Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi intervensi sosial yang penting di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Direktur Eksekutif Kiprah, Fakhrido Susilo, menilai program ini menunjukkan kehadiran negara dalam memenuhi tanggung jawab nutrisi masyarakat sekaligus menjadi investasi bagi masa depan bangsa.
Fakhrido mengatakan, di tengah beragam pandangan yang muncul, MBG dapat membantu meringankan beban orang tua yang bekerja keras untuk keluarga. Ia menilai pemenuhan gizi melalui program tersebut tidak sekadar untuk mengenyangkan, melainkan turut membentuk kemampuan berpikir anak.
Pakar kesehatan dr. Rita Ramayulis, DCN, M Kes, menambahkan bahwa MBG merupakan solusi konkret pemerintah untuk memastikan akses anak-anak terhadap makanan bergizi. Ia juga melihat program ini berpotensi menggerakkan perekonomian lokal melalui pemanfaatan olahan pangan.
Fakhrido menyoroti bahwa tekanan ekonomi global tidak hanya dirasakan Indonesia, tetapi juga negara-negara lain seperti India, Brasil, dan Amerika. Menurutnya, negara-negara tersebut tetap menjalankan tanggung jawab sosial, termasuk program serupa seperti midday meal.
Ia menekankan bahwa fondasi gizi yang kuat sejak usia dini dinilai krusial untuk mendukung keberhasilan intervensi pendidikan pada jenjang lebih tinggi. Tanpa gizi yang memadai, Fakhrido menyampaikan kekhawatiran bahwa skor PISA Indonesia akan sulit bersaing di tingkat internasional, sehingga target Indonesia Emas 2045 berisiko tidak tercapai tanpa dukungan gizi yang optimal bagi generasi muda.
Meski mendukung program MBG, Fakhrido mendorong pemerintah meningkatkan efisiensi anggaran. Ia menilai pemerintah perlu melakukan studi komparatif untuk menekan biaya tata kelola tanpa mengurangi kualitas gizi yang diberikan.
Rita menekankan pentingnya diversifikasi menu dalam MBG dan tidak berorientasi pada satu menu. Menurutnya, penggunaan pangan lokal dapat menjadi strategi untuk menjaga stok pangan keluarga sekaligus menggerakkan ekonomi akar rumput.
Ia menyebut, dengan fokus pada pangan lokal, variasi asupan gizi anak dapat meningkat. Selain itu, langkah tersebut dinilai dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan penduduk lokal sehingga dampak ekonominya lebih terasa.
Di sisi lain, Fakhrido mengakui adanya kontroversi terkait MBG. Sebagian pihak memandangnya sebagai bentuk tanggung jawab negara, sementara yang lain menilai program tersebut berpotensi menjadi pemborosan anggaran. Untuk menjawab perdebatan itu, ia menekankan perlunya data dan riset yang kuat.
Ia mendorong pemerintah menggandeng lembaga penelitian independen untuk melakukan evaluasi dampak atau impact evaluation terhadap MBG. Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu mengukur apakah program meningkatkan kehadiran sekolah, menaikkan skor IQ anak, atau berdampak langsung pada UMKM dan koperasi lokal.
Fakhrido menyatakan studi terkait MBG masih sangat kurang. Ia menilai riset komparatif dengan program serupa di India dan Brasil, termasuk aspek efisiensi, diperlukan agar kebijakan ini tidak terus dihantui kontroversi meskipun dipandang sebagai investasi jangka panjang yang perlu dikawal.
