagai wujud kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat. Namun di sisi lain, MBG juga menuai kritik karena dianggap berpotensi membebani anggaran di tengah kondisi ekonomi yang belum menentu.
Pengamat kebijakan publik Fakhrido Susilo, dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik President University sekaligus Direktur Eksekutif lembaga penelitian Kiprah, berpendapat MBG merupakan intervensi sosial yang fundamental bagi masa depan bangsa. Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global tidak semestinya menjadi alasan untuk mengorbankan program pemenuhan gizi.
Fakhrido menilai dinamika ekonomi global tidak hanya dialami Indonesia. Ia mencontohkan sejumlah negara seperti India, Brasil, dan Amerika yang juga menghadapi gejolak ekonomi, namun tetap menjalankan program makan siang bagi penerima manfaat. Ia berpandangan pemerintah memiliki berbagai instrumen kebijakan untuk memitigasi tekanan ekonomi tanpa harus menghentikan MBG.
Selain itu, Fakhrido menyoroti realitas banyak orang tua di Indonesia yang bekerja sejak pagi hingga malam karena memiliki lebih dari satu pekerjaan. Dalam kondisi tersebut, perhatian terhadap pemenuhan gizi anak dinilai kerap terabaikan. Ia menilai keberadaan MBG dapat meringankan beban orang tua sekaligus membantu memastikan anak memperoleh asupan yang lebih berkualitas tanpa mengganggu produktivitas kerja keluarga.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, hingga pertengahan Desember 2025, jumlah dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program MBG mencapai 17.555 unit. Dapur-dapur tersebut dibangun melalui konversi berbagai bangunan, mulai dari rumah tinggal, ruko, hingga gedung perkantoran, dan ditargetkan melayani puluhan juta penerima manfaat.
Fakhrido menekankan bahwa nutrisi dalam MBG bukan semata soal membuat anak kenyang, melainkan berkaitan dengan pembentukan kemampuan berpikir. Menurutnya, intervensi pada level pendidikan tinggi tidak akan berjalan optimal bila fondasi gizi pada usia dini rapuh. Ia juga mengaitkan pemenuhan gizi dengan kemampuan Indonesia bersaing, termasuk dalam capaian seperti skor PISA, serta target pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Meski mendukung keberlanjutan program, Fakhrido mendorong agar efisiensi anggaran MBG diperkuat. Ia menyarankan pemerintah melakukan studi komparatif untuk memperbaiki tata kelola agar biaya dapat ditekan tanpa menurunkan kualitas gizi.
Ia juga menilai pemerintah perlu menggandeng lembaga penelitian independen untuk melakukan evaluasi dampak. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk menjawab pertanyaan apakah MBG benar-benar meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, berpengaruh pada kemampuan kognitif anak, atau berdampak pada UMKM dan koperasi lokal. Fakhrido juga menyebut pentingnya pembelajaran dari program sejenis di negara lain yang dinilai memiliki efisiensi tinggi, seperti India dan Brasil.
Di sisi lain, pakar dan edukator kesehatan dr. Rita Ramayulis, DCN, M.Kes, menilai MBG dapat menjadi solusi konkret atas kekhawatiran makin jauhnya akses anak-anak terhadap makanan bergizi. Ia juga menekankan bahwa jika dimaksimalkan, program ini berpotensi menggerakkan perekonomian melalui pengolahan pangan lokal.
Dengan perdebatan yang masih berlangsung, sejumlah pihak menilai penguatan data dan riset menjadi kunci agar kebijakan tidak terus dihantui kontroversi. Namun, sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia, MBG dipandang sebagai langkah yang perlu dikawal bersama.
